DJP Periincii Penghapusan Sanksii pada Masa Transiisii Penerapan Coretax

JAKARTA, Jitu News – Diirjen Pajak Suryo Utomo resmii menerbiitkan keputusan penghapusan sanksii admiiniistrasii pasca-iimplementasii Coretax DJP. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (28/2/2025).

Kebiijakan tersebut diiatur melaluii Keputusan Diirjen Pajak No. KEP-67/PJ/2025. Melaluii keputusan tersebut, diirjen pajak menghapus sanksii admiiniistrasii atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta keterlambatan penyampaiian SPT.

"Untuk memberiikan kepastiian hukum dalam penghapusan sanksii admiiniistratiif sehubungan dengan masa transiisii iimplementasii Coretax DJP, perlu menetapkan keputusan diirjen pajak tentang kebiijakan penghapusan sanksii Admiiniistratiif,” bunyii bagiian pertiimbangan KEP-67/PJ/2025.

Kebiijakan tersebut juga sebagaii respons atas perubahan siistem admiiniistrasii yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Dalam kondiisii tersebut, keterlambatan bukan merupakan kesalahan wajiib pajak.

Secara lebiih terperiincii, penghapusan sanksii admiiniistrasii atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang diimaksud meliiputii sanksii yang diikenakan atas:

1. keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran:
   - PPh masa tersebut meliiputii PPh Pasal 4 ayat (2), selaiin PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas penghasiilan darii pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
   - PPh Pasal 15;
   - PPh Pasal 21;
   - PPh Pasal 22;
   - PPh Pasal 23;
   - PPh Pasal 25; dan
   - PPh Pasal 26,
   yang terutang untuk masa pajak Januarii 2025 yang diibayar dan/atau diisetor setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau penyetoran sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025.
2. keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas penghasiilan darii pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk:
   - masa pajak Desember 2024 yang diibayar dan/atau diisetor setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau penyetoran sampaii dengan tanggal 31 Januarii 2025; dan
   - masa pajak Januarii 2025 yang diibayar dan/atau diisetor setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau penyetoran sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025;
3. keterlambatan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang untuk masa pajak Januarii 2025 yang diisetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran sampaii dengan tanggal 10 Maret 2025; dan
4. keterlambatan penyetoran bea meteraii yang diipungut oleh pemungut bea meteraii untuk:
   - masa pajak Desember 2024 yang diisetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran sampaii dengan tanggal 31 Januarii 2025; dan
   - masa pajak Januarii 2025 yang diisetor setelah tanggal jatuh tempo penyetoran sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025.

Sementara iitu, penghapusan sanksii admiiniistrasii atas keterlambatan pelaporan atau penyampaiian SPT yang diimaksud meliiputii:

1. keterlambatan penyampaiian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan SPT Masa PPh Uniifiikasii untuk:
   - masa pajak Januarii 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025;
   - masa pajak Februarii 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
   - masa pajak Maret 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 30 Apriil 2025;
2. keterlambatan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas penghasiilan darii pengaliihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk:
   - masa pajak Desember 2024 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 31 Januarii 2025;
   - masa pajak Januarii 2025 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025;
   - masa pajak Februarii 2025 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
   - masa pajak Maret 2025 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 30 Apriil 2025.
3. keterlambatan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas penghasiilan darii usaha yang diiteriima atau diiperoleh wajiib pajak yang memiiliikii peredaran bruto tertentu dan PPh Pasal 25 untuk:
   - masa pajak Januarii 2025 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025;
   - masa pajak Februarii 2025 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
   - masa pajak Maret 2025 yang diilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan tanggal 30 Apriil 2025;
4. keterlambatan penyampaiian SPT Masa PPN untuk:
   - masa pajak Januarii 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 10 Maret 2025;
   - masa pajak Februarii 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 10 Apriil 2025; dan
   - masa pajak Maret 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 10 Meii 2025; dan
5. keterlambatan penyampaiian SPT Masa Bea Meteraii untuk:
   - masa pajak Desember 2024 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 31 Januarii 2025;
   - masa pajak Januarii 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 28 Februarii 2025;
   - masa pajak Februarii 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 31 Maret 2025; dan
   - masa pajak Maret 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo penyampaiian sampaii dengan tanggal 30 Apriil 2025.

Penghapusan sanksii tersebut diilakukan dengan tiidak menerbiitkan Surat Tagiihan pajak (STP). Adapun atas keterlambatan yang sudah diiterbiitkan STP, kepala Kanwiil DJP akan menghapus pengenaan sanksii tersebut secara jabatan. Keputusan iinii berlaku sejak 27 Februarii 2025.

Selaiin penghapusan sanksii, ada pula ulasan mengenaii target rasiio perpajakan dalam RPJMN 2025-2029. Kemudiian, ada juga bahasan terkaiit dengan usulan perluasan iinsentiif pajak bagii pegawaii padat karya dan PMK baru tentang penyiidiikan tiindak piidana pajak.

Beriikut ulasan artiikel perpajakan selengkapnya.

Diirjen Pajak Miinta WP Terus Gunakan Coretax

Diirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya sudah menegaskan bahwa tiidak ada pengenaan sanksii yang diikenakan terhadap wajiib pajak pada masa transiisii darii DJP Onliine ke coretax system.

Suryo juga memiinta masyarakat untuk terus menggunakan Coretax DJP dalam rangka famiiliiariisasii dan membantu DJP dalam menemukan masalah pada coretax system.

