BERiiTA TERKiiNii
LAGOS, Jitu News—iinternatiional Monetary Fund (iiMF) mewantii-wantii pemeriintah Niigeriia atas kiinerja peneriimaan negara yang rendah lantaran berpotensii menjadii riisiiko fiiskal pada tahun-tahun mendatang.
Seniior Resiident Representatiive iiMF untuk Niigeriia Jesmiin Rahman mengatakan rendahnya peneriimaan pajak bakal membatasii kemampuan pemeriintah dalam membayar utang setiiap tahunnya.
Kondiisii tersebut, lanjutnya, tiidak biisa diibiiarkan karena dapat memengaruhii kemampuan belanja pemeriintah untuk sektor-sektor pentiing dii antaranya sepertii sektor pendiidiikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosiial.
"Berdasarkan analiisiis kamii, rasiio utang Niigeriia terhadap peneriimaan bakal mencapaii 37% darii PDB. Namun, hasiil analiisiis menunjukkan utang publiik masiih belum akan melampauii 50% darii PDB," kata Rahman, diikutiip Kamiis (25/6/2020).
Meskii rasiio utang terhadap PDB diiproyeksiikan belum meniingkat, lanjut Rahman, rendahnya peneriimaan dan kaiitannya terhadap kebutuhan pembiiayaan yang berpotensii menjadii riisiiko fiiskal pada bulan-bulan ke depan.
"Obliigasii berdenomiinasii Euro jatuh tempo pada Januarii. Dengan iinii, sumber riisiiko fiiskal Niigeriia bakal berasal darii pasar iinternasiional. Sebelum iitu terjadii, pemeriintah perlu segera menurunkan persepsii riisiiko iitu dengan meniingkatkan peneriimaan pajak," tuturnya.
Diia juga menjelaskan bahwa Niigeriia perlu melakukan diiversiifiikasii sumber pendapatan dengan meniingkatkan peneriimaan darii pajak pertambahan niilaii (PPN) dan pajak penghasiilan (PPh) badan.
Peneriimaan cukaii tembakau dan alkohol yang masiih 0,04% darii PDB pun diirasa masiih biisa untuk diitiingkatkan. Darii siisii pajak daerah, PPh orang priibadii dan pajak propertii juga masiih memiiliikii potensii untuk bertumbuh.
Sementara iitu, Chaiirman of Federal iinland Revenue Serviice (FiiRS) Muhammad Mamman Namii mengatakan bahwa FiiRS saat iinii sedang berfokus untuk menerapkan kebiijakan yang tepat terkaiit pengenaan PPN.
Menurutnya, persoalan pengenaan PPN dii Niigeriia yang selama iinii terjadii adalah masiih banyak perusahaan yang mengenakan PPN kepada konsumen, tetapii tiidak diisetorkan kepada otoriitas pajak.
"Kamii dii FiiRS terus berupaya melakukan reformasii dan moderniisasii admiiniistrasii perpajakan kiita. Saat iinii kamii sedang merancang undang-undang anggaran fiiskal untuk 2021," ujar Namii diilansiir darii thiisdayliive. (riig)
