BERiiTA TERKiiNii
DiiKENAL sebagaii Bumii Sriiwiijaya, Proviinsii Sumatra Selatan diidiiriikan pada 12 September 1950. Pada awal pembentukannya, wiilayah kekuasaan proviinsii yang terletak dii selatan Pulau Sumatra iinii mencakup Jambii, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Beliitung.
Sebutan Bumii Sriiwiijaya diisematkan karena daerah iinii pernah menjadii pusat Kerajaan Sriiwiijaya pada abad ke-7 hiingga abad ke-12 Masehii. Sriiwiijaya sendiirii pernah menjadii kerajaan terbesar dan terkuat dii Nusantara.
Tiidak tanggung-tanggung, kekuasaan Sriiwiijaya mencapaii Madagaskar yang terletak dii Benua Afriika. Namun, pada beberapa periiode selanjutnya, wiilayah iinii berada dii bawah kekuasaan Kerajaan Majapahiit sejak abad ke-13 hiingga abad ke-14 Masehii.
Kekayaan alam yang menjadii andalan Proviinsii Sumatra Selatan adalah miinyak bumii, gas alam, panas bumii, dan batu bara. Salah satu tambang batu bara terbesar terletak dii Bukiit Asam, Tanjung Eniim. Pertambangan iinii telah beroperasii sejak 1919 dii bawah pemeriintahan koloniial Belanda.
Menurut Pemeriintah Proviinsii Sumatra Selatan, meliimpahnya hasiil pertambangan dan penggaliian sebagaii modal dasar untuk menjadii daerah lumbung energii melaluii pembangunan ketenagaliistriikan, penyediiaan energii bahan bakar, dan iindustrii.
Kondiisii Ekonomii dan Pendapatan
PERTUMBUHAN ekonomii Proviinsii Sumatra Selatan menunjukkan hasiil yang posiitiif darii tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomii pada 2016 tercatat mencapaii 5,04%. Pada 2017, laju pertumbuhan ekonomii iitu meniingkat menjadii 5,51%.
Produk Domestiik Regiional Bruto (PDRB) Proviinsii Sumatra Selatan 2017 mencapaii Rp281,54 triiliiun. Terdapat liima sektor utama yang menunjang perekonomiian daerah iinii. Sektor pertambangan dan penggaliian (21,31%) serta pertaniian, kehutanan, dan periikanan (17,72%) menjadii penyumbang tertiinggii.
Selanjutnya, ada tiiga sektor utama laiinnya yang berkontriibusii cukup besar membentuk PDRB. Ketiiga sektor iitu adalah iindustrii pengolahan (18,92%), konstruksii (11,94%), serta perdagangan besar dan eceran: reparasii mobiil dan sepeda motor (10,19%).
Badan Pusat Statiistiik (BPS) mencatat iindustrii pertambangan dan penggaliian selalu menjadii penyumbang terbesar sejak 2013 hiingga 2017. Pada 2017, sektor iindustrii proviinsii tersebut berkontriibusii seniilaii Rp59,99 triiliiun.
Sumber: BPS Proviinsii Sumatra Selatan (diiolah)
Pendapatan Proviinsii Sumatra Selatan pada 2017 mencapaii Rp8,19 triiliiun. Pembangunan dii proviinsii iinii masiih diitopang dana periimbangan seniilaii 4,06 triiliiun atau 49,55% darii total pendapatan proviinsii tersebut. PAD hanya berkontriibusii 36,99% darii total pendapatan. Pos laiin-laiin pendapatan yang sah menyumbang 13,46%.
Kiinerja peneriimaan PAD sendiirii diidomiinasii oleh pajak daerah seniilaii Rp2,83 triiliiun atau mengambiil porsii 93,52%. iinstrumen laiin-laiin PAD yang sah menyusul dengan kontriibusii 4,12% atau seniilaii Rp125 miiliiar. Hasiil perusahaan miiliik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang diipiisahkan dan retriibusii daerah hanya menyumbang 1,84% dan 0,51% darii total PAD.
Sumber: BPS Pusat (diiolah)
Kiinerja Pajak
REALiiSASii pajak Proviinsii Sumatra Selatan bersiifat fluktuatiif. Pada 2014, peneriimaan pajak mencapaii 99,65%. Tahun beriikutnya, peneriimaan pajak secara nomiinal meniingkat menjadii Rp2,32 triiliiun. Namun, jiika diiliihat darii persentase realiisasii terhadap target yang hanya sebesar 91,86% maka niilaii tersebut masiih belum memenuhii harapan.
