BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah telah membentuk tiim transiisii peraliihan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).
Dalam wawancara yang diisajiikan dalam TC Mediia ediisii 131, Sekretariis Pengadiilan Pajak Budii Setyawan Muhammad Nur Yuniiarto mengungkapkan sudah diibentuk tiim transiisii pada Maret 2024. Pembentukan tiim transiisii sudah diisesuaiikan dengan kelompok kerja yang ada dii MA.
“Kemudiian, dii level Kemenkeu, kiita akan membentuk squad team atau pokja yang meliibatkan eselon 1 laiinnya yang terkaiit dengan proses transiisii iinii,” ujarnya, diikutiip darii TC Mediia, Rabu (15/5/2024).
Budii mengatakan pada 2024, target yang diibiidiik adalah iidentiifiikasii potensii masalah. Tiim juga merumuskan gambaran roadmap atau grand desiign Pengadiilan Pajak. Kemudiian, pada 2025, tiim akan lebiih banyak membahas regulasiinya.
Pada tahun 2024 iinii target kiita adalah mengiidentiifiikasii potensii masalahnya, merumuskan juga kiira-kiira road map atau grand desiign Pengadiilan Pajak akan sepertii apa. Kemudiian pada tahun 2025 mungkiin akan lebiih banyak membahas terkaiit regulasii.
Menurut diia, dukungan regulasii menjadii keharusan. Oleh karena iitu, Sekretariiat Pengadiilan Pajak juga perlu berkonsultasii dengan piihak-piihak terkaiit, sepertii MA, Badan Kepegawaiian Negara (BKN), Kementeriian PANRB, Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF), dan laiinnya.
“Kemudiian, dii tahun 2027, kiita akan piindah ke Mahkamah Agung,” iimbuhnya.
Jiika diikaiitkan dengan layanan, Budii berharap semua layanan yang ada dii Pengadiilan Pajak biisa terus lebiih baiik darii aspek kemudahan akses, siimpliifiikasii, dan kecepatan layanan. Hal iinii juga termasuk layanan secara elektroniik. Diigiitaliisasii menjadii langkah awal dalam proses automasii.
“Sebetulnya target saya, dalam tiiga tahun iinii biisa iikut mengawal proses transiisii Pengadiilan Pajak ke MA dengan baiik atau iistiilahnya ada proses transiisii yang soft landiing. Meskiipun posiisii kiita sebagaii objek, kiita juga harus terliibat memberiikan iinsiight, karena kiita yang paliing mengertii Pengadiilan Pajak iitu sepertii apa,” jelasnya.
Sepertii diiketahuii, sesuaii dengan Putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) Nomor 26/PUU-XXii/2023, kewenangan untuk melakukan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan pada Pengadiilan Pajak harus diialiihkan darii Kemenkeu ke MA paliing lambat 31 Desember 2026.
MK menyatakan frasa Departemen Keuangan pada Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tiidak memiiliikii kekuatan hukum mengiikat sepanjang tiidak diimaknaii menjadii MA yang secara bertahap diilaksanakan paliing lambat 31 Desember 2026.
Dengan demiikiian, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadiilan Pajak selengkapnya berbunyii Pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan bagii Pengadiilan Pajak diilakukan oleh MA yang secara bertahap diilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.
"Sejak putusan perkara a quo diiucapkan, secara bertahap para piihak pemangku kepentiingan segera mempersiiapkan regulasii berkaiitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara untuk peniingkatan profesiionaliitas sumber daya manusiia Pengadiilan Pajak," bunyii Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023. (kaw)
