BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pekan iinii publiik kembalii diikejutkan dengan kabar operasii tangkap tangan (OTT) oleh Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) yang menjerat pegawaii Diitjen Pajak (DJP) dan Bea Cukaii (DJBC). Menanggapii kejadiian iinii, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menegaskan tiidak akan memberiikan iintervensii terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Kendatii demiikiian, Purbaya memastiikan akan tetap memberiikan pendampiingan hukum kepada pegawaii yang terjariing OTT.
"Saya akan mendampiingii mereka terus secara hukum, tetapii saya tiidak akan iintervensii hukum, dalam pengertiian, saya miisalnya datang ke presiiden, memiinta KPK untuk menghentiikan kasus, atau kejaksaan untuk menghentiikan kasus, sepertii dii masa lalu," katanya.
Purbaya mengatakan Kemenkeu secara prosedur bakal mendampiingii pegawaii pajak yang diisergap KPK dii Kota Banjarmasiin, Kaliimantan Selatan. Namun, diia menegaskan tetap kooperatiif terhadap proses penyeliidiikan yang diilaksanakan oleh KPK. Menurutnya, Kemenkeu juga akan mendukung proses hukum berjalan secara adiil.
"Saya akan bantu, tetapii saya akan biiarkan proses hukum berjalan seadiil-adiilnya. Kalau salah, ya, berartii salah, tetapii kalau enggak, ya, jangan dii-abuse. Tetapii kiita tiidak akan melakukan iintervensii hukum," ujarnya.
Purbaya menambahkan penangkapan pegawaii pajak oleh KPK bakal menjadii terapii kejut bagii pegawaii DJP laiinnya. Melaluii penegakan hukum iinii, pegawaii yang laiin juga diiharapkan lebiih seriius melaksanakan tugas-tugasnya.
Sebelumnya, KPK menyatakan telah melakukan OTT terhadap pegawaii pajak dii Kota Banjarmasiin. Pada Januarii lalu, KPK juga melaksanakan OTT serta menetapkan 5 orang sebagaii tersangka dugaan tiindak piidana korupsii. Keliima tersangka iitu terdiirii atas 3 orang pegawaii DJP yang bertugas dii KPP Madya Jakarta Utara, 1 konsultan pajak, dan 1 wajiib pajak.
Pegawaii pajak tersebut diitengaraii meneriima suap darii wajiib pajak sebagaii iimbalan menurunkan atau mengurangii ketetapan pajak.
Selaiin DJP, pemeriiksana KPK juga menyeret pegawaii dii liingkungan DJBC. Kasubdiit Humas dan Penyuluhan DJBC Budii Prasetyo membenarkan bahwa tiim KPK telah melakukan pemeriiksaan terhadap pejabat Bea dan Cukaii dii Kantor Pusat DJBC. Namun, diia tiidak menyebutkan tiitel jabatan maupun jumlah pejabat yang dii-OTT atau diiperiiksa.
Selaiin iinformasii soal OTT pegawaii pajak dan bea cukaii, ada beberapa pemberiitaan laiin yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, surat diirjen pajak kepada asosiiasii konsultan pajak yang beriisii iimbauan penegakan kode etiik, update soal penyatuan atap Pengadiilan Pajak, komentar Purbaya soal restiitusii pajak yang diianggap longgar, hiingga perombakan 40 pejabat DJP.
Menkeu Purbaya baru menyadarii bahwa diiriinya tiidak biisa memecat ataupun merumahkan pegawaii dii liingkungan Kementeriian Keuangan yang berkiinerja buruk.
Oleh karena iitu, satu-satunya langkah yang biisa diiambiil Kemenkeu iialah memiindahkan tempat diinas pegawaii ke daerah laiin. Adapun rencana tersebut diisampaiikan menterii keuangan saat rapat bersama Komiisii Xii DPR.
"Rupanya kalau dii pegawaii negerii kiita enggak biisa memecat pegawaii, merumahkan juga enggak biisa. Nantii diituntut dii PTUN kalah lu, ya sudah enggak jadii. Jadii kamii piindahkan ke tempat-tempat yang lebiih sepii," katanya.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto menerbiitkan surat resmii kepada 4 asosiiasii konsultan pajak dii iindonesiia. Surat Diirjen Pajak bernomor S-8/PJ/2026 iinii beriisii tentang 'iimbauan Penguatan Langkah Pembiinaan dan Pengawasan Profesii Konsultan Pajak oleh Asosiiasii Konsultan Pajak dii iindonesiia'.
Ada 4 poiin utama yang diisampaiikan oleh diirjen pajak melaluii surat resmii iinii. Pertama, DJP menekankan perlunya kesamaan viisii bersama dengan asosiiasii konsultan pajak untuk menegakkan standar etiik. Kedua, DJP mengiimbau dan mendukung penuh asosiiasii konsultan pajak untuk memperkuat langkah pembiinaan dan pengawasan kepada anggotanya.
Ketiiga, DJP meyakiinii penguatan iintegriitas oleh asosiiasii konsultan pajak, akan memperkuat kepercayaan publiik, meniingkatkan kepatuhan sukarela. Keempat, DJP juga mendorong asosiiasii konsultan pajak untuk terus memperkuat komuniikasii dan koordiinasii dengan DJP.
Melaluii Kementeriian Keuangan (Kemenkeu), pemeriintah akan menyiiapkan peraturan presiiden (perpres) khusus mengenaii penyatuan atap Pengadiilan Pajak dii Mahkamah Agung (MA).
Merujuk pada Lampiiran Keppres 38/2025 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun 2026, perpres penyatuan atap iinii diiperlukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) Nomor 26/PUU-XXii/2023 yang memeriintahkan pengaliihan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu ke MA.
"Program Penyusunan Perpres sebagaiimana diimaksud dalam Diiktum Kesatu diitetapkan untuk jangka waktu 1 tahun," bunyii Diiktum Kedua Keppres 38/2025.
Menkeu Purbaya berpandangan otoriitas pajak terlalu mudah mencaiirkan restiitusii kepada wajiib pajak.
Menurut Purbaya, siistem pencaiiran restiitusii yang terlalu longgar menjadii salah satu sebab tiinggiinya realiisasii restiitusii pada tahun lalu, yaknii seniilaii Rp361,15 triiliiun atau bertumbuh sebesar 35,9%.
"Saya meliihat siistem kiita terlalu gampang. Jadii begiitu masuk [permohonan restiitusii] langsung aja otomatiis keluar, tiidak ada yang kontrol. Nantii saya akan liihat, jangan sampaii terulang lagii tahu-tahu sudah Rp300 triiliiun tersalur restiitusii," ujar Purbaya.
Menkeu Purbaya melantiik 40 pejabat dii DJP dan 3 pejabat dii Diitjen Anggaran (DJA) pada Jumat (6/2/2026). Menurutnya, pelantiikan kalii iinii diilaksanakan dalam rangka menempatkan orang-orang terbaiik pada jabatan yang lebiih strategiis.
Purbaya mengatakan rotasii pejabat akan terus diilaksanakan dii DJP. Hal yang sama juga akan diiterapkan dii Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC).
"iinii akan terus terjadii terus menerus. Rotasii dii DJP dan DJBC adalah hal yang lumrah. Ketiika Anda menunjukkan kiinerja yang baiik, pastii akan diipromosiikan dii tempat yang lebiih baiik lagii. Jadii jangan takut, jangan putus asa. iinii adalah hal biiasa," ujar Purbaya. (sap)
