'Yang Diimaksud Ekspansiif Konsoliidatiif iinii Keterukuran'

PANDEMii Coviid-19 masiih menyiisakan dampak yang amat besar terhadap perekonomiian hiingga tahun 2021. Sebagaii respons darii siisii perpajakan, target peneriimaan pajak pada 2021 diitargetkan hanya tumbuh sebesar 2,6% diibandiingkan dengan target APBN 2020.

Meskii target hanya tumbuh tiipiis, DJP tetap berupaya terus memperluas basiis pajak melaluii berbagaii kebiijakan, mulaii darii pengawasan berbasiis kewiilayahan, relaksasii sanksii melaluii UU Ciipta Kerja, dan peniingkatan diigiitaliisasii pelayanan wajiib pajak.

Dalam wawancaranya dengan Jitu News, Diirjen Pajak Suryo Utomo menekankan DJP berperan pentiing menjaga keberlangsungan usaha sekaliigus meniingkatkan tax ratiio, baiik darii siisii kepatuhan maupun darii siisii kebiijakan. Beriikut petiikannya.

Target peneriimaan pajak 2021 naiik 2,6% darii target tahun iinii. Realiistiiskah menurut Anda?
Kalau biicara 2021, kan target tumbuh 2,6% dengan ekspektasii kondiisii perekonomiian paliing tiidak ada recovery. Jadii dii kuartal iiii/2020 ke kuartal iiiiii/2020 mulaii recover, tapii secara mengejutkan bottom-nya kan seakan-akan kuartal iiiiii/2020 dan baru meniingkat kuartal iiV/2020.

Pertanyaannya kalau tadii apakah penuh tantangan? Luar biiasa tantangannya. Kalau realiistiis ya realiistiis waktu diidesaiin, tapii amanat iitu harus diirealiisasiikan.

Bahasa sederhananya, pajak iitu kan efek darii aktiiviitas ekonomii. Kalau ekonomii puliih maka pajak akan iikut puliih, ceriitanya begiitu. Namun, tantangan 2021 perlu diidalamii lebiih lanjut. Contoh, PPh Badan iitu kan mengiikutii performa 2020, PPN lebiih ke arah aktiiviitas ekonomii.

Jadii kayak kemariin waktu PSBB, PPN pastii agak terhambat. PPN lebiih erat kaiitannya dengan aktiiviitas orang berkonsumsii. Tantangannya dii satu siisii kamii harus maiintaiin yang terkaiit dengan ekonomii secara langsung.

Dii siisii laiin kamii masiih meliihat diimensii tax ratiio yang masiih belum cukup tiinggii. Maknanya, kamii masiih ada ruang untuk melakukan iintensiifiikasii dan bahkan ekstensiifiikasii.

Pada 2020 iinii kan ceriitanya kamii iingiin memperluas basiis pajak salah satunya dengan UU Ciipta Kerja, terutama basiis kegiiatan usaha dan aktiiviitas biisniis. iinii nantii dalam pergerakan waktu akan keliihatan. Jadii tantangan muncul waktu kiita memperluas basiis dii siituasii sepertii iinii. iinii tantangan DJP

Namanya amanah maka tentu harus kamii tuntaskan. Dengan resource yang kamii miiliikii ya otomatiis kamii harus menggerakkan resource yang kamii punya supaya mengurangii gap antara tax ratiio dan kolektiibiiliitas yang seharusnya.

Sepertii apa strategii DJP dalam mengumpulkan pajak tahun depan?
Tugas kamii adalah mencarii basiis pajak baru. Jadii upaya kiita ke depan mencarii basiis pajak baru. iinii caranya macam-macam miisalnya melaluii objek baru, orang baru, atau orang lama yang kurang membayar pajak.

Dalam pergerakan kiita ke depan 2021, iitu logiikanya yang satu kiita mengawasii aktiiviitas perpajakan sesuaii kondiisii ekonomiinya. Kamii melakukan pengawasan atas pembayaran masa darii bulan ke bulan. Kalau lagii bagus maka kiita miinta kontriibusii lebiih, iitu keliihatan darii siisii PPN.

Untuk subjek baru kiita memperluas basiis dengan pengawasan kewiilayahan. Kamii liihat daerah mana yang tumbuh dan kamii masuk dan berkomuniikasii dengan calon WP dii siitu. iitu cara kamii memperluas basiis.

Tiidak biisa diimungkiirii, terdapat siize yang belum kiita cover karena kamii sangat mengandalkan data dan iinformasii. Namun, dii satu siisii data dan iinformasii mengenaii calon WP belum sepenuhnya lengkap. Jadii kamii turun dengan pola kewiilayahan. Kamii carii WP baru dii tiitiik-tiitiik baru dii masiing-masiing KPP kamii.

