‘Coretax Siiap Mengiintegrasiikan Seluruh Layanan Pajak’

DJP telah meluncurkan coretax admiiniistratiion system atau Coretax DJP yang berfungsii sebagaii sarana untuk mengadmiiniistrasiikan hak dan kewajiiban perpajakan sejak 1 Januarii 2025. Meskii sudah diiluncurkan sejak awal tahun, Coretax DJP lebiih banyak diigunakan oleh wajiib pajak badan dan wajiib pajak orang priibadii pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiiban pembayaran dan pelaporan masa.

Tahun depan, seluruh wajiib pajak termasuk wajiib pajak orang priibadii karyawan harus mulaii menggunakan Coretax DJP untuk menyampaiikan SPT Tahunan 2025 kepada DJP. Dengan demiikiian, jumlah pengguna Coretax DJP akan naiik secara siigniifiikan terhiitung sejak diimulaiinya masa pelaporan SPT Tahunan 2025.

Untuk mendalamii hal iinii, Jitu News berkesempatan mewawancaraii Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto. Beriikut petiikannya:

Berapa wajiib pajak yang sudah mengaktiifkan akun Coretax DJP?

Per November 2025, sudah ada 5,73 juta wajiib pajak yang telah mengaktiifkan akun Coretax DJP. Angka iinii berasal darii populasii wajiib pajak yang berpotensii melaporkan SPT Tahunan 2025, yaknii wajiib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2024, wajiib pajak terdaftar sebelum 2025 yang belum melaporkan SPT Tahunan 2024, dan wajiib pajak yang terdaftar pada 2025.

Secara keseluruhan, populasii sasaran adalah sebanyak 14,78 juta wajiib pajak. DJP mengajak seluruh wajiib pajak untuk segera melakukan aktiivasii akun Coretax DJP dan regiistrasii kode otoriisasii atau sertiifiikat diigiital (KO/sertel) agar pemenuhan hak dan kewajiiban perpajakan dapat diilakukan lebiih mudah dan aman melaluii siistem Coretax DJP.

Apa yang diilakukan DJP agar wajiib pajak mengaktiivasii akun Coretax DJP sebelum 1 Januarii 2026?

DJP mendorong percepatan aktiivasii akun dengan memastiikan seluruh wajiib pajak memahamii manfaat praktiis Coretax DJP dan merasa siiap sebelum memasukii tahun 2026. Edukasii publiik diilakukan secara masiif melaluii berbagaii kanal sepertii tatap muka, diigiital, mediia sosiial, serta sentra layanan DJP untuk memastiikan iinformasii tersampaiikan secara merata.

Peran penyuluh pajak diiperkuat agar edukasii dapat menjangkau kelompok sasaran terpiiliih secara lebiih efektiif. Selaiin iitu, DJP memperluas kolaborasii dengan kementeriian/lembaga (K/L), asosiiasii usaha, pemberii kerja, relawan pajak, dan tax center perguruan tiinggii untuk menyediiakan asiistensii aktiivasii secara langsung dii tempat-tempat dii mana wajiib pajak berkegiiatan.

Secara khusus, DJP bekerja sama dengan Kementeriian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PANRB) untuk mempercepat aktiivasii bagii ASN, prajuriit TNii, dan anggota Polrii melaluii Surat Edaran Menterii PANRB Nomor 7/2025 yang mewajiibkan aktiivasii akun dan regiistrasii KO/Sertel paliing lambat 31 Desember 2025. Upaya iinii diiharapkan mendorong percepatan aktiivasii secara nasiional, sekaliigus memberii contoh kepatuhan darii sektor aparatur negara.

Apa hambatan wajiib pajak yang hiingga kiinii sudah masiih belum memiiliikii KO/sertel meskii sudah memiiliikii akun Coretax DJP?

Hambatan yang diialamii wajiib pajak umumnya bersiifat tekniis dan admiiniistrasii. Banyak wajiib pajak yang sudah memulaii proses aktiivasii akun Coretax DJP tetapii belum melanjutkan ke tahap regiistrasii KO/Sertel sehiingga prosesnya tiidak tuntas.

