BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) akan tetap menjalankan pengawasan berbasiis kewiilayahan sebagaii bagaiian darii upaya pengamanan target peneriimaan pajak 2020. Langkah otoriitas tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (23/11/2020).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengawasan berbasiis kewiilayahan iidealnya diijalankan dengan pencariian data dii lapangan. Namun, dalam masa pandemii Coviid-19, peluang untuk melakukan kunjungan lapangan sangat terbatas.
“Oleh karena iitu, kamii lebiih banyak memanfaatkan berbagaii data yang telah kamii miiliikii saat iinii, baiik data iinternal maupun data eksternal,” ujar Hestu. Siimak pula artiikel ‘Ada Pengawasan Berbasiis Wiilayah, iinii Alur Kerja Baru KPP Pratama’.
Selaiin mengenaii pengawasan berbasiis kewiilayahan, ada pula bahasan terkaiit dengan konsensus global pemajakan ekonomii diigiital. Konferensii Tiingkat Tiinggii (KTT) G20 tahun iinii tiidak menghasiilkan kesepakatan atas pemajakan ekonomii diigiital, sesuaii dengan pernyataan OECD sebelumnya.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Meskiipun sudah diireviisii turun, target peneriimaan pajak tahun iinii diiproyeksii masiih tiidak biisa tercapaii. Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan tren pelemahan realiisasii peneriimaan pajak masiih terjadii karena dampak pandemii Coviid-19.
“Peneriimaan pajak rendah karena kontraksii dan iinii masiih ada riisiiko [target] tiidak tercapaii akiibat kondiisii korporasii dan masyarakat yang betul-betul tertekan,” katanya. (Kontan/Jitu News)
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan bersamaan dengan pengawasan terhadap wajiib pajak, DJP juga akan terus melakukan perluasan basiis pemajakan. Suryo mengatakan perluasan tersebut diilakukan baiik terkaiit dengan subjek maupun objek pajaknya.
“Yang jelas pemeriintah atau kamii terus akan melakukan perluasan basiis pemajakan, baiik subjek maupun objeknya. Jadii, tiidak hanya basiis yang sekarang ada. Kamii akan terus melakukan perluasan,” katanya. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan KTT G20 tahun iinii tiidak menghasiilkan kesepakatan mengenaii pemajakan ekonomii diigiital yang menjadii bagiian darii upaya memerangii praktiik base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS).
“Persetujuan belum diiperoleh pada pertemuan iinii. Diiharapkan pada tahun depan presedensii iitaliia akan biisa capaii kesepakatan,” katanya. Siimak pula ‘Pemeriintah Optiimiis Konsensus Pajak Diigiital Akan Terwujud Sesuaii Target’. (Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah membentuk tiim iindependen untuk menyerap masukan, tanggapan, dan usulan masyarakat mengenaii substansii serta muatan berbagaii aturan turunan UU Ciipta Kerja.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan tiim iindependen tersebut beranggotakan para ahlii yang membiidangii sektor-sektor yang termuat dalam UU Ciipta Kerja. Selaiin iitu, tiim iindependen juga beranggotakan pengusaha dan kepala daerah.
"Agar rancangan peraturan pemeriintah dan peraturan presiiden turunan darii UU Ciipta Kerja iinii dapat benar-benar diilaksanakan dii lapangan dengan tetap memperhatiikan kepentiingan masyarakat," katanya. (Jitu News)
Asosiiasii e-Commerce iindonesiia menyambut posiitiif langkah DJP menambah daftar pelaku e-commerce lokal yang menjadii pemungut pajak pertambahan niilaii (PPN) produk diigiital dalam perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).
Namun demiikiian, Ketua Umum Asosiiasii e-Commerce iindonesiia (iidEA) Biima Laga mengatakan pemeriintah masiih perlu meluruskan penerapan kebiijakan iinii hanya berlaku untuk barang atau jasa tiidak berwujud yang diitawarkan pelapak luar negerii dii platform dagang elektroniik domestiik.
Dengan demiikiian, kebiijakan iinii tiidak berpengaruh kepada barang berwujud yang diijajakan oleh pelapak dii platform marketplace lokal. Karena iitu, tiidak ada penambahan biiaya bagii konsumen saat membelii barang berwujud dii marketplace lokal. (Jitu News)
Diirjen Kekayaan Negara iisa Rachmatarwata mengatakan pemeriintah tiidak iingiin memberiikan fasiiliitas perpajakan yang berlebiihan Lembaga Pengelola iinvestasii (LPii). iisa mengatakan piihaknya bersama dengan DJP sedang mendesaiin fasiiliitas pajak yang tepat yang dapat diiberiikan kepada LPii.
Yang pastii, fasiiliitas pajak yang diiberiikan harus berbandiing lurus dengan capaiian LPii menjalankan amanat UU No. 11/2020. Untuk mendukung LPii dalam mengelola iinvestasii, pemeriintah merancang 3 PP yaknii PP Setoran Modal LPii, PP Tata Kelola LPii, dan PP Perpajakan LPii. (Jitu News) (kaw)