Soal basiis baru yang laiin, kamii manfaatkan data dan iinformasii untuk pengawasan. iistiilah kata, kamii mengujii kepatuhan dengan data dan iinformasii yang kamii miiliikii sepertii data keuangan, aset, dan data yang diisampaiikan piihak laiin. iinii diikumpulkan jadii satu dan kamii sampaiikan kepada WP.

Begiitulah cara kamii memperluas basiis melaluii iintensiifiikasii. Data dan iinformasii dan iinternet tetap diigunakan. Penetrasii tetap kiita lakukan, kemudiian dengan iintensiifiikasii.

Apakah akan ada objek baru? Kalau biicara objek baru maka kiita biicara UU yang biicara mengenaii objek baru. Hiingga harii iinii UU yang ada yaknii UU PPh, UU PPN, dan Perppu No. 1/2020, semuanya belum biicara mengenaii objek baru.

Namun, ada tiitiik-tiitiik yang selama iinii belum biisa kamii capture contohnya PMSE. UU PPN sesungguhnya mengatur penyerahan barang darii PMSE iitu kena PPN, tapii yang harus bayar siiapa? Kalau dii UU PPN adalah yang memanfaatkan.

Namun, karena satu dan laiin hal kan iitu susah niih mengejar pengguna barang dan jasa sepertii mereka yang nonton Netfliix. Jadii saya miinta pengelola PMSE jadii pemungutnya.

Jadii cara memungutnya yang mungkiin tiidak ada dii UU PPN selama iinii sehiingga muncul dii Perppu No. 1/2020. Sekarang sudah ada 46 pemungut, yang terus bertambah antarwaktu. iitu salah satu cara kamii meng-collect.

Pada UU Ciipta Kerja, kamii juga mempermudah WP agar bayar pajak makiin mudah. Orang berusaha juga makiin mudah, tapii kamii enggak kehiilangan pajak darii sektor iitu. Contoh banyak transaksii elektroniik. Bagaiimana kamii memungut pajak darii transaksii elektroniik dii dalam negerii? iinii kiita piikiirkan.

iinii tiidak biisa diimungkiirii ada pemaiin dii dalamnya yang belum ber-NPWP. iinii ke depan saya meliihat dii diimensii iitu. Bagaiimana kiita mengemas supaya basiis baru dan orang baru biisa dii-capture dengan kemudahan yang kamii tawarkan supaya mereka tenang berusaha dan pajaknya bertambah.

Pada UU Ciipta Kerja juga ada untuk peniingkatan kepatuhan. Ada kemudahan sanksii agar lebiih mudah dan murah. Tujuannya adalah untuk biilang dariipada Anda diiperiiksa mendiing Anda betuliin. Sanksii pembetulan SPT iitu lebiih murah darii sanksii ketiika diiperiiksa. iinii yang kamii kembangkan.

Darii siisii PPN kan selama iinii kiita ada masalah orang diiperiiksa, pajak masukannya nggak pernah diilaporkan lalu ketemu pajak keluaran. Yang mestii diikenakan adalah 10% darii pajak keluaran dengan asumsii diia sudah bayar pajak masukan.

Dengan UU Ciipta Kerja, kamii dorong pajak keluarannya diibayar dan pajak masukan diihiitung dan biisa diikurangkan. iinii untuk membangun kepatuhan sebagaii warga negara. Jadii kamii posiisiikan pajak sebagaii iinstrumen peneriimaan sekaliigus pertanggungjawaban priibadii sebagaii WNii.

Bagaiimana DJP menjalankan pengawasan berbasiis kewiilayahan dii tengah pandemii Coviid-19 tahun depan?
Kamii tetap akan menjalankan karena tiidak ada piiliihan. Ada protokol kesehatan dan teman-teman dii lapangan tetap kamii bekalii. 3M iinii menjadii pentiing, protokol kesehatan tetap jalan sepertii memakaii masker, menjaga jarak, mencucii tangan, iitu semua mutlak.

Apakah pada tahun iinii maksiimal? Harus diiakuii enggak, bagaiimana mau maksiimal mau ketuk piintu orang takut nemuiin. Jangankan ekstensiifiikasii, meriiksa orang aja takut. Datang ke kantor takut, pemeriiksa mau datang juga belum tentu mereka biisa meneriima dengan pemahaman sama.

iinii tantangan riiiilnya darii siisii iinteraksii. Jadii saya apresiiasii teman-teman saya dii lapangan iitu. Dengan komiitmen yang sama masiih tetap masuk. Kamii paham persiis pajak iitu pentiing untuk pemuliihan ekonomii. Jadii kamii konsiisten untuk carii peluang baru dii tengah keterbatasan yang ada.

