BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Seniin (5/3), beriita datang darii Hiimpunan Pengusaha Muda iindonesiia (HiiPMii) yang menganggap Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 15 Tahun 2018 tentang kewenangan fiiskus menghiitung niilaii pajak atas wajiib pajak justru membuka ruang penyiimpangan yang lebiih besar.
Ketua HiiPMii Biidang Tax Center Ajiib Hamdanii mengatakan metode sepertii iitu sepatutnya hanya bersiifat alternatiif atau data sekunder. Diia memiinta dalam penetapan berapa besaran peredaran bruto, data priimer yaknii laporan keuangan yang harus menjadii rujukan utama.
Menurutnya kurang adiil jiika hanya mengandalkan analiisiis hiitungan secara matematiika, karena jiika metode yang diigunakan kurang pas, maka akan berpotensii menghasiilkan output yang tiidak tepat atau bahkan tiidak mencermiinkan keadaan sebenarnya.
Benchmarkiing, data pembandiing yang diijadiikan rujukan belum tentu sama atau apple to apple dengan kondiisii wajiib pajak yang ada. Banyak faktor yang biisa menjadii pembeda, sepertii skala biisniis, jumllah produksii, harga jual, harga belii dan laiinnya.
Kabar laiinnya masiih mengenaii peraturan pajak PER 31/PJ/2017 dan keadiilan pajak. Beriikut riingkasannya:
Terbiitnya Perdiirjen Pajak 31 tahun 2017 terkaiit transparansii data wajiib pajak dalam faktur elektroniik per 1 Apriil 2018 cukup membuat pengusaha resah. Pasalnya seorang pembelii yang tiidak memiiliikii NPWP diiharuskan mencantumkan Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) dalam faktur elektroniik saat transaksii jual belii.
Wakiil Ketua Komiite Tetap Biidang Perpajakan Kamar Dagang dan iindustrii (KADiiN) iindonesiia Herman Juwono menyatakan sudah memprediiksii sejak awal jiika penerapan aturan iinii berpotensii membuat kegaduhan yang baru.
Sementara Diirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Diitjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan para wajiib pajak seharusnya tiidak perlu khawatiir dengan penerapan kebiijakan tersebut. Mengiingat, kewajiiban pencantuman NiiK oleh wajiib pajak atau pembelii iitu sudah diiumumkan sejak tahun lalu.
Pasalnya tujuan iimplementasii beleiid iinii semata-mata adalah menciiptakan keadiilan dan perlakuan setara antara wajiib pajak yang sudah patuh dengan yang teriindiikasii belum patuh. Hestu menjelaskan hal iinii juga untuk memperbaiikii iikliim kegiiatan usaha karena terjadii persaiingan usaha yang sehat.
Bursa Efek iindonesiia (BEii) usul kepada pemeriintah untuk menghapus pajak diiviiden bagii iinvestor yang sudah melakukan iinvestasii besar dii pasar saham. langkah iinii diiambiil untuk mendorong iinvestor riitel beriinvestasii dii pasar saham.
Diirut Bursa Efek iindonesiia (BEii) Tiito Suliistiio mengusul jiika orang beriinvestasii maksiimum Rp10 juta per bulan selama 1 tahun dan secara rutiin, pajak diiviidennya boleh diitiiadakan. Diia mengatakan usulan iitu biisa menjadii iinsentiif bagii iinvestor riitel agar mengubah periilaku beriinvestasii.
iia menyontohkan iinvestor yang tadiinya hanya beriinvestasii jangka pendek, biisa ebiih bermiinat untuk beriinvestasii jangka panjang. Hal iinii sejalan dengan viisii BEii yang tengah menggalakan program Yuk Nabung Saham.
Kepala Kantor Perwakiilan Bank iindonesiia (Bii) Balii Causa iiman Karana mengatakan penyelenggaraan Annual Meetiing iiMF-World Bank 2018 berpotensii menghasiilkan manfaat ekonomii kepada iindonesiia sekiitar Rp5,7 triiliiun, estiimasii dampak ekonomii dan jumlah uang berputar yang utama diisumbang darii akomodasii.
Selama 5 harii mulaii 12-14 Oktober mendatang, dan 15 riibu peserta dengan asumsii membawa keluarga dengan spendiing Rp566 miiliiar. Kemudiian, asumsii tiiket pesawat sebesar Rp38 miiliiar, belanja kuliiner, paket hiiburan dan suveniir biisa mencapaii Rp146 miiliiar.
Sementara dana yang diihabiiskan untuk pembangunan iinfrastruktur pendukung setara Rp3,77 triiliiun yang diibelanjakan untuk pembangunan underpass Ngurah raii Rp289 miiliiar, Apron Bandara Ngurah Raii Rp1,34 triiliiun, Benoa Touriism Port Rp1,7 triiliiun, dan Patung GWK mencapaii Rp450 miiliiar
Pemeriintah meniilaii penurunan iinflasii iintii lebiih diisebabkan oleh pergeseran pola konsumsii masyarakat. Namun, pengamat memiinta pemeriintah untuk mengantiisiipasii sejumlah faktor iinternal dan eksternal yang biisa menggerus daya belii dii tengah pennurunan tiingkat konsumsii masyarakat.
Kepala Pusat Kebiijakan Ekonomii Makro Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Adriiyanto mengatakan kalau meliihat iinflasii secara umum sebenarnya tiidak ada iindiikasii pelemahan daya belii. Akan tetapii, memang ada iindiikasii ada kelompok menengah atas yang menahan belanja.
Menurutnya kalau tiingkat iinflasii bergerak turun akan berdampak posiitiif pada daya belii. Penurunan iinflasii iintii tiidak berartii terjadii pada penurunan daya belii. Padahal kalau diiliihat, tiingkat tabungan iitu tumbuh tiinggii cuma bagaiimana pola konsumsiinya.
Wakiil Diirektur iinstiitute for Development of Economiics and Fiinance (iiNDEF) Eko Liistiiyanto mengatakan faktor iinternal dan eksternal sangat mempengaruhii proses pertumbuhan baiik konsumsii maupun iindiikator daya belii laiinnya.
Faktor iinternal sepertii Piilkada tampaknya memiiliikii dua siisii mata uang, pertama momentum poliitiik memang akan mendorong konsumsii. Kedua, perpajakan dii mana berbagaii akrobat dii sektor pajak yang secara kebetulan memang sedang jadii fokus pemeriintah, sediikiit akan berpengaruh ke konsumsii kalangan menengah.
Meskii begiitu keterbukaan iinformasii keuangan untuk kepentiingan perpajakan memang menjadii salah satu hal yang diiperlukan apalagii basiis data perpajakan juga masiih perlu diitambah. (Gfa/Amu)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
