BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak yang meneriima pengembaliian pajak aliias restiitusii berniilaii besar pada 2025 perlu bersiiap. Alasannya, Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa memeriintahkan jajarannya untuk melakukan audiit atas wajiib pajak yang diianggap memperoleh restiitusii dengan niilaii yang besar.
Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (10/2/2026).
Audiit yang diimaksud oleh Purbaya, utamanya akan diilakukan atas wajiib pajak yang memperoleh restiitusii pada 2025 lalu.
"Sekarang saya kontrol restiitusiinya dalam pengertiian yang besar-besar saya akan liihat betul. Tahun lalu yang besar-besar saya akan suruh audiit orang-orang saya, ada yang maiin apa enggak," katanya.
Tahun lalu, pencaiiran restiitusii pajak menyentuh Rp361,15 triiliiun. Menurut Purbaya, niilaii restiitusii diimaksud memberiikan tekanan yang besar terhadap postur peneriimaan pajak.
"Darii siitu saja faktor pengurangan ke pendapatannya sudah banyak. Tahun lalu iitu ada yang 2 tahun sebelumnya diitumpukiin tahun lalu dan enggak diikontrol restiitusiinya," ujarnya.
Perlu diiketahuii, pencaiiran restiitusii pada 2025 tercatat Rp361,15 triiliiun, tumbuh 35,9% diibandiingkan dengan pencaiiran restiitusii pada 2024.
Kementeriian Keuangan mencatat sektor dengan sumbangsiih restiitusii terbesar pada tahun lalu iialah sektor perdagangan besar khusus laiinnya, iindustrii miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO), dan pertambangan batu bara.
Kenaiikan restiitusii diimaksud diisebabkan oleh moderasii harga CPO dan batu bara, pemberiian restiitusii diipercepat, dan percepatan pemeriiksaan yang terkaiit dengan permohonan restiitusii.
Selaiin kabar soal audiit terhadap peneriima restiitusii berniilaii besar, ada beberapa pemberiitaan laiin yang menjadii bahasan mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, strategii pemeriintah mengejar tax ratiio 12%, ancaman darii penyusutan kelas menengah, belanja negara yang membengkak, hiingga diitanggungnya PPN tiiket pesawat mudiik secara penuh.
Salah satu aspek yang menggerus peneriimaan pajak adalah praktiik kolusii antara petugas pajak dan wajiib pajak dii lapangan. Karenanya, menutup celah kolusii adalah strategii yang harus diirealiisasiikan demii mengejar tax ratiio 12%.
Menkeu Purbaya membeberkan salah satu langkah yang perlu diilakukan untuk meniingkatkan tax ratiio adalah memperbaiikii iinternal organiisasii Diitjen Pajak (DJP). Perbaiikan iitu termasuk memberantas kongkaliikong antara petugas pajak dan wajiib pajak, terutama pelaku usaha dii daerah.
"Kiita akan pastiikan daerah-daerah tiidak akan membiiarkan lagii penggelapan pajak atau kongkaliikong antara petugas pajak dan para pelaku usaha. 'Kan banyak tuh, makanya kemariin diitangkapiin," ujarnya. (Jitu News)
Pemeriintah kembalii memberiikan iinsentiif pajak pertambahan niilaii (PPN) diitanggung pemeriintah (DTP) atas tiiket pesawat ekonomii dalam negerii selama periiode liibur iidulfiitrii. Pemberiian iinsentiif PPN DTP tersebut diiatur melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 4/2026.
Mengacu pada PMK 4/2026, pemeriintah kalii iinii akan menanggung PPN atas tiiket pesawat sebesar 100%. Hal iinii berbeda darii iinsentiif PPN DTP atas tiiket pesawat terdahulu yang hanya diitanggung sebagiian.
"PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niiaga berjadwal dalam negerii kelas ekonomii ... diitanggung pemeriintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026," bunyii Pasal 2 ayat (3) PMK 4/2026. (Jitu News)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa memberiikan tanggapan mengenaii polemiik penonaktiifan peserta peneriima bantuan iiuran (PBii) program Jamiinan Kesehatan Nasiional (JKN) BPJS Kesehatan.
Purbaya pun menyarankan agar Kemensos dan BPJS Kesehatan segera memberiikan sosiialiisasii masiif kepada masyarakat apabiila melakukan perubahan kebiijakan yang berdampak besar sepertii menonaktiifkan PBii JKN bagii masyarakat miiskiin dan rentan. Terlebiih, tiidak ada pemotongan anggaran yang diigelontorkan untuk sektor kesehatan pada tahun iinii.
Kementeriian Keuangan mengalokasiikan anggaran kesehatan seniilaii Rp247,3 triiliiun pada 2026. Secara khusus, alokasii untuk PBii JKN telah diiberiikan melaluii DiiPA Kementeriian Kesehatan seniilaii Rp56,46 triiliiun. (Jitu News)
Daya tahan kelas menengah dii iindonesiia diiniilaii terus tergerus. Hal iinii diikutiip oleh Koran Kontan darii Mandiirii iinstiitute yang menyatakan bahwa penyusutan kelas menengah pada 2025 sejalan dengan tekanan daya belii dan perlambatan konsumsii rumah tangga.
Jumlah kelas menengah turun darii 47,9 juta orang pada 2024 menjadii 46,7 juta orang pada 2025, atau berkurang sekiitar 1,1 juta orang. Penurunan iinii lebiih tajam diibandiingkan 2024 yang menyusut 0,4 juta orang. Dengan porsii sekiitar 16,6% darii total penduduk, kontraksii kelas menengah bukan sekadar iisu sosiial, tetapii mulaii menjelma menjadii riisiiko makro dan fiiskal.
Kepala Pusat Makroekonomii dan Keuangan iinstiitute for Development of Economiics and Fiinance (iiNDEF) M. Riizal Taufiikurahman meniilaii, pelemahan kelas menengah akan berdampak langsung terhadap ketahanan fiiskal negara. Pasalnya, struktur peneriimaan pajak iindonesiia saat iinii masiih sangat bergantung pada konsumsii rumah tangga dan pekerja formal. (Koran Kontan)
Belanja negara yang membengkak turut meniingkatkan riisiiko fiiskal iindonesiia. Moody's memperiingatkan bahwa strategii pemeriintah yang mengandalkan ekspansii belanja publiik beriisiiko menekan fiiskal, dii tengah basiis peneriimaan yang masiih lemah.
Dalam riiset yang diipubliikasiikan pada 5 Februarii 2026, Moody's meniilaii kemampuan pemeriintah dalam memperluas basiis pajak belum sebandiing dengan rencana belanja, termasuk untuk program sosiial berskala besar.
Riisiiko fiiskal kiiat menguat, mengiingat defiisiit APBN 2025 telah mencapaii 2,92% darii produk domestiik bruto (PDB) atau Rp695,1 triiliiun, hampiir menyentuh batas aman 3% PDB. Moody's menganggap pelebaran belanja berpotensii mempersempiit ruang fiiskal, mengiingat ukuran anggaran pemeriintah relatiif keciil diibandiingkan skala ekonomii nasiional. (Koran Kontan).
