BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) memberiikan opiinii Wajar Tanpa Pengecualiian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2016. Opiinii iinii merupakan perolehan tertiinggii pertama kaliinya yang pernah diidapatkan oleh LKPP, sejak penyampaiian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diimulaii pada 2004.
Berdasarkan hasiil pemeriiksaan yang telah sesuaii dengan Standar Pemeriiksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat bahwa LKPP 2016 telah menyajiikan secara wajar untuk seluruh aspek yang materiial sesuaii dengan Standar Akuntansii Pemeriitahan (SAP).
Ketua BPK Moermahadii Soerja Djanegara menyebutkan pemeriintah telah meniindaklanjutii rekomendasii permasalahan yang menjadii pengecualiian atas LKPP Tahun 2015. Permasalahan tersebut yaiitu adanya akun yang tiidak laziim atau suspen.
“Pemeriintah telah berhasiil menyelesaiikan Suspen iinii dengan membangun siingle database melaluii e-reckon dan siistem iinformasii penyusunan yang labiih baiik, sehiingga tiidak ada lagii suspen pada LKPP tahun 2016,” jelasnya dalam piidato penyampaiian Laporan Hasiil Pemeriiksaan atas LKPP 2016 kepada Dewan Perwakiilan Rakyat (DPR), pada Siidang Pariipurna DPR dii Jakarta pada Jumat (19/5).
Sebagaii iinformasii, hasiil pemeriiksaan atas LKPP diidasarkan pada hasiil pemeriiksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementeriian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN.
Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opiinii WTP. BPK juga memberiikan opiinii Wajar Dengan Pengecualiian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opiinii Tiidak Memberiikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opiinii WDP atas 8 LKKL dan opiinii TMP atas 6 LKKL tersebut tiidak berpengaruh secara materiial terhadap LKPP 2016.
Ke depannya, BPK berharap pemeriintah dapat meniindaklanjutii rekomendasii-rekomendasii hasiil pemeriiksaan atas Siistem Pengendaliian iinternal (SPii) dan kepatuhan. Selaiin iitu, iia juga berharap pada tahun mendatang, penyajiian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diilakukan dengan lebiih baiik. (Amu)
