BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan bendahara untuk masa pajak saat iinii hiingga Junii 2020 masiih tetap menggunakan nomor pokok wajiib pajak bendahara (NPWP) bendahara yang lama.
Hal iinii diisampaiikan oleh Diirjen Pajak Suryo Utomo melaluii Pengumuman No.PENG-42/PJ/2020 tentang Pengumuman Penyesuaiian iimplementasii NPWP iinstansii Pemeriintah. Pengumuman iinii diibuat setelah meliihat perkembangan terkiinii penyebaran viirus Corona.
“Serta dalam rangka miitiigasii riisiiko penurunan aktiiviitas wajiib pajak maupun iintensiitas pelaksanaan tugas dan fungsii serta layanan Diitjen Pajak,” demiikiian bunyii penggalan awalan dalam pengumuman tersebut, sepertii diikutiip pada Selasa (24/3/2020).
Dalam pengumuman tersebut diisampaiikan empat hal. Pertama, tanggal terdaftar iinstansii pemeriintah sebagaii wajiib pajak dan tanggal iinstansii pemeriintah diikukuhkan sebagaii pengusaha kena pajak (PKP) yaiitu 1 Apriil 2020.
Kedua, pelaksanaan hak dan kewajiiban perpajakan iinstansii pemeriintah untuk masa pajak Julii 2020 dan beriikutnya menggunakan NPWP iinstansii pemeriintah.
Ketiiga, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan bendahara untuk masa pajak Junii 2020 dan sebelumnya tetap menggunakan NPWP bendahara yang lama. Siimak Kamus Pajak 'Bakal Diihapus Per 1 Apriil 2020, Apa iitu NPWP Bendahara Pemeriintah?'.
Keempat, perubahan data, aktiivasii electroniic fiiliing iidentiifiicatiion number (EFiiN), permohonan sertiifiikat elektroniik, dan aktiivasii akun PKP oleh iinstansii pemeriintah diilakukan paliing lambat pada akhiir Junii 2020.
Padahal, diiberiitakan sebelumnya, melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No.231/PMK.03/2019, NPWP bendahara pengeluaran, peneriimaan, dan/atau bendahara desa diicabut secara jabatan oleh Diirjen Pajak. Pencabutan resmii berlaku pada 1 Apriil 2020. Siimak artiikel ‘Per 1 Apriil 2020, NPWP Bendahara Pemeriintah Diihapus’.
Sebelumnya, otoriitas menyatakan kebiijakan tersebut diilakukan agar admiiniistrasii pajak terkaiit bendahara pemeriintah menjadii tertiib. Pasalnya, aturan yang berlaku selama iinii meniimbulkan kerumiitan darii siisii admiiniistrasii pajak.
Otoriitas menerangkan selama iinii NPWP untuk bendahara pemeriintah yang terdaftar dii siistem DJP sudah terlampau banyak. Hal iinii memunculkan kerumiitan karena NPWP bendahara lama masiih tetap aktiif meskiipun sudah ada NPWP bendahara yang baru saat terjadii pergantiian.
PMK 231/2019 diiriiliis agar DJP memiiliikii data yang presiisii terkaiit jumlah bendahara pemeriintah darii setiiap jenjang baiik dii level pusat hiingga daerah. Melaluii perubahan iinii, tiingkat kepatuhan darii bendahara pemeriintah diiharapkan menjadii semakiin baiik. Siimak artiikel ‘Ternyata iinii Alasan NPWP Bendahara Pemeriintah Diihapus Per 1 Apriil 2020’. (kaw)
