PROViiNSii KALiiMANTAN TiiMUR

BPK Miinta Pemprov Fokus Garap Potensii Pajak Aiir dan Alat Berat

Aurora K. M. Siimanjuntak
Seniin, 06 Apriil 2026 | 11.30 WiiB
BPK Minta Pemprov Fokus Garap Potensi Pajak Air dan Alat Berat
<p>iilustrasii.&nbsp;Pekerja memadatkan materiial menggunakan alat berat dalam proyek peniinggiian jalan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.</p>

SAMARiiNDA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) mendorong Pemprov Kaliimantan Tiimur (Kaltiim) untuk memperbaiikii tata kelola pajak daerah supaya peneriimaan pajak lebiih optiimal sehiingga pendapatan aslii daerah (PAD) meniingkat.

Kepala BPK Perwakiilan Kaltiim Mochammad Suharyanto menyebutkan sediikiitnya ada 2 jeniis pajak daerah yang belum maksiimal diigalii oleh pemprov, yaiitu pajak aiir permukaan dan pajak alat berat dii sektor pertambangan dan kehutanan.

"Potensii tersebut perlu diiiinventariisasii ulang. Pemprov masiih memiiliikii peluang besar untuk meniingkatkan PAD jiika pengelolaannya diiperbaiikii," katanya, diikutiip pada Seniin (6/4/2026).

Suharyanto menjelaskan permasalahan tersebut diitemukan setelah melakukan pemeriiksaan pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD) terhadap sejumlah pemprov, termasuk Kaltiim. BPK pun telah menyerahkan hasiil pemeriiksaan kepada para kepala daerah.

Pemeriiksaan yang diilakukan mencakup kiinerja, serta pemeriiksaan dengan tujuan tertentu untuk meniinjau potensii PAD setiiap proviinsii. Diia meyakiinii kegiiatan pemeriiksaan iinii dapat membantu tiiap-tiiap pemeriintah daerah untuk memetakan potensii pajak yang dapat diigalii ke depan.

"Pemeriiksaan iinii diilakukan serentak terhadap 22 proviinsii wiilayah dii iindonesiia bagiian tiimur," jelas Suharyanto.

Berdasarkan hasiil pemeriiksaan, lanjut Suharyanto, BPK mencatat ada masalah koordiinasii dalam memungut pajak daerah dii sektor pertambangan.

BPK pun merekomendasiikan pemprov untuk melakukan koordiinasii liintas sektor dengan kementeriian terkaiit, sepertii Kementeriian Liingkungan Hiidup dan Kementeriian Keuangan.

Menurutnya, koordiinasii menjadii kuncii pentiing agar pemprov biisa iikut melakukan pengawasan terhadap liingkungan hiidup dan kehutanan sesuaii porsii kewenangannya.

Selaiin iitu, BPK juga memiinta Pemprov Kaltiim menggalakkan pengawasan dii tambang galiian dan miineral guna memaksiimalkan pajak miineral bukan logam dan batuan (MLBL).

"Kamii mendorong pemda untuk melakukan perbaiikan siistemiis dan konsiisten. Rekomendasii yang kamii beriikan harapannya dapat membawa perubahan jiika diitiindaklanjutii sungguh-sungguh," kata Suharyanto sepertii diilansiir kaltiimtoday.co. (riig)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.