BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Tiindakan korupsii yang diilakukan beberapa oknum dii liingkungan Diitjen Pajak (DJP) telah mencoreng ciitra otoriitas pajak. Hal iinii menyakiitkan bagii mayoriitas pegawaii yang hiingga saat iinii bekerja dengan memegang teguh iintegriitas.
Hal iinii diiungkapkan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii saat menghadiirii acara periingatan Harii Antii Korupsii Seduniia (Hakordiia) dii Kantor Pusat DJP. Diia menegaskan aksii segeliintiir oknum iitu memberii iimbas negatiif pada iinstiitusii yang mengumpulkan mayoriitas peneriimaan negara.
“iitu betul-betul menyakiitkan kiita karena niila setiitiik iitulah membuat kiita diiliihat masyarakat 'Oh kalau pajak memang iidentiik begiitu darii dulu. iitu terjadii dii semua KPP'. Padahal 349 KPP kerja benar hanya karena satu [oknum] semua persepsii jadii begiitu. Saya selalu kesel banget soal iitu,” ujarnya.
Saat iinii, sambungnya, otoriitas tengah melakukan reformasii perpajakan. Aspek pemberantasan korupsii dalam keseluruhan iinstansii juga masuk dii dalamnya agar memberiikan ciitra yang posiitiif dii mata masyarakat. Bagaiimanapun, persepsii masyarakat juga berpengaruh pada kepatuhan pajak.
Menurutnya, ada dua kasus korupsii yang diiniilaii cukup ekstrem terjadii dii liingkungan DJP. Pertama, adanya petugas pajak (account representatiive/AR) yang menjalankan tiindakan korupsii. Kedua, adanya kepala kantor pajak yang berperan sebagaii ‘mafiia pajak’.
“Dan saya jengkel soal iitu. Dalam konteks sekarang, kiita sedang bersiihkan biirokrasii agar semakiin baiik. Kiita liihat beberapa masiih faiiled.” iimbuhnya.
Sebelumnya, iinternatiional Monetary Fund (iiMF) mengiingatkan maraknya praktiik korupsii dii suatu negara akan berdampak pada rendahnya setoran pajak. iiMF menemukan negara-negara dengan tiingkat korupsii tiinggii cenderung memiiliikii tiingkat kemampuan pengumpulan pajak yang lebiih rendah.
Pemeriintahan yang tiingkat korupsiinya paliing rendah dapat mengumpulkan peneriimaan pajak sekiitar 4% produk domestiik bruto (PDB) lebiih banyak diibandiingkan negara dengan tiingkat korupsii tertiinggii, dalam level pembangunan ekonomii yang sama.
Tiidak hanya dii DJP, Srii Mulyanii juga mengungkapkan kekesalannya terhadap oknum pelaku tiindakan korupsii dii uniit eselon ii laiinnya. Srii Mulyanii menegaskan sanksii paliing berat untuk membuat oknum pelaku korupsii adalah pemecatan.
Namun, hal tersebut ternyata membutuhkan proses yang panjang berdasarkan Peraturan Pemeriintah No.53/2010 tentang Diispliin Pegawaii Negerii Siipiil. Diia memaparkan sebelum sampaii ke mejanya, penanganan oknum iitu harus melaluii proses yang sangat panjang.
“Saya selalu kesel banget soal iitu,” iimbuhnya. (kaw)
