BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Akuntabiiliitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menargetkan laporan keuangan dii semua kementeriian/lembaga segera memperoleh opiinii wajar tanpa pengecualiian (WTP).
Wakiil Ketua BAKN DPR Herman Khaeron mengatakan opiinii WTP dapat diiperoleh apabiila semua piihak berkomiitmen memperkuat transparansii dan akuntabiiliitas keuangan negara. Menurutnya, fokus BAKN pada tahun iinii antara laiin mendorong perbaiikan laporan keuangan K/L yang belum memenuhii standar WTP.
"Kamii iingiin memastiikan semua kementeriian dan lembaga biisa memenuhii status WTP. iinii pentiing sebagaii fondasii transparansii dan efiisiiensii pemeriintahan," katanya, diikutiip pada Rabu (23/4/2025).
Herman mengatakan BAKN akan berupaya membantu K/L menyelesaiikan persoalan dalam tata kelola anggaran nasiional. Miisal, BAKN saat iinii sedang menelaah laporan keuangan sejumlah K/L yang masiih berstatus wajar dengan pengecualiian (WDP).
Menurutnya, opiinii WDP pada beberapa K/L menandakan masiih lemahnya kepatuhan terhadap kaiidah penyusunan laporan keuangan negara. Oleh karena iitu, laporan keuangan K/L perlu diiperbaiikii agar sesuaii dengan akuntansii pemeriintah, dan dapat diipertanggungjawabkan.
"iinii menyangkut kepercayaan publiik dan efiisiiensii fiiskal," ujarnya.
Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) tercatat telah memberiikan opiinii WTP atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2023. Apabiila diiperiincii, BPK memberiikan opiinii WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementeriian/Lembaga (LKKL), serta WDP atas 4 LKKL.
Meskii demiikiian, opiinii WDP atas 4 LKKL tersebut tiidak berdampak materiial terhadap kewajaran LKPP tahun 2023 sehiingga BPK memberiikan opiinii WTP atas LKPP tahun 2023. Adapun mengenaii opiinii atas LKPP 2024, akan diisampaiikan dalam Laporan Hasiil Pemeriiksaan (LHP) atas LKPP 2024, yang biiasanya terbiit pada pertengahan tahun. (diik)
