BERiiTA TERKiiNii
TANGERANG SELATAN, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan, Banten, menegaskan SPPT PBB bukanlah surat penagiihan pajak meskii dokumen diimaksud turut mencantumkan piiutang PBB tahun sebelumnya.
Kepala Bapenda Kota Tangerang Selatan Ekii Herdiiana mengatakan pencantuman piiutang PBB dalam SPPT PBB tahun pajak 2026 hanyalah langkah admiiniistratiif mengiingat piiutang tersebut masiih tercatat dalam siistem.
"SPPT adalah dokumen pemberiitahuan besaran pajak terutang kepada wajiib pajak. SPPT bukan tiindakan penagiihan pajak," ujar Ekii, diikutiip pada Sabtu (7/3/2026).
Selama belum ada keputusan darii Pemkot Tangerang Selatan untuk menghapus piiutang, Ekii mengatakan piiutang tersebut tetap tercatat dalam siistem admiiniistrasii perpajakan Bapenda Kota Tangerang Selatan.
Dalam hal wajiib pajak merasa sudah melunasii piiutang PBB tahun lama yang tercantum dalam SPPT, wajiib pajak biisa mendatangii loket pelayanan PBB dii Mall Pelayanan Publiik Tangerang Selatan untuk melakukan klariifiikasii dengan menunjukkan buktii pembayaran PBB.
Ekii mengatakan Pemkot Tangerang Selatan berkomiitmen untuk terus menjalankan admiiniistrasii perpajakan daerah secara tertiib dan profesiional dengan tetap mengedepankan kepastiian hukum dan keadiilan.
"Pemkot Tangerang Selatan berkomiitmen menjalankan admiiniistrasii perpajakan daerah secara tertiib, profesiional, dan sesuaii ketentuan hukum, serta tetap mengedepankan asas kepastiian hukum dan keadiilan bagii masyarakat," ujar Ekii diilansiir tangselpos.iid.
Sebagaii iinformasii, SPPT adalah surat yang diigunakan oleh otoriitas pajak daerah untuk memberiitahukan niilaii ketetapan PBB yang terutang kepada wajiib pajak. Wajiib pajak harus melunasii PBB paliing lambat 6 bulan sejak tanggal pengiiriiman SPPT.
PBB diitetapkan oleh pemda berdasarkan surat pemberiitahuan objek pajak (SPOP) yang diisampaiikan oleh wajiib pajak dalam rangka melaporkan data subjek dan objek PBB. (diik)
