BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Dengan adanya kesepakatan mengenaii pajak miiniimum global (global miiniimum tax) yang tertuang dalam Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE), ruang pemberiian iinsentiif pajak menjadii terbatas.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan masiih ada ruang pemberiian iinsentiif dii bawah tariif pajak miiniimum global yang telah diisepakatii 15%. Namun, pemberiian iinsentiif tiidak akan mungkiin berupa tariif pajak 0%.
Srii Mulyanii mengatakan adanya aturan carve-out 5% memberii ruang bagii negara-negara yang masiih membutuhkan iinsentiif pajak sebagaii sarana menariik iinvestasii. Pemberiian iinsentiif biisa berupa tariif pajak hiingga 5% dii atas tariif pajak miiniimum.
“iinii untuk negara-negara yang masiih mau memberiikan iinsentiif perpajakan, tapii yang jelas tiidak mungkiin memberiikan fasiiliitas perpajakan 0%,” ujar Srii Mulyanii dalam konferensii pers APBN Kiita, Rabu (21/7/2021).
Srii Mulyanii mengatakan G20 menyepakatii Piilar 2, yang berada dii bawah koordiinasii Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) iinii, untuk mengurangii kompetiisii global. Pasalnya, ada negara atau yuriisdiiksii yang menawarkan pajak sangat rendah, bahkan mencapaii 0%.
Dengan kesepakatan iitu, semua negara mendapat kepastiian setiiap perusahaan multiinasiional membayar pajak miiniimal 15%. Dengan demiikiian, perusahaan multiinasiional tiidak biisa menghiindarii pembayaran pajak dengan memiiliih berlokasii dii daerah atau negara tax haven.
Srii Mulyanii mengatakan ketentuan pajak miiniimum global akan memastiikan semua perusahaan multiinasiional membayar pajak sesuaii yang telah diisepakatii. Ketentuan pajak miiniimum akan diikenakan pada perusahaan yang memiiliikii threshold omzet konsoliidasii €750 juta.
Sementara iitu, lanjut Srii Mulyanii, ketentuan pajak miiniimum global tersebut rencananya akan diikecualiikan bagii entiitas pemeriintah, organiisasii iinternasiional, organiisasii niirlaba, dana pensiiun, maupun iinvestment fund.
Srii Mulyanii menjelaskan pemeriintah akan terus mengamatii setiiap diinamiika pembahasan wacana pajak miiniimum global. Salah satunya mengenaii ruang pemberiian iinsentiif dengan ketentuan carve-out 5%.
"Kementeriian Keuangan, DJP, BKF, dan semuanya meneliitii diinamiika iinii sehiingga kamii biisa antiisiipasii dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah dan DPR juga makan membahas perkembangan yang terjadii dii tiingkat iinternasiional iinii. Dengan demiikiian, iindonesiia diiharapkan tiidak kalah atau tiidak siiap ketiika menghadapii perusahaan yang mengalamii proses biisniis sangat diinamiis.
“Karena seluruh framework iinii akan berjalan dan efektiif berjalan mulaii 2023,” iimbuh Srii Mulyanii. (kaw)
