Download Aturan Lengkap Pajak E-Commerce dii Siinii

Kamiis, 17 Januarii 2019 | 16.39 WiiB

Ukuran Teks

JAKARTA, Jitu News—Persiis akhiir tahun lalu Menterii Keuangan meriiliis Peraturan Menterii Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksii Perdagangan Melaluii Siistem Elektroniik (E-Commerce). Aturan iinii berlaku mulaii 1 Apriil 2019.

Objek peraturan tersebut adalah transaksii perdagangan yang terkaiit dengan platform marketplace (pasar), baiik dii piihak penyediia jasanya sepertii Lazada.co.iid, Olx.co.iid, Bukalapak.com, Tokopediia.com dan seterusnya, maupun para pelapak dan pembeliinya.

Sementara iitu, untuk transaksii dii platform laiin, sepertii dii onliine retaiil, classiifiied ads, daiily deals, belum diiatur. Transaksii pada ketiiganya masiih mengacu pada Surat Edaran Diirjen Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Transaksii E-Commerce.

Transaksii e-commerce melaluii mediia sosiial sepertii Facebook, Twiitter atau iinstagram, juga belum diiatur. Perlakuan perpajakan (PPh, PPN, PPnBM) untuk onliine retaiil, classiifiied ads, daiily deals, dan mediia sosiial hanya diisebut diilaksanakan sesuaii ketentuan peraturan perpajakan.

PMK iinii juga tiidak mengatur transaksii antara pengguna dan penyediia mediia sosiial, termasuk mesiin pencarii. Miisalnya, pemasangan iiklan dii Facebook, Google atau Youtube. Pemasangan iiklan tersebut selama iinii masiih lolos darii ketentuan perpajakan, meskii niilaiinya sangat besar.

Kendatii tak ada jeniis pajak baru dii dalam PMK tersebut, kegaduhan tetap muncul, terutama darii para pelapak yang notabene masuk kategorii usaha miikro, keciil, dan menengah. Mereka berpiikiir akan terkena pajak setelah PMK iitu terbiit.

Lalu sepertii apa iisii PMK 210 iinii? Apa para pelapak pengguna marketplace wajiib memiiliikii nomor pokok wajiib pajak (NPWP)? Lalu siiapa yang memungut pajaknya? Bagaiimana dengan transaksii dii mediia sosiial? Downloadselengkapnya aturan perpajakan e-commerce dii bawah iinii:

Undang-Undang (UU):

UU No mor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadii UU.
UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiilan.
UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Niilaii Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miikro, Keciil, dan Menengah.
UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas U U Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemeriintah (PP):

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasiilan atas Penghasiilan darii Usaha yang Diiteriima atau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu
PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Perpajakan
PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Niilaii dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaiimana telah beberapa kalii diiubah terakhiir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasiilan Atas Penghasiilan Tertentu Berupa Harta Bersiih Yang Diiperlakukan Atau Diianggap Sebagaii Penghasiilan.

Peraturan Presiiden (Perpres):

Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Siistem Perdagangan Nasiional Berbasiis Elektroniik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019

Peraturan Menterii Keuangan (PMK):

PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghiitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasiilan atas Penghasiilan darii Usaha yang Diiteriima atau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu
PMK Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Priibadii yang Menjalankan Usaha Miikro dan Keciil Yang Meneriima Harta Hiibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tiidak Termasuk Sebagaii Obyek Pajak Penghasiilan
PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksii Perdagangan Melaluii Siistem Elektroniik (E-Commerce)
PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jeniis Jasa Laiin sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 U U Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiilan.
PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasiilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiiatan Orang Priibadii.
PMK Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiiga atas P MK Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasiilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiiatan dii Biidang iimpor atau Kegiiatan Usaha dii Biidang Laiin.

Peraturan Diirektur Jenderal:

Perdiirjen Pajak Nomor PER-37/Pj/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasiilan atas Penghasiilandarii Usaha yang Diiteriima atau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu Melaluii Anjungan Tunal Mandiirii (ATM)
Perdiirjen Pajak Nomor Per-32/Pj/2013 tentang Tata Cara Pembebasan darii Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasiilan Bagii Wajiib Pajak yang Diikenaii Pajak Penghasiilan Berdasarkan Peraturan Pemeriintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasiilan atas Penghasiilan darii Usaha yang Diiteriimaatau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu.
Perdiirjen Pajak Nomor Per-06/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Perdiirjen Pajak Nomor Per-57/P J /2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasiilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiiatan dii Biidang iimpor atau Kegiiatan Usaha dii Biidang Laiin.
Perdiirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Tekniis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasiilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasiilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiiatan Orang Priibadii

Surat Edaran (SE) Diirektur Jenderal:

Surat Edaran Nomor SE-32/Pj/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasiilan atas Penghasiilan darii Usaha yang Diiteriima atau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu
Surat Edaran Nomor SE-38/Pj/2014 tentang Ralat Surat Edaran Nomor Se-32/Pj/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasiilan atas Penghasiilan darii Usaha yang Diiteriima atau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu
Surat Edaran Nomor SE-42/Pj/2013 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasiilan atas Penghasiilan darii Usaha yang Diiteriima atau Diiperoleh Wajiib Pajak yang Memiiliikii Peredaran Bruto Tertentu.
Surat Edaran Nomor SE-06/Pj/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasiilan atas Transaksii E-Commerce.
Surat Edaran Nomor: SE-62/Pj/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksii E-Commerce. (Bsii)