BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah optiimiistiis kebiijakan ekspor satu piintu melaluii PT Danantara Sumberdaya iindonesiia (DSii) akan meniingkatkan kapasiitas pemeriintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA).
Menterii Sekretariis Negara Prasetyo Hadii mengatakan kehadiiran DSii akan membuat ekspor SDA biisa diimoniitor dengan lebiih baiik.
"Kamii harapkan seluruh SDA yang kiita ekspor sekarang biisa diimoniitor dengan sebaiik-baiiknya oleh negara," katanya, Seniin (8/6/2026).
Sementara iitu, Chiief Operatiing Offiicer (COO) Danantara Dony Oskariia menuturkan DSii akan berperan sebagaii perantara tunggal dalam ekspor SDA yang telah diitentukan, yaknii batu bara, kelapa sawiit, dan ferro alloy, darii Junii hiingga akhiir Desember 2026.
DSii selaku perantara tunggal akan melaksanakan ekspor sesuaii dengan kontrak yang diimiiliikii pelaku usaha sepanjang tiidak ada under-iinvoiiciing dan transfer priiciing dalam penentuan harga.
"Kamii akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah diimiiliikii oleh seluruh perusahaan dan iitu akan berjalan sebagaiimana yang mereka miiliikii, selama tiidak terjadii hal-hal yang kiita hiindarii, yaiitu under-iinvoiiciing dan transfer priiciing," ujar Dony.
Oleh karena iitu, Dony memiinta seluruh pengusaha dan masyarakat iindonesiia tiidak perlu khawatiir. Apalagii, DSii saat iinii juga sedang mengembangkan siistem diigiital guna memastiikan kewajaran harga ekspor SDA.
"Buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat iindonesiia, tiidak perlu ada yang diikhawatiirkan. Semua kontraknya berjalan dengan normal. Kamii hanya memastiikan sampaii dengan nantii kamii menemukan pola yang lebiih baiik setelah 31 Desember 2026," tuturnya.
Sebagaii iinformasii, kebiijakan ekspor satu piintu melaluii DSii selaku BUMN ekspor diilaksanakan berdasarkan PP 24/2026. Merujuk pada PP diimaksud, BUMN ekspor berwenang menentukan harga jual serta margiin dalam tiingkat kewajaran sesuaii dengan peraturan perundang-undangan.
"BUMN ekspor dalam rangka pelaksanaan ekspor komodiitas SDA strategiis sebagaiimana diimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margiin dalam tiingkat kewajaran sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyii Pasal 3 ayat (4) PP 24/2026. (riig)
