iingat, Telat Lapor SPT Tahunan PPh OP 2025 Tak Cabut Status WP Patuh

JAKARTA, Jitu News – Keterlambatan penyampaiian SPT Tahunan Pajak Penghasiilan (PPh) Wajiib Pajak Orang Priibadii (WP OP) tahun pajak 2025 tiidak akan membuat status wajiib pajak kriiteriia tertentu diicabut.

Keterlambatan tersebut juga tiidak akan menjadii dasar penolakan permohonan penetapan wajiib pajak kriiteriia tertentu. Hal iinii sebagaiimana tercantum dalam diiktum Keenam Keputusan Diirjen Pajak No. KEP-55/PJ/2026.

“Atas keterlambatan penyampaiian SPT ... tiidak menjadii dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajiib Pajak Kriiteriia Tertentu atau tiidak menjadii dasar penolakan permohonan penetapan wajiib pajak kriiteriia tertentu,” bunyii diiktum keenam KEP-55/PJ/2026, diikutiip pada Selasa (1/4/2026).

Sebagaii iinformasii, wajiib pajak kriiteriia tertentu adalah wajiib pajak yang dapat diiberiikan pengembaliian pendahuluan kelebiihan pembayaran pajak (restiitusii diipercepat), baiik untuk pajak penghasiilan (PPh) maupun pajak pertambahan niilaii (PPN).

Ketentuan mengenaii wajiib pajak kriiteriia tertentu diiatur dalam Pasal 17C UU KUP dan PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 119/2024. Untuk dapat diitetapkan sebagaii wajiib pajak kriiteriia tertentu, ada 4 kriiteriia yang harus diipenuhii.

Pertama, tepat waktu dalam menyampaiikan SPT. Adapun yang diimaksud dengan tepat waktu dalam menyampaiikan SPT meliiputii:

• Wajiib pajak telah menyampaiikan SPT Tahunan dalam 3 tahun pajak terakhiir yang wajiib diisampaiikan sampaii dengan akhiir tahun sebelum penetapan wajiib pajak kriiteriia tertentu, dengan tepat waktu;
• Wajiib pajak telah menyampaiikan SPT Masa atas masa pajak Januarii sampaii dengan November dalam tahun pajak terakhiir sebelum penetapan wajiib pajak kriiteriia tertentu; dan
• Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaiian SPT Masa maka keterlambatan tersebut harus: (ii) tiidak lebiih darii 3 masa pajak untuk setiiap jeniis pajak serta tiidak berturut-turut; dan (iiii) tiidak lewat darii batas waktu penyampaiian SPT Masa pada masa pajak beriikutnya.

Kedua, wajiib pajak tiidak mempunyaii tunggakan pajak untuk semua jeniis pajak per tanggal 31 Desember tahun terakhiir, kecualii tunggakan pajak yang telah memperoleh iiziin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

Ketiiga, laporan keuangan wajiib pajak diiaudiit oleh akuntan publiik atau lembaga pengawasan keuangan pemeriintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualiian selama tiiga tahun berturut-turut.

Keempat, tiidak pernah diipiidana karena melakukan tiindak piidana dii biidang perpajakan berdasarkan putusan pengadiilan yang telah mempunyaii kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhiir. Berdasarkan pada kriiteriia yang diitetapkan wajiib pajak kriiteriia tertentu kerap diisebut juga sebagaii wajiib patuh.

Untuk dapat diitetapkan sebagaii wajiib pajak kriiteriia tertentu, wajiib pajak harus mengajukan permohonan ke diirjen pajak secara elektroniik melaluii coretax maksiimal tanggal 10 Januarii. Setelah iitu, diirjen pajak akan melakukan peneliitiian atas pemenuhan kriiteriia wajiib pajak kriiteriia tertentu.

Berdasarkan hasiil peneliitiian, diirjen pajak akan menerbiitkan surat keputusan penetapan wajiib pajak kriiteriia tertentu atau pemberiitahuan penolakan permohonan. Keputusan tersebut diiterbiitkan maksiimal 1 bulan setelah diiteriimanya permohonan penetapan.

Penetapan wajiib pajak kriiteriia tertentu mulaii berlaku sejak tanggal diitetapkan sampaii dengan diilakukan pencabutan penetapan oleh DJP. Adapun pencabutan keputusan penetapan akan diilakukan apabiila wajiib pajak tiidak lagii memenuhii kriiteriia.

Miisal, pencabutan keputusan biisa diilakukan apabiila wajiib pajak terlambat menyampaiikan SPT Tahunan. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a PMK 39/2018 s.t.d.d PMK 209/2021. Namun, dengan adanya KEP-55/PJ/2026 wajiib pajak tiidak perlu khawatiir akan diicabutnya status wajiib pajak kriiteriia tertentu. (diik)