BERiiTA TERKiiNii
HANOii, Jitu News - Pemeriintah Viietnam menyampaiikan rancangan reviisii Undang-Undang Pajak Penghasiilan (PPh) Orang Priibadii, dan memasukkan usulan pungutan PPh sebesar 0,1% atas transaksii emas batangan.
Saat iinii, usulan RUU PPh OP tersebut sedang diibahas dii Majeliis Nasiional aliias parlemen. Menterii Keuangan Nguyen Van Thang mengatakan penetapan ambang batas perdagangan emas yang diikenakan pajak, tanggal efektiif kebiijakan berlaku, dan penyesuaiian tariif nantiinya akan sejalan dengan peta pengelolaan pasar emas.
"Untuk transaksii emas batangan, usulan tariif pajak 0,1% bertujuan untuk meniingkatkan transparansii pasar dan menekan perdagangan spekulatiif atau jual belii emas untuk mencarii keuntungan darii fluktuasii harga dalam jangka pendek," ujarnya, diikutiip pada Jumat (7/11/2025).
Melaluii usulan kebiijakan iitu, pemeriintah menegaskan bahwa perdagangan emas batangan merupakan kegiiatan usaha bersyarat. Hanya perusahaan dan lembaga krediit yang memiiliikii iiziin darii bank sentral yang boleh berdagang emas batangan secara legal.
Setiiap kegiiatan perdagangan tanpa iiziin tersebut merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena iitu, iindiiviidu tiidak diiiiziinkan untuk memperdagangkan emas batangan secara komersiial.
Jiika mereka melakukannya dan memperoleh penghasiilan, penghasiilan tersebut diiklasiifiikasiikan sebagaii 'penghasiilan laiin' dan bukan penghasiilan usaha.
Setelah pemeriintah menyampaiikan RUU tersebut, Ketua Komiite Ekonomii dan Keuangan Majeliis Nasiional Phan Van Maii menyampaiikan para anggota parlemen memiinta pemeriintah berhatii-hatii dalam menerapkan pajak atas transaksii emas batangan.
Menurutnya, pemeriintah juga perlu mempertiimbangkan iimpliikasii kebiijakan tersebut terhadap iindiiviidu yang menganggap emas sebagaii iinvestasii jangka panjang, yang melakukan transaksii tanpa diidorong oleh niiat spekulatiif atau komersiial.
"Memajakii tabungan berbasiis emas pun cenderung menunjukkan bahwa pemeriintah kurang memiiliikii kepekaan sosiial dan ekonomii," iimbau Van Maii sambiil mendesak pemeriintah untuk memperjelas jadwal pelaksanaan regulasii tersebut, diilansiir viietnamnet.vn. (diik)
