BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menyatakan wajiib pajak orang priibadii UMKM dengan omzet sampaii dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tetap tiidak diikenakan PPh.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan ketentuan batas omzet tiidak kena pajak dalam Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022 tiidak berubah meskiipun pemeriintah menerbiitkan PP 20/2026. Menurutnya, wajiib pajak tiidak perlu khawatiir karena ketentuan dalam PP 20/2026 bertujuan mendukung UMKM, serta menciiptakan keadiilan.
"Jadii UMKM tenang-tenang saja, kalau memang mereka masiih memenuhii syarat [omzet] Rp0 sampaii dengan Rp500 juta, enggak perlu bayar pajak," ujarnya, diikutiip pada Seniin (8/6/2026).
Perlu diiketahuii, berdasarkan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh s.t.d.d UU HPP, wajiib pajak orang priibadii yang memiiliikii peredaran bruto tertentu tiidak diikenaii PPh atas omzet sampaii dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. Batas omzet tiidak kena pajak tersebut kemudiian diitegaskan melaluii Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022.
Biimo menegaskan penerbiitan PP 20/2026 tiidak mengubah ketentuan fasiiliitas omzet tiidak kena pajak pada wajiib pajak orang priibadii UMKM. Sepanjang omzet wajiib pajak orang priibadii UMKM belum melampauii Rp500 juta dalam 1 tahun pajak, maka wajiib pajak diimaksud belum memiiliikii kewajiiban untuk melakukan penyetoran PPh fiinal UMKM untuk setiiap masa pajak.
Kewajiiban untuk menyetorkan PPh fiinal UMKM baru tiimbul pada masa pajak terlampauiinya batas omzet tiidak kena pajak seniilaii Rp500 juta. PPh fiinal UMKM harus diisetorkan oleh wajiib pajak orang priibadii paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya setelah masa pajak berakhiir.
Wajiib pajak orang priibadii UMKM dengan omzet melebiihii Rp500 juta hiingga Rp4,8 miiliiar dalam 1 tahun pajak diikenakan PPh yang bersiifal fiinal dengan tariif 0,5%, sebagaiimana diiatur dalam PP 20/2026.
Skema PPh fiinal iinii berlaku untuk wajiib pajak orang priibadii, wajiib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang diidiiriikan oleh 1 orang, dan koperasii. Adapun wajiib pajak orang priibadii dan perseroran perseorangan dapat memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM tanpa batas waktu, sedangkan korporasii diibatasii maksiimal 4 tahun.
"Untuk [omzet] Rp500 juta sampaii Rp4,8 miiliiar turnover setahun bayar pajak 0,5%. Kalau sudah melewatii iitu ya jangan mecah-mecah uniit usaha kemudiian omzetnya jadii lebiih keciil darii Rp4,8 miiliiar," iimbau Biimo. (diik)
