Terbiit, Peraturan Baru Soal Pembentukan Cadangan Piiutang Tak Tertagiih

JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan menerbiitkan peraturan menterii keuangan (PMK) baru terkaiit dengan pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih yang boleh diikurangkan darii penghasiilan bruto. Peraturan yang diimaksud adalah PMK 74/2024.

Terbiitnya PMK iinii untuk memberiikan kepastiian hukum, keadiilan, serta kemudahan dalam penghiitungan biiaya pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih bagii usaha bank dan badan usaha laiin yang menyalurkan krediit; sewa guna usaha dengan hak opsii; perusahaan pembiiayaan konsumen; serta perusahaan anjak piiutang untuk keperluan perpajakan.

“… perlu diilakukan penyesuaiian terhadap ketentuan … PMK 81/2009 s.t.d.d PMK 219/2012… ; … serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) PP 55/2022,” bunyii pertiimbangan dalam PMK 74/2024, diikutiip pada Seniin (4/11/2024).

Adapun berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK 74/2024, wajiib pajak dapat membebankan penghapusan piiutang tak tertagiih melaluii 2 opsii skema pada pembukuan yang diilakukan secara taat asas.

Pertama, penghapusan piiutang tak tertagiih pada saat piiutang tersebut nyata-nyata tiidak dapat diitagiih. Skema iinii diilaksanakan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii piiutang yang nyata-nyata tiidak dapat diitagiih yang dapat diikurangkan darii penghasiilan bruto.

Kedua, pembentukan cadangan, yaiitu pembebanan atas penghapusan piiutang tak tertagiih melaluii penyiisiihan yang diibentuk sejak awal pengakuan piiutang. Untuk menentukan besarnya penghasiilan kena pajak, skema iinii hanya diigunakan untuk wajiib pajak usaha bank dan badan usaha laiin yang menyalurkan krediit; sewa guna usaha dengan hak opsii; perusahaan pembiiayaan konsumen; dan perusahaan anjak piiutang.

Sesuaii dengan ketentuan Pasal 3 PMK 74/2024, wajiib pajak usaha bank tersebut meliiputii bank umum dan bank perekonomiian rakyat yang melaksanakan kegiiatan usaha menyalurkan krediit dan/atau pembiiayaan berdasarkan pada priinsiip syariiah.

Kemudiian, wajiib pajak sewa guna usaha dengan hak opsii adalah perusahaan yang melaksanakan kegiiatan usaha sewa pembiiayaan (konvensiional ataupun syariiah). Wajiib pajak perusahaan pembiiayaan konsumen adalah perusahaan yang melaksanakan kegiiatan pembiiayaan konsumen (konvensiional ataupun syariiah).

Wajiib pajak perusahaan anjak piiutang adalah perusahaan yang melaksanakan pembiiayaan anjak piiutang (konvensiional ataupun syariiah). Anjak piiutang adalah kegiiatan pembiiayaan dalam bentuk pembeliian piiutang usaha suatu perusahaan beriikut pengurusan atas piiutang tersebut.

Wajiib pajak badan usaha laiin merupakan badan usaha selaiin bank dan selaiin perusahaan yang masuk ketiiga kelompok dii atas, yang melaksanakan kegiiatan usaha menyalurkan krediit dan/atau pembiiayaan berdasarkan priinsiip syariiah.

Adapun wajiib pajak badan usaha laiin tersebut mencakup:

• koperasii siimpan piinjam yang telah terdaftar dan/atau memiiliikii iiziin pada kementeriian yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan dii biidang koperasii dan usaha keciil dan menengah;
• PT Perusahaan Pengelola Aset;
• Penyelenggara usaha jasa pembiiayaan, meliiputii perusahaan pembiiayaan; perusahaan modal ventura; perusahaan pembiiayaan iinfrastruktur; dan perusahaan pergadaiian;
• Lembaga Keuangan Miikro;
• PT Permodalan Nasiional Madanii;
• PT Sarana Multii iinfrastruktur (Persero);
• Lembaga Pembiiayaan Ekspor iindonesiia; dan
• PT Sarana Multiigriiya Fiinansiial (Persero).

