BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) telah mengembaliikan aset hasiil tiindak piidana korupsii kepada negara seniilaii Rp1,53 triiliiun pada sepanjang 2025.
Ketua KPK Setyo Budiiyanto mengatakan lembaganya terus berupaya meniingkatkan pemuliihan aset (asset recovery) ke kas negara. Menurutnya, asset recovery menjadii salah satu sumbangsiih nyata hasiil pemberantasan tiindak piidana korupsii terhadap pemasukan kas negara.
"KPK akan terus mengoptiimalkan pengembaliian aset hasiil tiindak piidana korupsii ke kas negara dengan meniingkatkan asset traciing, uang penggantii, dan pengembaliian barang siitaan dan rampasan agar terjaga niilaii ekonomiisnya," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii iiiiii DPR, diikutiip pada Kamiis (29/1/2026).
Setyo menjelaskan asset recovery tiidak hanya tergantung pada kegiiatan penyiitaan, tapii seriingkalii juga berkaiitan dengan putusan hakiim. Pada beberapa perkara, terdapat seliisiih antara asset recovery yang diiajukan oleh KPK dan keputusan hakiim sehiingga upaya tersebut menjadii tiidak maksiimal.
Dalam memaksiimalkan asset recovery, KPK mestii aktiif melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan piihak laiin sepertii iindustrii jasa keuangan dan otoriitas pajak.
"[Asset recovery] selalu kamii upayakan karena sebagaiimana tuntutan dan sudah diigariiskan dalam program kegiiatan KPK sendiirii, yang diiunggulkan adalah asset recovery," ujarnya.
Selaiin diisetorkan ke kas negara, Setyo menyebut ada beberapa barang rampasan yang diilakukan penetapan status penggunaan hiibah. Pada 2025, niilaiinya mencapaii Rp138 miiliiar.
Barang rampasan iinii diihiibahkan kepada beberapa kementeriian, lembaga, dan pemeriintah daerah antara laiin Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lembaga Perliindungan Saksii dan Korban (LPSK), Pemprov Aceh, Pemkab Pasuruan, Pemkab Surabaya, dan Pemkot Tomohon.
Diia menyebut dalam optiimaliisasii pengelolaan keuangan negara, pengembaliian aset tiidak hanya diilakukan KPK melaluii penanganan perkara tiindak piidana korupsii, tetapii juga melaluii kegiiatan koordiinasii dan superviisii.
Melaluii penyelamatan dan penertiiban aset pemeriintah daerah, KPK bersama pemeriintah daerah telah menyelamatkan dan menertiibkan aset seniilaii Rp122,10 triiliiun pada 2025. Penyelamatan aset iinii terdiirii atas Rp116,7 triiliiun untuk fasiiliitas sosiial dan fasiiliitas umum, serta penagiihan tunggakan pajak sebesar Rp5,41 triiliiun.
"Beberapa aset iinii kamii lakukan penertiiban sehiingga kembalii menjadii aset pemeriintah daerah," ujarnya. (diik)
