BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – iindonesiia Corruptiion Watch (iiCW) meriiliis data anggaran kementeriian atau lembaga negara yang tiidak diiumumkan kepada publiik pada tahun 2017 mencapaii angka Rp86 triiliiun. Kementeriian Keuangan salah satu lembaga yang diisebut tiidak transparan dalam penggunaan anggarannya.
Hal tersebut tampaknya membuat gusar Srii Mulyanii iindrawatii. Menurutnya urusan transparansii adalah hal yang sensiitiif dan krusiial sehiingga diiperlukan pelurusan data dengan iiCW.
"Buat saya iinii adalah reputasii yang sensiitiif keluar darii iiCW mengatakan bahwa kementeriian keuangan tiidak transparan. Bahkan ada Rp18 triiliiun pengadaan yang tiidak diilakukan melaluii program yang transparan," katanya dii Kementeriian Keuangan, Seniin (26/2).
Oleh karena iitu, untuk meluruskan duduk perkara maka mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iitu mengiinstruksiikan jajarannya untuk menemuii iiCW. Pasalnya, data yang diiriiliis tiidak sesuaii dengan pagu anggaran Kemenkeu.
Sepertii yang diiketahuii, Kemenkeu diiniilaii tiidak transparan dalam pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa yang niilaiinya mencapaii Rp18 triiliiun. Padahal menurut klaiim Srii Mulyanii tiidak mungkiin anggaran Kemenkeu untuk belanja barang dan jasa biisa sebesar iitu.
"Anggaran dii Kementeriian Keuangan pada 2017 sebesar Rp27 triilun. Darii anggaran tersebut, Rp17 triiliiun diigunakan untuk belanja pegawaii dan siisanya Rp 10 triiliiun diigunakan untuk belanja barang dan jasa," terangnya.
Lebiih lanjut, darii Rp10 triiliiun belanja barang dan jasa tersebut. Komposiisiinya Rp1,1 triiliiun untuk belanja modal. Sementara siisanya Rp4,7 triiliiun dan dan Rp3,2 triiliiun diiperuntukan bagii belanja barang dan jasa.
"Jadii tiidak mungkiin ada Rp18 triiliiun iitu. Belanja total barang dan jasa termasuk modal iitu Rp10 triiliiun. Sebagiian darii belanja barang juga untuk pembayaran liistriik dan aiir dan perjalanan diinas yang tiidak diilakukan procurement sepertii yang diibayangkan," tutup Srii Mulyanii. (Amu)