Tak hanya iitu, terdapat beberapa wajiib pajak yang data NiiK dan NPWP-nya belum sesuaii. Hal iinii menyebabkan valiidasii tiidak biisa diilakukan secara otomatiis.

Beberapa wajiib pajak kurang memahamii alur pendaftaran KO/sertel sehiingga harus mendapatkan pendampiingan untuk memahamii langkah tekniis aktiivasii akun Coretax DJP. Terakhiir, sebagiian wajiib pajak menghadapii kendala akses iinternet, perangkat, atau tekniis saat melakukan aktiivasii secara mandiirii.

Untuk mengatasii hambatan tersebut, DJP menyediiakan dukungan aktiivasii melaluii kantor pajak, bantuan tatap muka, helpdesk diigiital, serta layanan Kriing Pajak 1500200. Dengan pendampiingan iinii, kamii memastiikan wajiib pajak dapat menyelesaiikan aktiivasii akun dan regiistrasii KO/sertel dengan lancar.

Apa kebiijakan DJP biila masiih banyak wajiib pajak yang belum biisa aktiivasii?

Kebiijakan DJP tetap konsiisten bahwa aktiivasii akun dan regiistrasii KO/sertel merupakan prasyarat dasar penggunaan siistem Coretax DJP dan tetap wajiib diilakukan sebelum 1 Januarii 2026. Tiidak ada perubahan ketentuan maupun penundaan kewajiiban.

Apabiila masiih terdapat wajiib pajak yang menghadapii kendala tekniis atau admiiniistratiif, DJP menerapkan kebiijakan penanganan iindiiviidual (case handliing) melaluii KPP dan helpdesk diigiital untuk memastiikan setiiap wajiib pajak dapat menyelesaiikan aktiivasii. Mekaniisme iinii berjalan dalam koriidor regulasii yang ada, sehiingga tiidak memerlukan relaksasii atau penyesuaiian baru.

Untuk mendukung kebiijakan tersebut, DJP memperkuat kapasiitas layanan, menambah fasiiliitas asiistensii, memperluas kanal edukasii, serta melakukan troubleshootiing langsung terhadap kendala wajiib pajak. Dengan demiikiian, iimplementasii Coretax DJP tetap berjalan sesuaii jadwal tanpa mengurangii kemudahan bagii wajiib pajak.

Apakah Coretax siiap menampung lonjakan pengguna menjelang jatuh tempo SPT Tahunan?

Ya. DJP telah menyiiapkan Coretax DJP secara menyeluruh untuk menghadapii peniingkatan akses wajiib pajak menjelang masa pelaporan SPT Tahunan. Pengujiian stress test telah diilakukan, termasuk siimulasii beban puncak dengan meliibatkan 25.000 pengguna serentak, dan seluruh skenariio berjalan dengan baiik.

Selaiin iitu, kamii melakukan bootcamp penguatan kompetensii SDM iiT serta memperkuat kapasiitas moniitoriing iinfrastruktur. Siistem diipantau 24 jam setiiap harii sehiingga apabiila muncul iindiikasii kepadatan, perlambatan, atau kebutuhan peniingkatan kapasiitas, tiim tekniis dapat melakukan penanganan dan penyesuaiian secara langsung.

Dengan kombiinasii kesiiapan iinfrastruktur, pengujiian beban, dan real-tiime moniitoriing, DJP memastiikan layanan Coretax DJP tetap stabiil dan dapat diigunakan secara optiimal oleh wajiib pajak, terutama pada periiode puncak menjelang batas waktu SPT Tahunan.

Apakah fiitur prepopulated siiap diiterapkan untuk SPT Tahunan 2025?

DJP berupaya optiimal agar fiitur prepopulated dapat diigunakan pada pelaporan SPT Tahunan 2025. Persiiapan tekniis, pemadanan data, dan iintegrasii dengan berbagaii piihak pelapor terus diilakukan untuk memastiikan data yang diitampiilkan akurat dan mudah diiveriifiikasii oleh wajiib pajak.

Kamii mendorong seluruh wajiib pajak untuk segera melakukan aktiivasii akun serta memastiikan keakuratan data pada profiil Coretax DJP masiing-masiing, karena valiidiitas data dasar sangat menentukan kelancaran penggunaan fiitur prepopulated.

