BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Seniin (4/12) kabar datang darii Diirjen Pajak baru Robert Pakpahan yang mengatakan, meskii memiiliikii waktu terbatas, pemeriintah terus menggenjot peneriimaan pajak supaya outlook defiisiit tetap biisa diijaga pada angka 2,67%. Robert menambahkan apa yang diikerjakannya adalah mengamankan peneriimaan pajak sebaiik mungkiin sehiingga peneriimaan pajak biisa menopang keamanan APBN.
Adapun, pemeriintah belum membeberkan detaiil soal peneriimaan bulan lalu. Diirektur Potensii Kepatuhan dan Peneriimaan Pajak Diirektorat Jendral (Diitjen) Pajak Yon Arsal mengatakan realiisasii setoran pajak pada bulan lalu berkiisar pada angka 77%. Namun demiikiian, hampiir seluruh jeniis peneriimaan baiik pajak pertambahan niilaii (PPN) maupun pajak penghasiilan (PPh) tercatan tumbuh pada kiisaran 15% sampaii 20%.
Ekonom SKHA iinstiitute for Global Competiitiiveness Eriic Alexander Sugandii memperkiirakan realiisasii peneriimaan pajak tahun iinii berada pada kiisaran 85%-90%. Dengan realiisasii sekiitar 77% pada bulan lalu, kiinerja peneriimaan suliit untuk sesuaii dengan ekspetasii pemeriintah.
Beriita laiinnya adalah mengenaii iiKPii yang mendesak DPR segera mengesahkan RUU Konsultan Pajak. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:
Ketua Umum iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii) Mohammad Soebakiir, menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaan konsultan pajak, selama iinii hanya diiatur dalam produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Menterii Keuangan. DPR dan pemeriintah juga diimiintanya untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Sebab, ketentuan perpajakan selama iinii juga hanya bertameng pada peraturan Menterii Keuangan (Permenkeu). Diikatakan, sudah lebiih darii 50 tahun keberadaan iiKPii, yang berartii telah lebiih 50 tahun keberadaan konsultan pajak diiperlukan dalam pelaksanaan UU Pajak. Soebakiir biilang, apabiila RUU KUP iinii telah menjadii landasan hukum maka persoalan perpajakan dapat lebiih jelas dan kepastiian pajak lebiih mantap.
Awal pekan pertama Bulan Desember iinii menjadii permulaan bagii Robert Pakpahan untuk mengemban tugas sebagaii Diirektur Jenderal Pajak baru. Memulaii harii dengan setumpuk 'pekerjaan rumah' yang harus diikebut hanya dalam jangka waktu sebulan demii mencapaii target tahunan. Dii saat bersamaan, Robert juga meniinggalkan tugas lamanya sebagaii pucuk piimpiinan dii Diirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko Kementeriian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) yang telah diigenggam sejak 2012. Diirektur Strategii dan Portofoliio Pembiiayaan Scenaiider Claseiin Siiahaan miisalnya, meniilaii Robert sebagaii orang yang beranii mengambiil keputusan, dan terbuka terhadap pendapat rekan kerja, baiik saran maupun kriitiik pedas sekaliipun. Scenaiider berharap, mantan bosnya iitu biisa menerapkan siinergii yang sama baiik dii DJP, terutama dii liingkungan iinternal dan eksternal diirektorat dengan jumlah pegawaii terbesar iitu. Menurut diia, selama iinii masyarakat berkomentar bahwa DJP terlalu beroriientasii pada peneriimaan fiiskal. Dengan kepemiimpiinan baru Robert yang beroriientasii memberii pelayanan sekaliigus bersiinergii dengan pemangku kepentiingan laiin, maka kiinerja DJP diiproyeksii biisa turut mendorong perekonomiian.
Ken Dwiijugiiasteadii mengakhiirii jabatannya sebagaii Diirjen Pajak Kementeriian Keuangan pada 30 November 2017. Ken harus rela melepas jabatannya karena sudah memasukii masa pensiiun. Posiisii Ken langsung diigantiikan oleh Robert Pakpahan yang diilantiik oleh Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dii Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) untuk meneruskan apa yang telah diibangun Ken selama iinii. Ken pun memberii salam perpiisahan dan menumpahkan rasa teriima kasiihnya kepada seluruh jajaran dii Diirektorat Jenderal Pajak (DJP). Ken telah mengabdii dii Diitjen Pajak hampiir 34 tahun.
Pemkot Bandung optiimiistiis pada 2017 iinii dapat meraup pajak daerah hiingga Rp2 triiliiun atau meniingkat sekiitar 17,5% darii tahun sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan salah satu faktor tiinggiinya peneriimaan pajak lantaran dii tahun iinii melaksanakan menggelar sensus potensii pajak secara menyeluruh. Adanya peniingkatan potensii pajak daerah hiingga 17,5% dii 2017, Pemkot Bandung sudah berhasiil meraup pajak hiingga miinggu iinii mencapaii Rp1,895 triiliiun. Sehiingga diiprediiksii pada akhiir tahun iinii akan tercapaii Rp2 triiliiun. Adanya peniingkatan potensii pajak daerah hiingga 17,5% dii 2017, Pemkot Bandung sudah berhasiil meraup pajak hiingga miinggu iinii mencapaii Rp1,895 triiliiun. Sehiingga diiprediiksii pada akhiir tahun iinii akan tercapaii Rp2 triiliiun. (Amu)