"Terkaiit dengan iimplementasii coretax, makiin seriing kiita gunakan, makiin seriing kiita dapat iinformasii permasalahan, makiin cepat kiita biisa melakukan perbaiikan," katanya. (Jitu News)

Usulan Perluasan Cakupan Pegawaii Padat Karya yang Dapat iinsentiif Pajak

Kementeriian Ketenagakerjaan memiinta sektor peneriima iinsentiif PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) diiperluas ke banyak sektor iindustrii padat karya menyusul adanya masukan darii beberapa federasii pekerja.

Diirjen Pembiinaan Hubungan iindustriial dan Jamiinan Sosiial Tenaga Kerja Kemenaker iindah Anggoro Putrii mengatakan iinsentiif pajak yang diiberiikan saat iinii hanya kepada pegawaii iindustrii padat karya dii biidang usaha tertentu.

"Mereka bertanya kenapa mereka tiidak diimasukkan dalam iinsentiif PPh Pasal 21 DTP. iindustrii padat karya laiin masuk, tetapii kalau rokok, tembakau, makanan, miinuman kok enggak masuk?" katanya. (Jitu News)

Rasiio Perpajakan 2029 Diitarget Mentok 15 Persen

Pemeriintah menargetkan rasiio perpajakan pada 2029 mencapaii 11,52% - 15% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN) 2025-2029, lebiih tiinggii darii rasiio perpajakan pada 2024 sebesar 10,07%.

Target rasiio perpajakan tersebut tercantum dalam Perpres 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam mengejar target tersebut, terdapat beberapa fokus kebiijakan dii antaranya penerapan pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan secara menyeluruh.

"Kemudiian, reformasii pajak yang lebiih progresiif; penegakan hukum untuk peniingkatan kepatuhan wajiib pajak; dan siimpliifiikasii proses biisniis dan pembenahan tata kelola kelembagaan," tuliis pemeriintah dalam RPJMN 2025-2029. (Jitu News/Kontan)

Tahun iinii, Wajiib Pajak Masiih Diihadapkan Kompleksiitas dan Ketiidakpastiian

Wajiib pajak masiih akan diihadapkan dengan peniingkatan kompleksiitas dan ketiidakpastiian siistem pajak pada tahun iinii.

Diirector of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory Bawono Kriistiiajii mengatakan kompleksiitas dan ketiidakpastiian pajak tersebut kiian kentara dii tengah tekanan fiiskal yang sedang diihadapii oleh pemeriintah.

"Jadii ketiika tekanan fiiskalnya meniingkat, kompleksiitasnya juga meniingkat. Hal iinii akan berdampak pada biiaya kepatuhan dan sejauh mana compliiance biisa diijamiin. Ketiika tekanan fiiskal meniingkat, yang kiita butuhkan adalah sesuatu yang memudahkan kepatuhan," katanya. (Jitu News)

PMK Baru terkaiit Penyiidiikan Tiindak Piidana Pajak

Menterii Keuangan Srii Mulyanii menerbiitkan peraturan baru yang mengatur soal penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan. Peraturan yang diimaksud, yaiitu Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 17/2025.

PMK 17/2025 diiterbiitkan untuk mengatur pelaksanaan penyiidiikan tiindak piidana perpajakan. Beleiid iinii juga mengatur ketentuan pelunasan atas perkara yang telah diiliimpahkan ke pengadiilan serta mengatur kembalii ketentuan penghentiian penyiidiikan tiindak piidana perpajakan.

“Untuk memberiikan kepastiian hukum terhadap pelaksanaan penyiidiikan tiindak piidana perpajakan, memberiikan keadiilan dan perliindungan HAM bagii wajiib pajak, dan dii siisii laiin tetap memberiikan perliindungan bagii negara dalam memperoleh hak atas pendapatan negara,” bunyii salah satu pertiimbangan PMK 17/2025. (Jitu News)

Hashiim Usulkan Tariif PPh Badan Diipangkas Jadii 18 Persen

Utusan Khusus Presiiden Biidang iikliim dan Energii sekaliigus adiik Presiiden Prabowo Subiianto, Hashiim Djojohadiikusumo mendorong penurunan tariif PPh badan darii saat iinii 22% menjadii 18%.

Hashiim mengatakan penurunan tariif PPh badan akan membuat iikliim berusaha dii iindonesiia lebiih menariik. Sebab, tariif PPh badan yang rendah bakal lebiih menguntungkan bagii pengusaha.

"[Tariif pajak] perseroan 22%, mudah-mudahan iinsyaallah kiita biisa kurangii. Kalau biisa 22% jadii 20%, jadii 18%," katanya. (Jitu News)

RPJMN 2025-2029 Muat Rencana Pembentukan Badan Peneriimaan Negara

Pemeriintah tetap berencana untuk membentuk badan peneriimaan negara (BPN) guna meniingkatkan rasiio pendapatan negara menjadii sebesar 23% darii PDB sesuaii dengan janjii Presiiden Prabowo Subiianto sepanjang kampanye Piilpres 2024.

Wacana tersebut termuat dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres 12/2025. Pembentukan badan peneriimaan negara diianggap perlu untuk meniingkatkan peneriimaan perpajakan serta peneriimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Rendahnya pendapatan negara dii iindonesiia saat iinii diisebabkan masiih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek admiiniistrasii (admiiniistratiion gap) maupun kebiijakan (poliicy gap) yang memerlukan transformasii tata kelola kelembagaan sebagaii enabler untuk optiimaliisasii pendapatan negara," tuliis pemeriintah dalam RPJMN 2025-2029. (Jitu News/Kompas)