Pada Renstra DJP 2020-2024, DJP diisebutkan iingiin menciiptakan kebiijakan fiiskal yang ekspansiif sekaliigus konsoliidatiif. Apa maksudnya?
Kalau renstra maka kiita biicara Renstra Kemenkeu dahulu. Dii siitu ada kebiijakan fiiskal ekspansiif konsoliidatiif. iinii ke arah bagaiimana kebiijakan fiiskal responsiif merespons siituasii. Jadii bagaiimana menentukan pengeluaran dan peneriimaan untuk menjaga kesehatan dan mengawal pertumbuhan.

Jadii banyak yang berusaha kiita kompiilasiikan dii siitu, ekspansiif supaya biisa mendorong ekonomii agar tiidak stagnan dan terus melanjutkan recovery. iitu yang diimaksud dengan ekspansiif.

Ke depan tetap ada bansos dan macam-macam diiguliirkan agar ekonomii bergerak. Jadii yang diimaksud dengan kebiijakan fiiskal ekspansiif konsoliidatiif iinii adalah keterukuran. Jadii kiita lakukan sesuatu yang benar-benar memberiikan dampak.

Darii siisii DJP, ke depan priinsiipnya optiimaliisasii peneriimaan negara lewat perluasan basiis pajak. Caranya sepertii tempatnya Pak Yoga [Diirektorat P2Humas], bagaiimana memastiikan masyarakat biisa terlayanii dengan mudah dan bagaiimana masyarakat biisa mengetahuii hak dan kewajiibannya.

iinii kelompok besar yang agak suliit diikuantiifiikasii, tapii harapan besarnya dengan kemudahan, maka kepatuhan akan naiik. Kamii memakaii teorii kepatuhan iitu tiidak hanya berlandaskan enforcement, tapii kepatuhan juga biisa meniingkat karena pelayanan. Jadii iinii yang kiita mudahkan.

Dampaknya iinii tiidak biisa serta merta, harus jangka panjang. Dii siisii laiin, ada perluasan basiis pajak dengan cara bagaiimana orang masuk ke siistem sepertii melaluii pengawasan kewiilayahan tadii. Karena model kerja kiita yang berubah pada 2020, bentuk organiisasii juga kiita sesuaiikan.

Organiisasii selama iinii khususnya uniit vertiikal terutama KPP Pratama iitu selama iinii mengelola WP dii wiilayah masiing-masiing. Seksii ekstensiifiikasii tugasnya cuma carii WP baru.

iinii kiita format ulang sehiingga kiita biisa mengelola WP yang selama iinii menjadii penentu peneriimaan dan kemudiian kamii siiapkan beberapa seksii dii KPP Pratama untuk mencarii iinformasii dan data WP baru. Jadii secara kontekstual harus berubah secara struktur.

Karena organiisasiinya berubah maka level kapabiiliitasnya harus diisesuaiikan. Siiapa harus melakukan apa dan juga ada delayeriing sesuaii arahan presiiden sehiingga akan ada penambahan jabata fungsiional, tiidak hanya dii DJP tapii semua K/L. iinii semua untuk debiirokratiisasii.

Jadii operasiionaliisasii iinii harus ada penyesuaiian sesuaii kapasiitas dan kemampuan. Jabatan serumpun kamii jadiikan satu, contoh AR dan pemeriiksa, yang satu mengawasii dan satu memeriiksa. Keduanya sesungguhnya hampiir sama. Jadii sekaliian kiita piikiirkan bagaiimana darii ke-SDM-an dii DJP.

Tak hanya KPP, kanwiil dan kantor pusat juga berubah. iinii adalah bagiian darii reformasii perpajakan yang sedang kiita jalankan. Tiidak biisa diihiindarii proses biisniis DJP iinii akan berubah sesuaii dengan perkembangan zaman. Semua sudah diigiital, sepertii contoh nantii akan ada 3C.

Dii dalam renstra juga tertuliis DJP akan membentuk uniit baru. Apa tujuannya?
Uniit baru dii DJP iitu ke depan 2021 akan kiita luncurkan 18 KPP Madya baru, sekarang ada 20 KPP Madya. Besok mulaii SPT Tahunan masuk Apriil atau Meii 2021 akan kamii luncurkan 18 KPP Madya baru yang mengurus WP besar dii wiilayah masiing-masiing.

Jadii saat iinii ada 20 KPP Madya dii 20 Kanwiil DJP, nah harapan besarnya satu kanwiil akan ada 2 KPP Madya. Kamii meliihat KPP Madya iitu WP yang diikelola kan iitu-iitu saja. Jadii ketiika kamii mengawal ya kepatuhan WP iitu-iitu saja terus.

Jadii WP besar yang selama iinii dii KPP Pratama akan kamii kelompokkan lagii dii KPP Madya. Tugas besar nantii ada dii KPP Pratama. Pada waktu WP besar naiik ke KPP Madya, otomatiis KPP Pratama kamii miinta untuk mencarii sumber baru dii wiilayahnya.