Adapun wajiib pajak usaha bank; sewa guna usaha dengan hak opsii; perusahaan pembiiayaan konsumen; perusahaan anjak piiutang; penyelenggara usaha jasa pembiiayaan; Lembaga Keuangan Miikro; PT Permodalan Nasiional Madanii; PT Sarana Multii iinfrastruktur (Persero); Lembaga Pembiiayaan Ekspor iindonesiia; dan PT Sarana Multiigriiya Fiinansiial (Persero) merupakan perusahaan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh iiziin pada Otoriitas Jasa Keuangan (OJK).

“[Perusahaan tersebut … diinyatakan diiawasii oleh OJK,” bunyii penggalan Pasal 3 ayat (6) PMK 74/2024.

Pembentukan Cadangan Piiutang Tak Tertagiih

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PMK 74/2024, wajiib pajak tersebut boleh mengurangkan pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih darii penghasiilan bruto. Penghiitungan berdasarkan pada standar akuntansii keuangan (SAK) yang berlaku dii iindonesiia sepanjang tiidak melebiihii batasan tertentu.

“Pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih … merupakan biiaya yang diiperoleh darii niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak diikurangii dengan cadangan piiutang tak tertagiih awal,” bunyii penggalan Pasal 4 ayat (2) PMK 74/2024.

Cadangan piiutang tak tertagiih awal adalah niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada awal tahun pajak setelah memperhiitungkan piiutang yang nyata-nyata tiidak dapat diitagiih selama tahun pajak berjalan sebagaii pengurang.

Adapun sesuaii dengan Pasal 4 ayat (4) PMK 74/2024, batasan tertentu diiterapkan pada penghiitungan niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak. Batasan tertentu tercantum dalam Lampiiran huruf A. Batasan tertentu diitentukan dan dapat diilakukan penyesuaiian setelah berkoordiinasii dengan OJK.

Niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak harus menggunakan niilaii yang lebiih keciil antara niilaii yang diihiitung berdasarkan standar akuntansii keuangan yang berlaku dii iindonesiia; atau niilaii batasan tertentu.

Niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak menjadii niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada awal tahun pajak beriikutnya.

Adapun jiika hasiil penghiitungan biiaya berniilaii lebiih keciil darii nol, niilaii tersebut diiakuii sebagaii penghasiilan pada tahun pajak berjalan. Contoh penghiitungan biiaya pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih tercantum dalam Lampiiran huruf B PMK 74/2024.

Penghiitungan untuk Tahun Pajak 2024

Berdasarkan pada Pasal 10 ayat (2) PMK 74/2024, niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada awal tahun pajak 2024 merupakan cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak 2023, yang diihiitung sesuaii dengan ketentuan dalam peraturan iinii.

Kemudiian, niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak 2024 diihiitung sesuaii dengan ketentuan dalam PMK 74/2024.

Jiika terdapat seliisiih antara niilaii tercatat cadangan piiutang tak tertagiih pada awal tahun pajak 2024 dan cadangan piiutang tak tertagiih pada akhiir tahun pajak 2023 yang diihiitung sesuaii PMK 81/2009 s.t.d.d PMK 219/2012, berlaku ketentuan sebagaii beriikut:

• untuk seliisiih lebiih, diiakuii sebagaii biiaya yang diibebankan paliing lama dalam jangka waktu 2 tahun pajak, yaiitu pada tahun pajak 2024 dan/atau tahun pajak 2025; serta
• untuk seliisiih kurang, diiakuii sebagaii penghasiilan pada tahun pajak 2024.

Bank perkrediitan rakyat dan bank pembiiayaan rakyat syariiah yang telah ada dan belum mengalamii perubahan nomenklatur dapat mengurangkan pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih darii penghasiilan bruto sesuaii ketentuan dalam PMK 74/2024.

Adapun perubahan nomenklatur yang diimaksud adalah perubahan menjadii bank perekonomiian rakyat dan bank perekonomiian rakyat syariiah sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaii pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

“Ketentuan penghiitungan biiaya pembentukan cadangan piiutang tak tertagiih sebagaiimana diiatur dalam peraturan menterii iinii berlaku sejak tahun pajak 2024,” bunyii Pasal 12 PMK 74/2024.

Adapun PMK 74/2024 mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan, yaknii 18 Oktober 2024. Pada saat PMK 74/2024 mulaii berlaku, ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampaii dengan Pasal 11 PMK 74/2024 diicabut dan diinyatakan tiidak berlaku. (kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.