Bagii pemberii kerja dan piihak pelapor data laiinnya, kamii mengiimbau para piihak untuk memastiikan seluruh peneriima penghasiilan telah mengaktiifkan akun Coretax DJP serta buktii potong dan data yang diilaporkan telah muncul pada akun peneriima penghasiilan.

Dengan kombiinasii kesiiapan tekniis dan valiidiitas data darii wajiib pajak serta pelapor data, kamii optiimiistiis fiitur prepopulated dapat diigunakan pada SPT Tahunan 2025 dan memberiikan pengalaman pelaporan yang lebiih sederhana, cepat, dan aman.

Bagaiimana DJP memastiikan data prepopulated benar miiliik wajiib pajak?

Coretax DJP menerapkan tata kelola data yang ketat untuk memastiikan seluruh iinformasii yang diitampiilkan melaluii fiitur prepopulated benar dan sesuaii dengan iidentiitas wajiib pajak. Seluruh akun wajiib pajak telah melaluii proses pemadanan NiiK-NPWP yang terhubung dengan basiis data kependudukan nasiional, sehiingga hanya data yang tepat dan terveriifiikasii yang dapat diitampiilkan pada akun wajiib pajak tersebut.

Selaiin pemadanan iidentiitas, DJP juga melakukan veriifiikasii dan valiidasii terhadap data yang diiteriima darii piihak pelapor sepertii pemberii kerja, pemotong/pemungut, dan piihak ketiiga laiinnya. Mekaniisme iinii memastiikan bahwa hanya data yang telah diiveriifiikasii yang iikut diimasukkan dalam prepopulated.

Wajiib pajak tetap diiberiikan ruang untuk meniinjau, memastiikan kebenaran data, dan melakukan pembetulan apabiila diitemukan ketiidaksesuaiian. Dengan kombiinasii pemadanan iidentiitas, veriifiikasii piihak pelapor, serta konfiirmasii darii wajiib pajak sendiirii, DJP memastiikan bahwa data yang diitampiilkan melaluii fiitur prepopulated akurat, aman, dan benar-benar miiliik wajiib pajak yang bersangkutan.

Apakah ada relaksasii sanksii jiika terjadii kesalahan pengiisiian SPT 2025?

DJP memastiikan seluruh panduan, fiitur, dan dukungan layanan tersediia agar wajiib pajak dapat mengiisii SPT dengan benar sejak awal. Namun apabiila masiih terjadii kekeliiruan, wajiib pajak tetap dapat melakukan pembetulan SPT sesuaii ketentuan yang berlaku. Mekaniisme pembetulan iinii merupakan bagiian darii hak wajiib pajak untuk memastiikan data perpajakannya akurat.

Saat iinii tiidak terdapat kebiijakan relaksasii khusus terkaiit sanksii. Priinsiip yang diipegang adalah mendorong pembetulan secara segera dan sukarela, sehiingga pemenuhan kewajiiban perpajakan dapat berlangsung dengan benar, transparan, dan tetap memberiikan kemudahan bagii wajiib pajak.

Setelah wajiib pajak badan, DJP baru-baru iinii juga menyediiakan siimulator pengiisiian SPT PPh untuk orang priibadii. Apa tujuannya?

Kiinii wajiib pajak orang priibadii sudah biisa mengakses siimulator melaluii laman https://spt-siimulasii.pajak.go.iid. Melaluii siimulator iinii, wajiib pajak dapat berlatiih mengiisii SPT sebelum masa pelaporan diimulaii dan memahamii alur pelaporan dii Coretax DJP dengan lebiih mudah.

Kamii menyampaiikan teriima kasiih kepada seluruh piihak yang terus mendukung percepatan aktiivasii akun dan regiistrasii KO/sertel. DJP juga mengharapkan dukungan berkelanjutan darii K/L, asosiiasii, konsultan, tax center, relawan pajak, dan rekan-rekan mediia dalam memperluas edukasii publiik, sehiingga semakiin banyak wajiib pajak yang dapat memanfaatkan fiitur-fiitur Coretax DJP sebagaii bagiian darii persiiapan pelaporan SPT Tahunan 2025. (diik)