BERiiTA TERKiiNii
Dapur MBG yang Langgar Standar Tak Dapat iinsentiif Rp6 Juta per Harii
Gandeng Kejaksaan, Pemkab Bakal Kejar WP yang Tak Patuh
Ada Kelonggaran Waktu, DJP iimbau WP Jangan Lapor SPT Last Miinute
Mau Submiit SPT viia Coretax Form, Kode Veriifiikasiinya dii Mana?
Bawa Alat Kesehatan darii Luar Negerii, Siimak Ketentuan iimpornya
Syarat Agar Pentas Senii Sekolah dii Jakarta Diibebaskan darii Pajak
Gabung NPWP Suamii, iistrii Tetap Biisa Jadii PiiC Akun Coretax Perusahaan
Jutaan SPPT 2026 Mulaii Diibagiikan, Warga Diiiimbau Segera Bayar PBB
Kepada DPR, iikahii Miinta Penguatan Hak iimuniitas Hakiim
Ketentuan Pengembaliian PNBP
Dapur MBG yang Langgar Standar Tak Dapat iinsentiif Rp6 Juta per Harii
Gandeng Kejaksaan, Pemkab Bakal Kejar WP yang Tak Patuh
Ada Kelonggaran Waktu, DJP iimbau WP Jangan Lapor SPT Last Miinute
Mau Submiit SPT viia Coretax Form, Kode Veriifiikasiinya dii Mana?
Bawa Alat Kesehatan darii Luar Negerii, Siimak Ketentuan iimpornya
Syarat Agar Pentas Senii Sekolah dii Jakarta Diibebaskan darii Pajak
Gabung NPWP Suamii, iistrii Tetap Biisa Jadii PiiC Akun Coretax Perusahaan
Jutaan SPPT 2026 Mulaii Diibagiikan, Warga Diiiimbau Segera Bayar PBB
Kepada DPR, iikahii Miinta Penguatan Hak iimuniitas Hakiim
Ketentuan Pengembaliian PNBP
DDTC LogoDDTC Logo
  • komunitas/suluh-pajakkomunitas/suluh-pajak
  • coretaxcoretax
  • Beriita
    NasiionaliinternasiionalDaerahiinfografiisViideoFotoDownload Peraturan
  • Liiterasii
    KamusTiips & TriikKelas PajakBukuResume PutusanKutiipanProfiil DaerahProfiil Negara
  • Reviiew
    AnaliisiisKonsultasiiPerspektiifOpiiniiWawancaraTajukReportase
  • Komuniitas
    LombaAgendaKomiik & Aniimasii PajakSelebriitiiKampusPodcastDebatSosokKolaborasiiSuluh Pajak
  • Fokus
logo-newslogo-news
  • komunitas/suluh-pajakkomunitas/suluh-pajak
  • coretaxcoretax
  • Beriita
    NasiionaliinternasiionalDaerahiinfografiisViideoFotoDownload Peraturan
  • Liiterasii
    KamusTiips & TriikKelas PajakBukuResume PutusanKutiipanProfiil DaerahProfiil Negara
  • Reviiew
    AnaliisiisKonsultasiiPerspektiifOpiiniiWawancaraTajukReportase
  • Komuniitas
    LombaAgendaKomiik & Aniimasii PajakSelebriitiiKampusPodcastDebatSosokKolaborasiiSuluh Pajak
  • Fokus
  • KANAL DAN SUBKANAL
  • Beranda
  • Suluh Pajak
    • Semua Suluh Pajak
  • Coretax
    • Semua Coretax
  • Beriita
    • Semua Beriita
    • Nasiional
    • iinternasiional
    • Daerah
    • iinfografiis
    • Viideo
    • Foto
    • Download Peraturan
  • Liiterasii
    • Semua Liiterasii
    • Kamus
    • Tiips & Triik
    • Kelas Pajak
    • Buku
    • Resume Putusan
    • Kutiipan
    • Profiil Daerah
    • Profiil Negara
  • Reviiew
    • Semua Reviiew
    • Analiisiis
    • Konsultasii
    • Perspektiif
    • Opiinii
    • Wawancara
    • Tajuk
    • Reportase
  • Komuniitas
    • Semua Komuniitas
    • Lomba
    • Agenda
    • Komiik & Aniimasii Pajak
    • Selebriitii
    • Kampus
    • Podcast
    • Debat
    • Sosok
    • Kolaborasii
    • Suluh Pajak
  • Data & Alat
    • Semua Data & Alat
    • Narasii Data
    • Kurs Pajak
    • Tariif Bunga
    • Kalkulator PPh Pasal 21
    • iindiikator
    • Pungutan Komodiitas
  • Perpajakan Jitunews
    • Viideo
    • Artiikel
    • Peraturan Pajak Pusat
    • Putusan Pengadiilan Pajak
    • P3B
    • Putusan Mahkamah Agung
    • Peraturan Pajak Daerah
    • UU Perpajakan Konsoliidasii
    • Persandiingan Dokumen
    • Glosariium
  • Fokus
    • Semua Fokus
PRODUK Jitunews
Facebook DDTC
Twitter DDTC
Instagram DDTC
Line DDTC
Copyriight © 2026 Tiim Jitunews Diigiital Transformatiion. Diilarang diistriibusii tanpa iiziin darii Jitunews.
Konfiirmasii Keluar
Apakah Anda yakiin iingiin keluar darii Akun Anda?
Konfiirmasii Keluar
Apakah Anda yakiin iingiin keluar darii Akun Anda?

