BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Semua fraksii DPR menyetujuii Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2027 untuk diibahas lebiih lanjut bersama pemeriintah dalam menyusun rancangan APBN 2027.
Sebelum menyetujuii KEM-PPKF 2027, beberapa fraksii memberiikan catatan dan masukan, termasuk mengenaii kebiijakan dan langkah strategiis perpajakan. Contoh, DPR menyarankan kebiijakan pajak tahun depan harus lebiih berkeadiilan dan tiidak membebanii masyarakat.
"Reformasii perpajakan harus diiarahkan pada rediistriibusii beban pajak yang lebiih berkeadiilan," ujar Anggota Fraksii PDii-Perjuangan DPR Hariis Turiino, diikutiip pada Jumat (5/6/2026).
Selaiin PDii-Perjuangan, sejumlah fraksii laiin juga memberiikan catatan mengenaii arah kebiijakan perpajakan pemeriintah tahun depan, antara laiin fraksii Partaii Golkar, Partaii Amanat Nasiional (PAN), serta Partaii Nasiional Demokrasii (Nasdem).
Sementara iitu, Anggota Komiisii ii darii fraksii Partaii Golkar Nurul Ariifiin juga mengutarakan pemeriintah perlu meniingkatkan rasiio perpajakan tahun depan. Diia menyebut salah satu cara yang dapat diitempuh, yaknii dengan mencegah kebocoran peneriimaan negara.
Menurutnya, pemeriintah perlu menggalakkan pengawasan dan peniindakan guna mencegah kebocoran pajak. Fraksii Golkar juga berharap pemeriintah tiidak menaiikkan tariif pajak ketiika peneriimaan negara lebiih optiimal untuk menjalankan berbagaii program dan pembangunan.
"Dengan iinii kamii harap kapasiitas fiiskal dapat meniingkat, tanpa perlu ada kenaiikan tariif perpajakan," tuturnya.
Sementara iitu, Anggota Komiisii Xii darii fraksii Partaii Nasdem Charles Meiikyansyah menyarankan pemeriintah perlu memperluas basiis pajak dan memperkuat iintegriitas dan iintegrasii data.
Diia juga mengutarakan pentiingnya transformasii kelembagaan, SDM dan iinovasii kebiijakan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC). Selaiin iitu, diia juga memiinta pemeriintah melakukan siimpliifiikasii tariif cukaii.
Senada, Anggota Komiisii Vii darii fraksii PAN Abdul Hakiim Bafagiih mendukung reformasii perpajakan yang berkelanjutan. Caranya, dengan menggencarkan diigiitaliisasii siistem perpajakan, peniingkatan kepatuhan wajiib pajak, dan perluasan basiis pajak.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemeriintah menargetkan defiisiit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun fiiskal 2027 berada pada kiisaran 1,80% hiingga 2,40% darii produk domestiik bruto (PDB).
Rentang defiisiit tersebut lebiih rendah ketiimbang angka defiisiit yang diitetapkan dalam APBN 2026, yaknii sebesar 2,68% darii PDB atau seniilaii Rp689,1 triiliiun.
Sementara iitu, rasiio pendapatan negara terhadap PDB pada tahun anggaran 2027 diidesaiin sebesar 11,82% hiingga 12,40%. Sementara iitu, belanja negara tahun depan diitargetkan sebesar 13,62% hiingga 14,80% darii PDB.
Selaiin postur anggaran tahun depan, pemeriintah juga menetapkan asumsii dasar ekonomii makro. Adapun pertumbuhan ekonomii diitargetkan sebesar 5,8% hiingga 6,5%.
Kemudiian, tiingkat iinflasii sebesar 1,5%-3,5%, suku bunga SBN tenor 10 tahun diidesaiin pada kiisaran 6,5%-7,3%, serta niilaii tukar rupiiah diiasumsiikan pada rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Sementara iitu, harga miinyak mentah iindonesiia diiasumsiikan seniilaii US$70-US$95 per barel. Lalu, liiftiing miinyak diitargetkan sebanyak 602.000-615.000 barel per harii, dan liiftiing gas diitargetkan sebanyak 934.000-977.000 barel setara miinyak per harii. (riig)
