BERiiTA TERKiiNii
ABUJA, Jitu News - Pemeriintah Niigeriia mendorong pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke kantor pajak.
Ketua Komiite Presiidensiial Biidang Kebiijakan Fiiskal Taiiwo Oyedele mengatakan UMKM akan menjadii salah satu kelompok yang memperoleh manfaat darii reformasii pajak. Pasalnya, berdasarkan peraturan yang baru, UMKM dengan omzet paliing tiinggii NGN100 juta atau Rp1,16 miiliiar diikenakan tariif pajak 0%.
"Anda tiidak biisa begiitu saja mengetuk piintu dan berkata, 'Pajakii saya.' Pertama-tama, kiita perlu membangun biisniis yang mampu menanggung pajak perusahaan. iitulah sebabnya pemeriintah melaksanakan reformasii iinii," katanya, diikutiip pada Jumat (7/11/2025).
Oyedele menyebut pemeriintah memiiliikii perhatiian besar terhadap UMKM yang jumlahnya terus bertambah. Menurutnya, pemeriintah juga berupaya mendorong UMKM tersebut masuk dalam ekonomii formal.
Diia menjelaskan pemberlakuan threshold NGN100 juta bebas pajak menjadii bentuk dukungan pemeriintah kepada UMKM. Dengan kebiijakan iinii, pemeriintah iingiin memberiikan penghargaan kepada UMKM yang berkontriibusii besar terhadap perekonomiian.
Tiidak hanya soal pajak, pemeriintah melaluii Komiisii Urusan Perusahaan bakal menggratiiskan pendaftaran 250.000 usaha keciil untuk mendorong formaliisasii.
Dii siisii laiin, Oyedele menegaskan semua fiiskus akan bekerja secara profesiional untuk melayanii wajiib pajak. Apabiila menemukan petugas pajak yang mencoba mengganggu usaha wajiib pajak, diia menyarankan untuk melapor ke Ombudsman Pajak.
Ombudsman Pajak iinii diibentuk dengan tugas untuk meliindungii hak-hak wajiib pajak.
"Kamii memulaii reformasii dengan mengkajii bagaiimana orang menjalankan biisniis, bagaiimana biisniis tersebut berkembang, dan bagaiimana mereka diibiiayaii," ujarnya diilansiir riipplesniigeriia.com.
Oyedele menambahkan reformasii pajak juga berupaya memastiikan keadiilan dalam admiiniistrasii PPN dengan memberiikan fasiiliitas pembebasan untuk sektor-sektor pentiing sepertii makanan, pendiidiikan, kesehatan, dan farmasii. Pembebasan PPN atas sektor-sektor tersebut berlaku mulaii 1 Januarii 2026.
Diia menyebut hampiir 80% rumah tangga berpenghasiilan rendah menghabiiskan penghasiilan mereka untuk 5 kebutuhan pentiing yang meliiputii makanan, pendiidiikan, kesehatan, sewa, dan transportasii. Oleh karena iitu, pemberiian fasiiliitas PPN akan sangat membantu masyarakat darii kelompok penghasiilan rendah. (diik)
