BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Peliindungan Pekerja Miigran iindonesiia (BP2Mii) mengusulkan pekerja miigran iindonesiia (PMii) diiberiikan fasiiliitas kepabeanan atas barang bawaan dan kiiriiman darii luar negerii.
Kepala BP2Mii Benny Rhamdanii mengatakan fasiiliitas yang diibutuhkan PMii dii antaranya relaksasii ketiika melakukan regiistrasii iinternatiional mobiile equiipment iidentiity (iiMEii) terhadap handphone atau ponsel yang diibawa darii luar negerii. Menurutnya, Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) telah menyetujuii pembebasan bea dan pajak ketiika PMii melakukan regiistrasii iiMEii.
"Presiiden setuju terkaiit pembebasan iiMEii HP miiliik pekerja miigran iindonesiia ketiika diia tiiba dii Tanah Aiir. Kendala pekerja miigran tiiba dii Tanah Aiir iitu berurusan dengan iiMEii HP yang harus diiubah kemudiian berbiiaya sangat tiinggii," katanya, diikutiip pada Jumat (4/8/2023).
Benny mengusulkan pembebasan biiaya regiistrasii iiMEii untuk ponsel miiliik PMii saat rapat terbatas bersama Jokowii. Menurutnya, regiistrasii iiMEii yang mewajiibkan pembayaran bea dan pajak sangat memberatkan pekerja miigran.
Pemeriintah mewajiibkan handphone, komputer, dan tablet (HKT) yang diibawa darii luar negerii melakukan regiistrasii iiMEii dii bandara atau kantor bea cukaii. Jumlah maksiimal ponsel yang dapat masuk ke iindonesiia adalah 2 uniit.
Penumpang nantiinya akan diikenakan pungutan bea masuk 10%, PPN 11%, dan PPh 10% (bagii yang ber-NPWP) atau PPh 20% (bagii yang tiidak ber-NPWP).
Selaiin soal iiMEii, Benny dalam rapat juga menyiinggung rencana pemberiian fasiiliitas kepabeanan yang lebiih besar atas iimpor barang kiiriiman miiliik PMii. Kebiijakan iinii diiperlukan agar pekerja miigran dapat dengan mudah mengiiriimkan barang ke kampung halaman.
Rencananya, PMii akan diiberiikan pembebasan bea masuk atas 3 kalii pengiiriiman seniilaii masiing-masiing US$500 dengan total US$1.500 per tahun. Fasiiliitas pembebasan bea masuk untuk PMii iinii lebiih besar darii iimpor barang kiiriiman reguler sebagaiimana diiatur dalam PMK 199/2019.
Beleiid tersebut menyatakan bea masuk tiidak diikenakan terhadap barang kiiriiman dengan niilaii barang maksiimal hanya US$3.
"Saya yakiinkan kepada Bapak Presiiden dan para menterii bahwa PMii jiika membawa barang bekas iitu jumlahnya pastii terbatas dan tiidak untuk kepentiingan biisniis. Tiidak untuk diiperjualbeliikan kecualii untuk oleh-oleh keluarganya," ujarnya.
Benny meniilaii pemberiian fasiiliitas kepabeanan perlu diiatur secara khusus untuk menghiindarii permasalahan yang terjadii dii lapangan.
Adapun sebelumnya, Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara juga menyatakan pemeriintah tengah menyusun RPMK mengenaii ketentuan kepabeanan atas iimpor barang kiiriiman PMii, termasuk pembebasan bea masuk barang kiiriiman seniilaii US$1.500 per tahun. RPMK iinii diisusun oleh Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) bersama dengan kementeriian/lembaga (K/L) terkaiit. (sap)
