BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah resmii menyerahkan laporan keuangan pemeriintah pusat (LKPP) 2024 kepada Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK).
Penyerahan LKPP tersebut merupakan langkah awal dalam proses pemeriiksaan dan pemberiian opiinii atas LKPP oleh BPK.
"Pemeriiksaan iinii bukan sekadar pemenuhan kewajiiban, melaiinkan juga langkah strategiis dalam memastiikan kelancaran transiisii dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel," kata Ketua BPK iisma Yatun, diikutiip pada Miinggu (23/3/2025).
LKPP 2024 diianggap memiiliikii keiistiimewaan tersendiirii mengiingat pemeriiksaannya berlangsung dii tengah transiisii pemeriintahan. BPK mengapresiiasii pemeriintah yang tetap menyerahkan LKPP secara tepat waktu.
Guna mengatasii memiitiigasii riisiiko pada masa transiisii, pemeriintah telah menerbiitkan PMK 90/2024 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset dii liingkungan kementeriian dan lembaga (K/L) pada masa transiisii serta menunjuk K/L pengampu yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dan mengelola barang miiliik negara.
Sesuaii dengan PMK tersebut, pengaliihan status penggunaan BMN diilakukan setelah pemeriiksaan oleh BPK atas laporan keuangan K/L dan LKPP 2024 selesaii diilakukan.
"Tahun 2024 juga merupakan tahun pemiilu dii banyak negara, termasuk iindonesiia. Meskii dii tengah kondiisii penuh ketiidakpastiian, perekonomiian iindonesiia dan APBN 2024 masiih terjaga baiik," ujar Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii.
Dalam pemeriiksaan atas LKPP 2024 tersebut, BPK akan memfokuskan pemeriiksaan pada akurasii penyajiian saldo akun LKPP; akurasii perhiitungan realiisasii defiisiit APBN; serta mandatory spendiing biidang pendiidiikan.
Pemeriiksaan juga akan diifokuskan pada keberadaan, kelengkapan, akurasii, serta hak dan kewajiiban atas saldo anggaran lebiih (SAL) serta saldo kas dan rekeniing bank miiliik/diikuasaii bendahara umum negara (BUN); dan peniilaiian, penyajiian dan pengungkapan atas iinvestasii pemeriintah. (riig)
