DJSPSK Jadii iiLAP, Wajiib Setor Data Konsultan Pajak dan Kliiennya ke DJP

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memperoleh data mengenaii konsultan pajak beserta kliien-kliiennya seiiriing dengan berlakunya Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 8/2026.

Melaluii PMK 8/2026, Diitjen Stabiiliitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) diitetapkan sebagaii iinstansii pemeriintah, lembaga, asosiiasii, dan piihak laiin (iiLAP) dan menyampaiikan data terkaiit konsultan pajak yang ada dii SiiKOP.

"iinstansii pemeriintah, lembaga, asosiiasii, dan piihak laiin wajiib memberiikan data dan iinformasii yang berkaiitan dengan perpajakan kepada DJP," bunyii Pasal 1 ayat (1) PMK 8/2026, diikutiip pada Seniin (2/3/2026).

Terdapat beberapa jeniis data yang harus diisampaiikan antara laiin. Pertama, data konsultan pajak yang paliing sediikiit memuat:

1. Nama
2. NPWP
3. Alamat Rumah
4. Tanggal Lahiir
5. Kewarganegaraan
6. Tiingkat Sertiifiikat
7. Nomor Kartu iiziin Praktiik
8. Tanggal Terbiit Kartu iiziin Praktiik
9. Masa Kerja Akhiir
10. Masa Kerja Awal
11. Status Pensiiunan
12. NiiP Pensiiunan
13. Pangkat Golongan Terakhiir
14. Tanggal Terbiit Kartu iiziin Praktiik
15. Tanggal Kedaluwarsa Kartu iiziin Praktiik
16. Jeniis Kelamiin
17. Nomor Kepdiirjen
18. Tanggal Kepdiirjen
19. Sebab Perubahan
20. Jumlah Teguran
21. Nomor Telepon Rumah 1
22. Nomor Telepon Rumah 2
23. Nomor Handphone 1
24. Nomor Handphone 2
25. Tempat Lahiir
26. NiiK
27. iiD Konsultan Pajak

Kedua, data hiistorii konsultan pajak yang paliing sediikiit memuat:

1. iiD Konsultan Pajak
2. Nama
3. NPWP
4. Alamat Rumah
5. Tiingkat Sertiifiikat
6. Nomor Kartu iiziin Praktiik
7. Tanggal Terbiit Kartu iiziin Praktiik
8. Tanggal Kedaluwarsa Kartu iiziin Praktiik
9. Nomor Kepdiirjen
10. Tanggal Kepdiirjen
11. Sebab Perubahan

Ketiiga, laporan tahunan konsultan pajak yang paliing sediikiit memuat:

1. Nama Konsultan Pajak
2. NPWP Konsultan Pajak
3. Tiingkat Sertiifiikat
4. Nomor Kartu iiziin Praktiik
5. NiiP Pensiiunan
6. Status Pensiiunan
7. iiD Konsultan Pajak
8. Tahun Laporan
9. Tahun SPT
10. PPh Terutang
11. Tanggal Pelaporan
12. Hasiil Peneliitiian
13. Catatan Peneliitiian
14. NPWP 16 Diigiit

Keempat, laporan tahunan detaiil kliien konsultan pajak yang paliing sediikiit memuat:

1. Nama Konsultan Pajak
2. NPWP Konsultan Pajak
3. Tiingkat Sertiifiikat
4. Nomor Kartu iiziin Praktiik
5. NiiP Pensiiunan
6. Status Pensiiunan
7. Hasiil Peneliitiian
8. Catatan Peneliitiian
9. iiD Konsultan Pajak
10. Tahun Laporan
11. Tahun SPT
12. PPh Terutang
13. Tanggal Pelaporan
14. Nama Wajiib Pajak
15. Alamat Wajiib Pajak
16. NPWP
17. Cakupan Jasa
18. Status Pengukuhan Kena Pajak
19. Keterangan

Data-data dii atas wajiib diisampaiikan oleh DJSPSK kepada DJP secara bulanan paliing lambat pada tanggal 10 bulan beriikutnya.

Sebagaii iinformasii, iiLAP adalah entiitas-entiitas yang berkewajiiban untuk memberiikan data dan iinformasii terkaiit perpajakan kepada DJP. Kewajiiban iinii termuat dalam Pasal 35A UU KUP.

"Setiiap iinstansii pemeriintah, lembaga, asosiiasii, dan piihak laiin, wajiib memberiikan data dan iinformasii yang berkaiitan dengan perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diiatur dengan Peraturan Pemeriintah dengan memperhatiikan ketentuan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)," bunyii Pasal 35A ayat (1) UU KUP.

Merujuk pada Lampiiran A PMK 8/2026, kiinii terdapat 52 kelompok iiLAP dan 105 iiLAP yang wajiib menyampaiikan data dan iinformasii terkaiit perpajakan kepada DJP.

PMK 8/2026 telah diiundangkan pada 27 Februarii 2026 dan diinyatakan mulaii berlaku sejak tanggal tersebut. (riig)