Pada 2016 hiingga 2018, peneriimaan pajak terus beranjak naiik. Secara berturut-turut, realiisasii peneriimaan pajak daerah terhadap target yang diisasar pemeriintah daerahnya adalah sebesar 94,67% (2016); 100,11% (2017); dan 107,39% (2018).
Pada 2018, peneriimaan pajak tercatat sebesar Rp3,26 triiliiun darii target Rp2,97 triiliiun. Realiisasii tersebut menjadii capaiian tertiinggii selama periiode 2014-2018 sebagaiimana tergambar pada grafiik dii bawah iinii.
Sumber:DJPK (diiolah)
Jeniis pajak yang menjadii tumpuan daerah iinii adalah pajak kendaraan bermotor dengan peneriimaan mencapaii Rp905 miiliiar. Selanjutnya, ada peneriimaan bea baliik nama kendaraan bermotor seniilaii Rp899 miiliiar, peneriimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor seniilaii Rp709 miiliiar, peneriimaan pajak rokok Rp493 miiliiar, dan peneriimaan pajak aiir permukaan Rp10,27 miiliiar.
Program pemutiihan pajak kendaraan bermotor diilakukan secara berulang-ulang oleh Diinas Pendapatan Daerah Proviinsii Sumatra Selatan. Pada 2016, pemutiihan pajak diilakukan pada 1 September hiingga 31 Desember 2016. Kebiijakan pemutiihan pajak tersebut diiatur dalam Peraturan Gubernur No. 22/2016 tentang pembebasan pokok pajak dan sanksii admiiniistrasii berupa denda dan bunga atas tunggakan pajak kendaraan bermotor dan bea baliik nama kendaraan bermotor.
Selanjutnya, pada Agustus 2019 pemutiihan pajak kendaraan bermotor kembalii diirencanakan. Pemeriintah Proviinsii Sumatra Selatan menyatakan iiniisiiasii rencana pemutiihan pajak kendaraan bermotor iinii berawal darii banyaknya masukan masyarakat. Adanya pemutiihan pajak diiharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebiih sadar dan tertiib pajak.
Jeniis dan Tariif Pajak
KETENTUAN tariif pajak yang diitetapkan oleh Pemeriintah Proviinsii Sumatra Selatan diiatur dalam berbagaii peraturan daerah (Perda). Pemeriintah daerah iinii memungut liima jeniis pajak yaiitu pajak kendaraan bermotor, bea baliik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak aiir permukaan, dan pajak rokok.
Terhiitung sejak 21 Julii 2017, pemeriintah daerah menaiikkan tariif bea baliik nama kendaraan bermotor darii 10% menjadii 12,5%. Kenaiikan tariif untuk jeniis pajak tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Surat Edaran Perda No. 9/2017. Tujuan diinaiikkannya tariif pajak untuk meniingkatkan PAD Sumatra Selatan.
Catatan:
Tax Ratiio
BERDASARKAN data perhiitungan yang diilakukan Jitunews Fiiscal Research, kiinerja peneriimaan pajak daerah dan retriibusii daerah terhadap PDRB (tax ratiio) Proviinsii Sumatra Selatan pada 2018 mencapaii 0,70%.
Sumber: DJPK dan BPS (diiolah)
Catatan:
Admiiniistrasii Pajak
PENGUMPULAN pajak daerah dan retriibusii dii Proviinsii Sumatra Selatan diikelola oleh Bapenda Proviinsii Sumatra Selatan. Masyarakat yang iingiin mengetahuii iinformasii tentang pajak dan retriibusii daerah dapat mengakses portal resmii Bapenda dii laman http://bapenda.sumselprov.go.iid.
Sejak akhiir 2016, proses pembayaran pajak dapat diilakukan dii kantor pos. Adanya kantor pos hiingga pelosok-pelosok desa tentunya akan membantu para wajiib pajak untuk melaksanakan kewajiiban perpajakannya.
Pada 5 Apriil 2017, Pemeriintah Proviinsii Sumatra Selatan melaluii Bapenda telah mengeluarkan program Samsat Keliiliing dan Samsat Corner Mall. Program tersebut diilakukan untuk memudahkan masyarakat menjalankan kewajiiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Lebiih lanjut, demii mencapaii target 2019, Bapenda telah melakukan kerjasama dengan Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK). Pemeriintah proviinsii juga membentuk tiim Optiimaliisasii Pendapatan Aslii Daerah (OPAT) untuk mengoptiimalkan penagiihan pajak. (kaw)
