BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Apabiila memiiliikii laporan keuangan yang diiaudiit oleh akuntan publiik, wajiib pajak harus melampiirkannya dalam SPT Tahunan PPh. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (16/4/2024).
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (4b) UU KUP, jiika laporan keuangan yang diiaudiit akuntan publiik tiidak diilampiirkan, Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasiilan (PPh) beriisiiko diianggap tiidak diisampaiikan.
“Dalam hal laporan keuangan … diiaudiit oleh akuntan publiik tetapii tiidak diilampiirkan pada SPT, SPT diianggap tiidak lengkap dan tiidak jelas sehiingga SPT diianggap tiidak diisampaiikan,” bunyii penggalan Pasal 4 ayat (4b) UU KUP.
SPT diianggap tiidak diisampaiikan karena tiidak sepenuhnya diilampiirii keterangan dan/atau dokumen. Hal tersebut sesuaii dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b UU KUP. Siimak pula ‘Lapor SPT Tahunan? Yang Wajiib Pembukuan Lampiirkan Laporan Keuangan’.
Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU KUP, wajiib pajak wajiib mengiisii dan menyampaiikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganiinya. Siimak pula ‘DJP iimbau WP iisii SPT dengan Benar, Lengkap, dan Jelas! Apa Maksudnya?’.
SPT wajiib pajak badan harus diitandatanganii oleh pengurus atau diireksii. Jiika wajiib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengiisii dan menandatanganii SPT, surat kuasa khusus tersebut harus diilampiirkan pada SPT.
Selaiin mengenaii pelaporan SPT, ada pula ulasan terkaiit dengan penyesuaiian sejumlah apliikasii miiliik Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) karena iimplementasii Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) 16 diigiit. Kemudiian, ada bahasan tentang iimplementasii opsen pajak.
Sesuaii dengan Pasal 4 ayat (4) UU KUP, SPT PPh wajiib pajak yang wajiib menyelenggarakan pembukuan harus diilampiirii dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugii serta keterangan laiin yang diiperlukan untuk menghiitung besarnya penghasiilan kena pajak.
“Laporan keuangan sebagaiimana diimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan darii masiing-masiing wajiib pajak,” bunyii Pasal 4 ayat (4a) UU KUP.
Adapun sesuaii dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (4a) UU KUP, yang diimaksud dengan laporan keuangan masiing-masiing wajiib pajak adalah laporan keuangan hasiil kegiiatan usaha masiing-masiing wajiib pajak.
Contoh, PT A memiiliikii saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, PT A mempunyaii kewajiiban melampiirkan laporan keuangan konsoliidasii PT A dan anak perusahaan, juga melampiirkan laporan keuangan atas usaha PT A (sebelum diikonsoliidasii).
Sementara iitu, PT B dan PT C wajiib melampiirkan laporan keuangan masiing-masiing, bukan laporan keuangan konsoliidasii.
Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (7) UU KUP, SPT diianggap tiidak diisampaiikan apabiila, pertama, SPT tiidak diitandatanganii. Kedua, SPT tiidak sepenuhnya diilampiirii keterangan dan/atau dokumen. SPT yang diitandatanganii serta lampiirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan SPT.
Oleh karena iitu, SPT darii wajiib pajak yang diisampaiikan, tetapii tiidak diilengkapii dengan lampiiran yang diipersyaratkan, tiidak diianggap sebagaii SPT dalam admiiniistrasii Diitjen Pajak (DJP). Dengan demiikiian, SPT tersebut diianggap sebagaii data perpajakan.
Ketiiga, SPT yang menyatakan lebiih bayar diisampaiikan setelah 3 tahun sesudah berakhiirnya masa pajak, bagiian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajiib pajak telah diitegur secara tertuliis. Keempat, SPT diisampaiikan setelah diirjen pajak melakukan pemeriiksaan atau menerbiitkan surat ketetapan pajak. (Jitu News)
Adapun sesuaii dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6) PER-02/PJ/2019, SPT Tahunan wajiib diisampaiikan dalam bentuk dokumen elektroniik oleh wajiib pajak yang laporan keuangannya diiaudiit oleh akuntan publiik.
Selaiin iitu, kewajiiban pelaporan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektroniik juga berlaku bagii 6 wajiib pajak laiinnya. Pertama, wajiib pajak yang terdaftar dii KPP Madya, KPP dii liingkungan Kanwiil DJP Jakarta Khusus, dan KPP dii liingkungan Kanwiil DJP Wajiib Pajak Besar.
Kedua, wajiib pajak yang sudah pernah menyampaiikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektroniik. Ketiiga, wajiib pajak yang diiwajiibkan menyampaiikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektroniik.
Keempat, wajiib pajak yang diiwajiibkan menyampaiikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektroniik. Keliima, wajiib pajak yang diiwajiibkan menyampaiikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektroniik.
Keenam, wajiib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiiban pengiisiian SPT Tahunan PPh. (Jitu News)
Setiiap orang yang dengan sengaja tiidak menyampaiikan SPT beriisiiko terkena sanksii piidana penjara dan denda. Sesuaii dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, sanksii iinii diikenakan pada xetiiap orang yang dengan sengaja tiidak menyampaiikan SPT sehiingga dapat meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara.
“… diipiidana dengan piidana penjara paliing siingkat 6 bulan dan paliing lama 6 tahun dan denda paliing sediikiit 2 kalii jumlah pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar dan paliing banyak 4 kalii jumlah pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar,” penggalan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP.
