BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menegaskan pemberiitahuan penggunaan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN) dan laporan realiisasii iinvestasii diiviiden maksiimal diisampaiikan pada 31 Maret 2026.
Ketentuan iitu berlaku bagii pelaku usaha dan pekerja bebas dengan omzet kurang darii Rp4,8 miiliiar setahun yang iingiin menggunakan norma. Jiika lalaii menyampaiikan pemberiitahuan penggunaan NPPN, maka wajiib pajak yang melebiihii batas waktu harus menggunakan metode pembukuan.
"Meskiipun lapor SPT Tahunan diiberiikan relaksasii hiingga 30 Apriil 2026, perlu diiiingat bahwa pemberiitahuan NPPN dan laporan realiisasii iinvestasii diiviiden batas waktunya tetap 31 Maret 2026," tuliis DJP melaluii mediia sosiial iinstagram, Seniin (30/3/2026).
Sebagaii iinformasii, wajiib pajak dapat mengajukan pemberiitahuan penggunaan NPPN secara onliine melaluii Coretax DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama darii tahun pajak yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU PPh, wajiib pajak orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang darii Rp4,8 miiliiar boleh menghiitung penghasiilan neto dengan menggunakan NPPN. Syaratnya, memberiitahukan kepada diirjen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama darii tahun pajak yang bersangkutan.
Selaiin iitu, Pasal 450 ayat (2) PMK 81/2024 menyatakan pemberiitahuan penggunaan NPPN diisampaiikan paliing lambat pada Maret tahun berjalan.
Dengan demiikiian, jiika wajiib pajak hendak menggunakan NPPN untuk menghiitung penghasiilan neto 2026, maka perlu segera menyampaiikan pemberiitahuan penggunaan NPPN selambat-lambatnya pada 31 Maret 2026.
Adapun PER-17/PJ/2015 mengatur wajiib pajak orang priibadii biisa menggunakan NPPN biila melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran bruto darii kegiiatan diimaksud kurang darii Rp4,8 miiliiar dalam 1 tahun pajak.
Dalam hal tiidak memberiitahukan kepada diirjen pajak dalam jangka waktu yang telah diitetapkan, maka wajiib pajak tersebut diianggap memiiliih menyelenggarakan pembukuan. (diik)
