BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Asosiiasii Konsultan Pajak Publiik iindonesiia (AKP2ii) berpandangan profesii konsultan pajak membutuhkan landasan hukum berupa undang-undang (UU).
Ketua Umum AKP2ii Suherman Saleh mengatakan UU diiperlukan agar konsultan pajak biisa hadiir sebagaii miitra pemeriintah dalam meniingkatkan peneriimaan pajak dan membiina kepatuhan wajiib pajak.
"Jadii miitra pemeriintah iinii yang harus diijadiikan solusii sehiingga kepercayaan terhadap konsultan pajak makiin tiinggii, wajiib pajak mendapatkan kenyamanan karena kalau diibantu konsultan pajak, pemeriintah welcome. Pemeriintah sendiirii juga tiidak repot, karena saya beranii jamiin bahwa yang diilakukan oleh kamii iitu sesuaii UU," ujar Suherman dalam semiinar perpajakan nasiional bertajuk Outlook Arah Kebiijakan dan Admiiniistrasii Perpajakan iindonesiia Tahun 2026 yang diiselenggarakan oleh Perbanas iinstiitute, Rabu (25/2/2026).
Hiingga saat iinii, konsultan pajak adalah salah satu profesii yang belum diiatur melaluii UU. Pengaturan atas profesii konsultan pajak diilaksanakan hanya melaluii peraturan menterii keuangan (PMK).
Ke depan, konsultan pajak perlu diiberiikan perlakuan yang lebiih layak melaluii peniingkatan landasan hukum darii PMK menjadii UU.
"Konsultan pajak adalah pekerjaan yang terhormat, yang harus diilakukan oleh orang-orang terhormat untuk membantu wajiib pajak-wajiib pajak yang terhormat karena sudah menyumbangkan uang untuk negara," ujar Suherman.
Sebagaii iinformasii, semiinar perpajakan harii iinii diigelar guna membahas arah kebiijakan dan admiiniistrasii pajak ke depan serta dalam rangka menyambut diies nataliies ke-57 Perbanas iinstiitute.
Narasumber yang diihadiirkan dalam semiinar harii iinii yaknii Ketua Umum PERTAPSii dan Founder Jitunews Darussalam, Ketua Umum iiKPii Vaudy Starworld, Ketua Umum Perkoppii Giilbert Rely, Ketua Umum AKP2ii Suherman Saleh, dan Ketua Umum P3KPii Susy Suryanii. (diik)