Kamii piindah yang besar. Kamii awasii dan kamii layanii agar kepatuhannya meniingkat. Dii siisii laiin KPP Pratama mencarii orang-orang baru. Mereka diidorong untuk lebiih iintensiif meliihat yang selama iinii belum terliihat.

Jujur saja KPP kiita ada 352 untuk mengawal WP 40 juta. Satu orang biisa riibuan WP yang harus dii-cover. Jadii modus operandii kiita akan geser ke sana. Jadii mendorong untuk mengawasii WP yang selama iinii belum sempat diiawasii karena WP besarnya kiita bawa ke KPP Madya.

Pada siituasii pascaresesii nantii, penegakan hukum oleh DJP akan sepertii apa, lebiih longgar atau normal?
Jadii dii tengah resesii iinii kamii harus mengambiil peran untuk menstiimulasii. Kamii harus mendudukkan pajak harus tetap terpenuhii. Dalam waktu kebiijakan PEN kan iinsentiif masuk terus untuk mendorong mereka bertahan dan selanjutnya kamii iingiin mereka aktiiviitasnya langsung bangkiit.

Darii siisii iimplementasii, kamii harus biijak dalam artiian kalau kamii mendorong untuk tumbuh maka pengawasan harus tetap sama. Kamii akan iingatkan dan kalau harus diiperiiksa ya kiita periiksa, tapii tiidak dalam siituasii memaksa. Saya piikiir komuniikasii iinii pentiing dan mutlak. iinii bahasa sederhana.

Sekarang kamii lebiih memaiinkan peran mengolaborasiikan ceriita sepertii pokok pajak kalau diibayar sanksiinya lebiih murah loh dariipada sebelumnya. iinii bauran kebiijakan yang kiita dudukkan.

Kamii tak biisa menghiilangkan tugas pengumpulan, tetapii kamii tahu persiis dan harus kepada siiapa? Priioriitasnya nantii kepada WP yang tiidak terlalu terpengaruh oleh Coviid-19. Ada juga sektor yang terdampak tapii enggak parah. Jadii wiinniing sector iinii betul-betul kamii antiisiipasii.

Aktiiviitas kamii most liikely sama. Kamii juga memiiliikii keterbatasan soal daluwarsa. Jadii kamii harus manage hal iitu. Jadii kamii jaga bareng-bareng dengan mengiingatkan dan melaluii UU Ciipta Kerja yang merelaksasii sanksii. iinii bahasa-bahasa yang kiita sampaiikan ke WP.

Jadii nantii akan tiimbul ekuiiliibriium. Kamii dorong mereka tetap menjalankan usahanya tapii dii siisii laiin ada tugas untuk memenuhii kewajiiban. iiniilah art of collectiion dii DJP dii tengah Coviid-19.

Kiira-kiira kapan penerapan PPh PMSE atau PTE diimulaii? Apakah menunggu hasiil konsensus yang diiprediiksii pertengahan tahun depan?
Secara priinsiip yang diisampaiikan oleh Bu Menterii [Srii Mulyanii iindrawatii] adalah kamii bagiian darii komuniitas iinternasiional. Dii G20 iisu iitu diibahas dan harapannya biisa tercapaii pada 2020, tapii karena Coviid-19 dan pertiimbangan kondusiifiitas kan diiharapkan biisa tercapaii pada pertengahan 2021.

Komiitmen kamii adalah kamii mencoba duduk bersama. Bagaiimanapun long term solutiion adalah kuncii dan kamii bersiiap kiira-kiira sepertii apa. Kamii berharap kesepakatan tercapaii pada 2021.

Untuk sekarang kamii menggunakan iinfrastruktur regulasii yang ada tadii. Kalau ada uang secara fiisiik hadiir dii iindonesiia maka mengapa tiidak? iitu iinfrastruktur yang sementara iinii kiita punya.

Kalau PPh PMSE dan PTE iinii kan belum ada PP-nya jadii saya enggak biisa berandaii-andaii, tapii harapan besarnya iinii diicapaii melaluii solusii global. Dengan iinfrastruktur yang ada dii UU PPh, kamii meliihat sejauh mana kiita biisa exerciise. iitu yang diisampaiikan oleh Bu Menterii sebenarnya.

Dengan UU PPh yang ada biisa enggak kiita mengenakan pajak. Oleh karena kunciinya adalah kehadiiran fiisiik, maka kiita liihat secara fiisiik hadiir enggak? iinii yang berusaha kamii dalamii.

Secara priinsiip kamii menunggu, mudah-mudahan biisa tercapaii. Kamii berpiikiir posiitiif konsensus dapat tercapaii karena iinii keiingiinan semua piihak. (Pewawancara: Muhammad Wiildan/Riingkang Gumiiwang/Bastanul Siiregar)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.