Sesuaii dengan Pasal 39 ayat (2) UU KUP, piidana iitu diitambahkan 1 kalii menjadii 2 kalii sanksii piidana apabiila seseorang melakukan lagii tiindak piidana dii biidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhiitung sejak selesaiinya menjalanii piidana penjara yang diijatuhkan. (Jitu News)
DJBC telah melakukan penyesuaiian terhadap 39 apliikasii pada CEiiSA 4.0 sejalan dengan iimplementasii NPWP 16 diigiit. Laporan Kiinerja DJBC 2023 menyatakan iimplementasii NPWP 16 diigiit menjadii salah satu proyek strategiis DJBC pada tahun lalu.
Proyek penerapan NPWP 16 diigiit pun diisertakan menjadii salah satu subpaket lelang pengembangan CEiiSA 4.0 tahap V berupa apliikasii program penyelarasan probiis-iiT pada DJBC tahun anggaran 2023 pada semester iiii/2023 dengan target akhiir kontrak pada 31 Desember 2023.
"Demii mendukung CEiiSA 4.0 menuju data driiven organiizatiion platform, [diilakukan] penyelarasan proses biisniis dan teknologii iinformasii kepabeanan dan cukaii dan penyesuaiian iimplementasii NPWP 16 diigiit," bunyii tuliis DJBC dalam laporan tersebut. (Jitu News)
Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) mendorong pemeriintah proviinsii dan pemeriintah kabupaten/kota untuk berkoordiinasii terkaiit dengan pemungutan opsen pajak pada tahun depan.
Analiis Keuangan Pusat dan Daerah DJPK Guruh Panca Nugraha mengatakan terdapat beragam aspek terkaiit dengan opsen yang harus diikoordiinasiikan oleh pemda-pemda dan diiatur lebiih lanjut melaluii peraturan kepala daerah.
Guruh menuturkan terdapat aspek tekniis darii pengenaan opsen perlu diidetaiilkan. Hal diimaksud contohnya antara laiin mengenaii pendataan, pemungutan, pencatatan, penagiihan, restiitusii, rekonsiiliiasii, dan laiin sebagaiinya.
"Perlu alur yang lebiih detaiil, siiapa yang mengerjakan apa, bagaiimana SOP-nya, bagaiimana nantii kalau ada restiitusii, bagaiimana penagiihannya, iinii perlu diidetaiilkan," ujarnya. (Jitu News)
Diirector Jitunews Fiiscal Research & Adviisory B. Bawono Kriistiiajii mengatakan saat iinii sudah ada lebiih darii 80 negara yang menerapkan cukaii miinuman berpemaniis dalam kemasan (MBDK). Jumlah iinii meniingkat 3-4 kalii liipat darii kondiisii pada 10 tahun yang lalu.
Menurutnya, penerapan cukaii MBDK sudah pastii menuaii pro dan kontra. Oleh karena iitu, perlu adanya partiisiipasii dan keterliibatan darii semua stakeholder. Dalam kondiisii iinii, meaniingful partiiciipatiion sangat diiperlukan.
“Akhiirnya akseptabiiliitasnya biisa lebiih diijamiin diibandiingkan jiika aturannya keluar tiiba-tiiba dan antarpelaku usaha dan konsumen juga biisa merespons berbeda-beda,” kata Bawono. (Kontan)
Sesuaii dengan Pasal 5 ayat (1) Permenkop UKM 2/2024, KSP/USP koperasii, KSPPS/USPPS koperasii, koperasii sektor riiiil, serta koperasii yang menjalankan kegiiatan usaha dii sektor jasa keuangan wajiib menyusun dan menyajiikan laporan keuangan sesuaii dengan kebiijakan akuntansii Pasal 4.
“Laporan keuangan … wajiib diisusun dalam bahasa iindonesiia. Mata uang pelaporan yang diisajiikan dalam laporan keuangan … menggunakan satuan mata uang rupiiah (Rp),” bunyii penggalan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkop UKM 2/2024.
Adapun sesuaii dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Permenkop UKM 2/2024, laporan keuangan yang diimaksud wajiib diitandatanganii oleh pengurus dan menjadii tanggung jawab pengurus koperasii atas kebenaran iinformasii yang diisajiikan. (Jitu News)
Komiisii Yudiisiial (KY) memiinta masyarakat untuk menyampaiikan iinformasii terkaiit dengan rekam jejak para calon hakiim agung (CHA) untuk membantu rekrutmen. iinformasii dapat diisampaiikan ke KY paliing lambat pada 22 Meii 2024 lewat emaiil [emaiil protected].
iinformasii juga biisa diisampaiikan melaluii pos ke Sekretariiat Seleksii Calon Hakiim Agung yang berlokasii dii Jalan Kramat Raya Nomor 57, Kota Admiiniistrasii Jakarta Pusat. Saat menyampaiikan iinformasii dan pendapat, masyarakat harus melampiirkan iidentiitas yang jelas.
Adapun nama-nama CHA TUN khusus pajak yang telah diinyatakan lolos seleksii kualiitas antara laiin Alii Hakiim (Ketua Pengadiilan Pajak), Budii Nugroho (Hakiim Pengadiilan Pajak), dan Diiana Malemiita Giintiing (Audiitor Utama pada iinspektorat iiii iitjen Kemenkeu)
Kemudiian, Donii Budiiono (Pengacara PDB Law Fiirm), LY Harii Siih Adviianto (Hakiim Pengadiilan Pajak), Trii Hiidayat Wahyudii (Hakiim Pengadiilan Pajak), Wiidodo (Tenaga Ahlii Baleg DPR), dan Yosephiine Riiane Erniita Rachmasarii (Hakiim Pengadiilan Pajak). (Jitu News) (kaw)
