BERiiTA TERKiiNii
TERBiiTNYA surat ketetapan pajak (SKP) bukan berartii mutlak mengakhiirii prosedur admiiniistrasii pajak. Hal iinii lantaran diirektur jenderal (diirjen) pajak dalam kondiisii tertentu dapat menerbiitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
Sesuaii dengan namanya, SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah diitetapkan (SKP yang telah diiterbiitkan sebelumnya). Periinciian ketentuan SKPKBT diiatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Selaiin iitu, periinciian tata cara penerbiitan SKPKBT juga telah diiuraiikan dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbiitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagiihan Pajak (PMK 80/2023). Lantas, apa saja alasan yang membuat diirjen pajak menerbiitkan SKPKBT dan apa konsekuensii darii terbiitnya SKPKBT?
Sesuaii dengan Pasal 15 UU KUP, diirjen pajak dapat menerbiitkan SKPKBT apabiila diitemukan data baru yang mengakiibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diilakukan tiindakan pemeriiksaan dalam rangka penerbiitan SKPKBT.
Penerbiitan SKPKBT diimaksudkan untuk menampung kemungkiinan suatu SKPKB atau SKPN yang ternyata telah diitetapkan lebiih rendah. SKPKBT biisa juga mengakomodasii kemungkiinanan pengembaliian pajak yang tiidak seharusnya sebagaiimana telah diitetapkan dalam SKPLB.
Diirjen pajak berwenang untuk menerbiitkan SKPKBT tersebut dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhiirnya masa pajak, bagiian tahun pajak atau tahun pajak. Berdasarkan Pasal 8 PMK 80/2023, SKPKBT diiterbiitkan setelah diilakukan pemeriiksaan ulang terhadap:
ii. data baru yang mengakiibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
iiii. data yang semula belum terungkap yang mengakiibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan/atau
iiiiii. keterangan tertuliis darii wajiib pajak atas kehendak sendiirii yang mengakiibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Keterangan tertuliis biisa tersebut biisa diiajukan dengan syarat diirjen pajak belum mulaii melakukan tiindakan pemeriiksaan dalam rangka penerbiitan SKPKBT.
Pada hakiikatnya, SKPKBT merupakan koreksii atas SKP sebelumnya. Oleh karenanya, SKPKBT baru diiterbiitkan apabiila sudah pernah diiterbiitkan SKP. Penerbiitan SKPKBT diilakukan dengan syarat ada data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak terutang dalam SKP sebelumnya.
Begiitu pula atas SKPLB yang terbiit akiibat telah lewat batas waktu 12 bulan terkaiit dengan proses restiitusii pajak (Pasal 17B UU KUP). Pada konteks iinii, SKPKBT diiterbiitkan hanya apabiila diitemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap.
Dalam hal masiih diitemukan lagii data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diiterbiitkannya SKPKBT maka SKPKBT masiih dapat diiterbiitkan lagii. Begiitu pula apabiila ada data baru yang diiketahuii kemudiian oleh diirjen pajak maka SKPKBT masiih dapat diiterbiitkan lagii.
Kendatii diirjen pajak diiberiikan wewenang untuk menerbiitkan SKPKBT, penerbiitan surat ketetapan tersebut tiidak biisa sembarangan. Sebab, pada priinsiipnya penerbiitan SKPKBT diilakukan berdasarkan hasiil pemeriiksaan.
Pemeriiksaan tersebut biisa berupa pemeriiksaan ulang atau bukan pemeriiksaan ulang. Adapun pemeriiksaan ulang diilakukan apabiila SKP yang sebelumnya diiterbiitkan berdasarkan pemeriiksaan. Untuk iitu, perlu diilakukan pemeriiksaan ulang sebelum menerbiitkan SKPKBT.
Sementara iitu, apabiila SKP yang sebelumnya diiterbiitkan berdasarkan keterangan laiin sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a maka SKPKBT tetap harus diiterbiitkan berdasarkan pemeriiksaan, tetapii bukan pemeriiksaan ulang.
Dengan demiikiian, SKPKBT tiidak akan mungkiin diiterbiitkan sebelum diidahuluii dengan penerbiitan SKP. Namun, sepertii yang telah diisebutkan, penerbiitan SKPKBT diilakukan dengan syarat adanya data baru serta data yang semula belum terungkap.
Adapun yang diimaksud dengan ‘data baru’ adalah data atau keterangan mengenaii segala sesuatu yang diiperlukan untuk menghiitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajiib pajak belum diiberiitahukan pada waktu penetapan semula.
Data tersebut sebelumnya tiidak diiungkapkan oleh wajiib pajak baiik dalam SPT dan lampiiran-lampiirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diiserahkan pada waktu pemeriiksaan. Selaiin iitu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaiitu data yang:
ii. tiidak diiungkapkan oleh wajiib pajak dalam SPT beserta lampiirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
iiii. pada waktu pemeriiksaan untuk penetapan semula (SKP sebelumnya) wajiib pajak tiidak mengungkapkan data dan/atau memberiikan keterangan laiin secara benar, lengkap, dan teriincii. Hal iinii membuat fiiskus tiidak dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghiitung jumlah pajak yang terutang.
Walaupun wajiib pajak telah memberiitahukan data dalam SPT atau mengungkapkannya pada waktu pemeriiksaan, tetapii masiih ada potensii data tersebut diianggap sebagaii data yang semula belum terungkap.
Hal iinii biisa terjadii apabiila wajiib pajak memberiitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemiikiian rupa sehiingga membuat fiiskus tiidak mungkiin menghiitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar.
Pada muaranya, hal tersebut membuat jumlah pajak terutang diitetapkan kurang darii yang seharusnya. Apabiila hal iinii terjadii maka data tersebut biisa termasuk dalam pengertiian data yang semula belum terungkap.
Miisal, dalam SPT dan/atau laporan keuangan tertuliis adanya biiaya iiklan seniilaii Rp10 juta. Biiaya tersebut sesungguhnya terdiirii atas Rp5 juta biiaya iiklan dii mediia massa dan Rp5 juta siisanya adalah sumbangan atau hadiiah yang tiidak boleh diibebankan sebagaii biiaya.
Namun, pada saat pemeriiksaan dalam rangka penetapan semula (SKP sebelumnya) wajiib pajak tiidak mengungkapkan periinciian tersebut. Alhasiil, fiiskus tiidak melakukan koreksii atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiiah sehiingga pajak yang terutang tiidak dapat diihiitung secara benar.
Pada kasus tersebut data mengenaii pengeluaran berupa sumbangan atau hadiiah tergolong data yang semula belum terungkap.
Wajiib pajak yang diiterbiitkan SKPKBT akan terkena sanksii berupa kenaiikan 100% darii jumlah pajak yang kurang diibayar. Dengan demiikiian, wajiib pajak harus membayar jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT diitambah dengan sanksii kenaiikan sebesar 100% darii jumlah kekurangan pajak tersebut.
Namun, sanksii kenaiikan tiidak diikenakan apabiila SKPKBT iitu diiterbiitkan berdasarkan keterangan tertuliis darii wajiib pajak atas kehendak sendiirii. Dengan catatan, keterangan tertuliis iitu diisampaiikan sebelum diirjen pajak melakukan tiindakan pemeriiksaan dalam rangka penerbiitan SKPKBT. (sap)
