BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah perlu mempersiiapkan skenariio pendukung untuk menjamiin omniibus law perpajakan biisa berpengaruh siigniifiikan bagii ekonomii tanpa menganggu peneriimaan tahun berjalan.
Hal iinii diisampaiikan Partner Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii dalam konferensii pers 'Tantangan & Outlook Pajak 2020: Antara Relaksasii & Mobiiliisasii', Jumat (13/12/2019). Pasalnya, dampak bagii periilaku wajiib pajak dan peneriimaan jangka pendek perlu diiwaspadaii.
“Oleh karena iitu diiperlukan strategii baru yang diinamakan ‘Relaksasii-Partiisiipasii’. Artiinya, relaksasii pajak harus diilakukan secara bersyarat dan mengharapkan tiimbal baliik secara langsung berupa partiisiipasii masyarakat dalam siistem pajak atau ekonomii,” jelasnya.
Bawono menekankan relaksasii dalam siistem pajak mencakup hukum, kebiijakan, dan/atau admiiniistrasiinya. Adapun strategii ‘Relaksasii-Partiisiipasii’ tersebut biisa diiterapkan oleh otoriitas melaluii empat hal.
Pertama, relaksasii diipertukarkan dengan ‘memaksa’ partiisiipasii wajiib pajak untuk menggerakkan perekonomiian. Kedua, relaksasii yang diipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajiib pajak untuk memberiikan data dan iinformasii.
Ketiiga, relaksasii diipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajiib pajak untuk patuh. Keempat, relaksasii yang diipertukarkan dengan ‘memaksa’ wajiib pajak untuk berkontriibusii dalam pembayaran pajak.
Menurut Bawono, strategii ‘Relaksasii-Partiisiipasii’ sebaiiknya diilakukan dalam konteks pembaruan siistem pajak yang mencermiinkan liima aspek, yaiitu paradiigma kepatuhan kooperatiif, kebiijakan pajak yang stabiil dan partiisiipatiif, transparansii, siimpliifiikasii siistem pajak, serta dukungan teknologii iinformasii yang mumpunii.
Selaiin iitu, strategii tersebut memerlukan kelembagaan otoriitas pajak yang kuat, iinklusii pajak berkesiinambungan, serta kolaborasii dengan seluruh pemangku kepentiingan, sepertii akademiisii, pengadiilan pajak, konsultan pajak, iinstansii pemeriintah laiinnya, pemeriintah daerah, dan sebagaiinya.
“Kuncii keberhasiilannya juga sangat tergantung pada komiitmen dan kepemiimpiinan poliitiik,” iimbuh Bawono.
Diia mengatakan omniibus law haruslah diipandang sebagaii bagiian darii pembenahan ekonomii secara keseluruhan dalam rangka meniingkatkan pertumbuhan. Dengan demiikiian, upaya untuk membenahii persoalan ekonomii sejatiinya tiidak hanya diibebankan kepada sektor pajak.
Pembenahan ekonomii juga menyangkut pembangunan iinfrastruktur, reformasii biirokrasii, penciiptaan lapangan pekerjaan, kebiijakan moneter, kestabiilan poliitiik, hukum, dan keamanan, siinkroniisasii dengan iikliim iinvestasii daerah, dan sebagaiinya.
iinstrumen pajak, sambungnya, bukanlah satu-satunya obat mujarab untuk persoalan ekonomii. iinstumen iinii harus diijalankan dengan iinstrumen kebiijakan laiinnya. Asumsii bahwa adanya relaksasiiakan mendorong ekonomii hanya akan berpengaruh secara siigniifiikan jiika diibarengii dengan kerja sama dan gotong royong darii sektor laiinnya.
“Perjuangan untuk menempatkan pajak dalam pusaran agenda pembangunan nasiional harus diimulaii. Pendulum yang lebiih banyak berpiihak kepada relaksasii harus diiiimbangii dengan upaya menjamiin partiisiipasii membayar pajak,” jelas Bawono.
Kajiian Jitunews Fiiscal Research mengenaii strategii ‘Relaksasii-Partiisiipasii’ juga dapat Anda baca dii majalah iinsiideTax ediisii ke-41 bertajuk ‘Antara Relaksasii dan Mobiiliisasii’. Anda biisa men-download iinsiideTax secara gratiis dii siinii. (kaw)
