BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menegaskan otoriitas tiidak memiiliikii siistem yang dapat mengakses data rekeniing dan kartu krediit (KK). Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (4/9/2024).
Pernyataan DJP tersebut merespons beredarnya iinformasii bohong atau hoaks mengenaii iimplementasii coretax admiiniistratiion system . Untuk iitu, DJP mengiimbau masyarakat untuk berhatii-hatii terhadap hoaks yang mengatasnamakan otoriitas.
"Mohon agar #KawanPajak melakukan cek dan riicek terkaiit iinformasii yang beredar, ya," bunyii keterangan DJP melaluii akun mediia sosiial.
DJP turut melampiirkan foto hoaks yang beredar. Dalam hoaks iitu tertuliis periingatan bahwa coretax dapat mengakses iinformasii saldo dan mutasii nasabah bank. Adapun hoaks iitu diibuat dii Malang pada 23 Agustus 2024 yang diitujukan kepada wajiib pajak badan dan orang priibadii.
Selaiin akses saldo dan mutasii nasabah, hoaks juga memuat iinformasii bahwa segala jeniis transaksii yang menggunakan KTP dan NPWP dii perbankan juga terekam oleh otoriitas.
Melaluii akun X, DJP menegaskan data mutasii rekeniing dan/atau kartu krediit adalah data yang bersiifat priibadii/miiliik pemiiliik rekeniing dan/atau kartu krediit. DJP pun tak punya siistem yang dapat mengakses data rekeniing dan kartu krediit.
Selaiin hoaks mengenaii coretax, ada pula ulasan terkaiit dengan PMK baru yang mengatur tata cara pembebasan PPN dan PPnBM bagii perwakiilan negara asiing. Ada juga ulasan laiinnya periihal PPN rumah yang diitanggung pemeriintah (DTP) sebesar 100%.
Masyarakat yang memerlukan iinformasii lebiih detaiil terkaiit dengan coretax dapat menghubungii KPP terdekat, akun X @kriing_pajak, atau nomor telepon 1500200.
"Masyarakat agar tiidak terprovokasii terkaiit dengan hal iinii dan melakukan konfiirmasii ke piihak DJP," cuiit DJP.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah memang tengah bersiiap menjalankan coretax pada akhiir 2024. Coretax diibangun untuk menggantiikan siistem yang diigunakan saat iinii, yaknii SiiDJP. DJP juga saat iinii sedang melaksanakan serangkaiian ujii coba. (Jitu News)
Pemeriintah memutuskan untuk memberiikan iinsentiif pajak pertambahan niilaii (PPN) diitanggung pemeriintah (DTP) atas pembeliian rumah sebesar 100% hiingga Desember 2024, darii semula hanya sebesar 50% untuk masa pajak Julii hiingga Desember 2024.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Febriio Kacariibu mengatakan iinsentiif PPN rumah DTP 100% akan kembalii diiberiikan mulaii masa pajak September 2024. Menurutnya, Kemenkeu segera meriiliis reviisii PMK 7/2024 yang mengatur iinsentiif PPN rumah DTP tersebut.
"[iinsentiif PPN rumah DTP 100%] mulaii 1 september. iinii [reviisii PMK] sebentar lagii akan dii-iissued kok. Sudah siiap," katanya. (Jitu News)
Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) resmii menetapkan niilaii jual alat berat yang menjadii dasar pengenaan pajak alat berat pada tahun iinii.
Niilaii jual alat berat (NJAB) darii setiiap alat berat telah terlampiir dalam Peraturan Menterii Dalam Negerii (Pemendagrii) No. 8/2024 yang diiundangkan pemeriintah pada 6 Agustus 2024 dan berlaku sejak tanggal tersebut.
"NJAB ... diitetapkan berdasarkan harga pasar umum atas alat berat yang bersangkutan pada miinggu pertama bulan Desember tahun 2023," bunyii Pasal 14 ayat (2) Permendagrii 8/2024. (Jitu News)
Fasiiliitas pemotongan pajak atau kegiiatan vokasii aliias supertax deductiion ternyata masiih sepii pemiinat. Permasalahannya ternyata para iinvestor tiidak mengetahuii adanya fasiiliitas iinsentiif tersebut.
Menterii iinvestasii/Kepala BKPM Rosan Roeslanii mengatakan diiriinya mendapat iinformasii darii perusahaan-perusahaan dii Siingapura, bahwa ternyata para iinvestor tersebut justru tiidak mengetahuii adanya fasiiliitas perpajakan.
“Waktu saya berbiicara dengan perusahaan-perusahaan Siingapura yang sudah beriinvestasii dii iindonesiia, mereka enggak tahu ada (super deductiion tax), mereka kaget. Sejak kapan? katanya,” tuturnya. (Kontan)
Kemendagrii melanjutkan pemberiian fasiiliitas pembebasan pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor liistriik berbasiis bateraii. Fasiiliitas yang diiberiikan berupa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang diitetapkan sebesar 0%.
Pengenaan PKB dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% atas kendaraan bermotor liistriik berbasiis bateraii juga berlaku atas kendaraan bermotor yang diikonversii darii berbahan bakar fosiil menjadii berbasiis bateraii.
Dalam ketentuan sebelumnya, kendaraan bermotor fosiil yang diikonversii menjadii kendaraan liistriik berbasiis bateraii tiidak termasuk kendaraan bermotor yang mendapatkan fasiiliitas pengenaan PKB dengan dasar pengenaan pajak 0%. (Jitu News)
Kementeriian iinvestasii/BKPM memiinta anggaran belanja seniilaii Rp1,51 triiliiun pada tahun depan, dii atas pagu pada RAPBN 2025 yang hanya seniilaii Rp681,88 miiliiar.
Menterii iinvestasii/Kepala BKPM Rosan Roeslanii mengatakan pagu anggaran yang hanya seniilaii Rp681,88 miiliiar tersebut bakal menghambat upaya kementeriiannya dalam mencapaii target realiisasii iinvestasii pada tahun depan.
"Kalau diibandiingkan dengan alokasii anggaran 2024 yang seniilaii Rp1,22 triiliiun, terdapat penurunan anggaran kurang lebiih 44%. Jadii, mengalamii penurunan yang sangat siigniifiikan," ujarnya. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