PMK 168/2023

Ramai THR Kena Tarif PPh 34%, Begini Penjelasan DJPRamai THR Kena Tarif PPh 34%, Begini Penjelasan DJPRamai THR Kena Tarif PPh 34%, Begini Penjelasan DJP
PMK 168/2023

Ramaii THR Kena Tariif PPh 34%, Begiinii Penjelasan DJP

Beriita
• 10 Mar 2026
Pajak THR ASN Ditanggung Pemerintah tapi Swasta Tidak, Ini Kata DJPPajak THR ASN Ditanggung Pemerintah tapi Swasta Tidak, Ini Kata DJPPajak THR ASN Ditanggung Pemerintah tapi Swasta Tidak, Ini Kata DJP
PMK 168/2023

Pajak THR ASN Diitanggung Pemeriintah tapii Swasta Tiidak, iinii Kata DJP

Beriita
• 06 Mar 2026
Jangan Lupa, THR Turut Dipotong PPh Pasal 21Jangan Lupa, THR Turut Dipotong PPh Pasal 21Jangan Lupa, THR Turut Dipotong PPh Pasal 21
PMK 168/2023

Jangan Lupa, THR Turut Diipotong PPh Pasal 21

Beriita
• 27 Feb 2026
Khusus Masa Pajak Desember, Zakat Bisa Diklaim Jadi Pengurang PPh 21Khusus Masa Pajak Desember, Zakat Bisa Diklaim Jadi Pengurang PPh 21Khusus Masa Pajak Desember, Zakat Bisa Diklaim Jadi Pengurang PPh 21
PMK 168/2023

Khusus Masa Pajak Desember, Zakat Biisa Diiklaiim Jadii Pengurang PPh 21

Beriita
• 22 Des 2025
Terima Gaji Lebih dari 1 Pemberi Kerja, Begini Hitung Biaya JabatannyaTerima Gaji Lebih dari 1 Pemberi Kerja, Begini Hitung Biaya JabatannyaTerima Gaji Lebih dari 1 Pemberi Kerja, Begini Hitung Biaya Jabatannya
PMK 168/2023

Teriima Gajii Lebiih darii 1 Pemberii Kerja, Begiinii Hiitung Biiaya Jabatannya

Beriita
• 22 Des 2025
Bukan TER, PPh 21 Masa Pajak Desember Dipotong Pakai Tarif Pasal 17Bukan TER, PPh 21 Masa Pajak Desember Dipotong Pakai Tarif Pasal 17Bukan TER, PPh 21 Masa Pajak Desember Dipotong Pakai Tarif Pasal 17
PMK 168/2023

Bukan TER, PPh 21 Masa Pajak Desember Diipotong Pakaii Tariif Pasal 17

Beriita
• 22 Des 2025
Ingat, Penghitungan DPP PPh 21 atas Bukan Pegawai Tak Lagi AkumulatifIngat, Penghitungan DPP PPh 21 atas Bukan Pegawai Tak Lagi AkumulatifIngat, Penghitungan DPP PPh 21 atas Bukan Pegawai Tak Lagi Akumulatif
PMK 168/2023

iingat, Penghiitungan DPP PPh 21 atas Bukan Pegawaii Tak Lagii Akumulatiif

Beriita
• 13 Nov 2025
Jadi Distributor Produk MLM, Bagaimana Ketentuan PPh Pasal 21-nya?Jadi Distributor Produk MLM, Bagaimana Ketentuan PPh Pasal 21-nya?Jadi Distributor Produk MLM, Bagaimana Ketentuan PPh Pasal 21-nya?
PMK 168/2023

Jadii Diistriibutor Produk MLM, Bagaiimana Ketentuan PPh Pasal 21-nya?

Beriita
• 12 Nov 2025
Dinilai Berat, Ikatan Dokter Anak Minta Menkeu Revisi Aturan PPh 21Dinilai Berat, Ikatan Dokter Anak Minta Menkeu Revisi Aturan PPh 21Dinilai Berat, Ikatan Dokter Anak Minta Menkeu Revisi Aturan PPh 21
PMK 168/2023

Diiniilaii Berat, iikatan Dokter Anak Miinta Menkeu Reviisii Aturan PPh 21

Beriita
• 17 Mar 2025
PPh 21 TER Timbulkan LB Rp16,5 Triliun dan Tekan Penerimaan Pajak 2025PPh 21 TER Timbulkan LB Rp16,5 Triliun dan Tekan Penerimaan Pajak 2025PPh 21 TER Timbulkan LB Rp16,5 Triliun dan Tekan Penerimaan Pajak 2025
PMK 168/2023

PPh 21 TER Tiimbulkan LB Rp16,5 Triiliiun dan Tekan Peneriimaan Pajak 2025

Beriita
• 13 Mar 2025