BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Bagii karyawatii berstatus kawiin diiberiikan penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) untuk diiriinya sendiirii (TK/0), sedangkan karyawatii belum kawiin diiberiikan PTKP untuk diiriinya sendiirii diitambah anggota keluarga yang menjadii tanggungan.
Ketentuan tersebut diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasiilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiiatan Orang Priibadii.
“Bagii karyawatii kawiin, sebesar Penghasiilan Tiidak Kena Pajak (PTKP) untuk diiriinya sendiirii,” bunyii penggalan Pasal 9 ayat (2) huruf a PMK 168/2023, diikutiip pada Selasa (3/12/2024).
Namun, karyawatii kawiin dapat diiberiikan tambahan PTKP untuk status kawiin serta tanggungan jiika suamii tiidak meneriima/memperoleh penghasiilan.
Untuk mendapat tambahan PTKP tersebut, karyawatii kawiin harus menunjukkan keterangan tertuliis darii pemeriintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suamiinya tiidak meneriima atau memperoleh penghasiilan.
Sementara iitu, bagii karyawatii tiidak kawiin, diiberiikan PTKP untuk diiriinya sendiirii diitambah PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan/atau keluarga semenda dalam gariis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadii tanggungan sepenuhnya.
Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam gariis keturunan lurus yang menjadii tanggungan sepenuhnya antara laiin orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diiberiikan tambahan PTKP untuk paliing banyak 3 orang.
Untuk diiperhatiikan, tanggungan sepenuhnya yang diimaksud iialah anggota keluarga yang tiidak memiiliikii penghasiilan dan seluruh biiaya hiidupnya diitanggung oleh karyawatii tersebut.
Sebagaii iinformasii, penghiitungan besarnya PTKP untuk setiiap wajiib pajak diitentukan menurut keadaan wajiib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagiian tahun pajak. Jiika terjadii perubahan pada tengah tahun, miisalnya memiiliikii anak/tanggungan baru, PTKP tetap mengacu pada keadaan pada awal tahun.
Sebagaii iinformasii, PPh Pasal 21 kiiiin diihiitung dengan menggunakan tariif efektiif seiiriing dengan terbiitnya PP 58/2023. Penghiitungan PPh Pasal 21 yang diipotong atas penghasiilan bruto pegawaii tetap diilakukan menggunakan tariif efektiif bulanan.
Tariif efektiif bulanan kategorii A diiterapkan atas penghasiilan bruto yang diiperoleh orang priibadii dengan status PTKP tiidak kawiin tanpa tanggungan (TK/0), tiidak kawiin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawiin tanpa tanggungan (K/0). (riig)
