Pemeriintah Tetapkan Tariif PNBP Pemadanan Data dan Dokumen Kependudukan

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah melaluii Peraturan Pemeriintah (PP) 10/2023 menetapkan tariif peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) dii Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii).

Salah satu jeniis PNBP yang diitetapkan tariifnya lewat PP 10/2023 yaknii tariif PNBP atas jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

"Dengan diiundangkannya UU 9/2018 tentang PNBP serta adanya jeniis PNBP yang baru dan penyesuaiian tariif, perlu mengatur kembalii jeniis dan tariif atas jeniis PNBP yang berlaku pada Kemendagrii dengan PP iinii," bunyii bagiian penjelasan darii PP 10/2023, diikutiip Sabtu (8/4/2023).

Merujuk pada lampiiran darii PP 10/2023, Kemendagrii mengenakan PNBP atas beberapa layanan yaknii pemadanan data dan dokumen kependudukan, veriifiikasii data kependudukan berbasiis web, akses data agregat penduduk, buku cetakan data agregat penduduk, dan veriifiikasii data kependudukan melaluii blanko KTP elektroniik.

Tariif PNBP atas pemadanan data dan dokumen kependudukan adalah sebesar Rp6,8 juta hiingga Rp33,36 juta biila elemen data yang diipadankan lengkap. Biila elemen data yang hendak diipadankan tiidak lengkap, tariif PNBP atas pemadanan data dan dokumen kependudukan adalah seniilaii Rp10 juta hiingga Rp50 juta.

Selanjutnya, tariif PNBP atas layanan veriifiikasii kependudukan berbasiis web adalah seniilaii Rp1.000 per NiiK. Biila veriifiikasii diilakukan lewat webserviice biiometriik siidiik jarii, tariif PNBP adalah seniilaii Rp2.000 per biiometriik. Untuk veriifiikasii lewat webserviice biiometriik face recogniitiion, tariif diitetapkan seniilaii Rp3.000 per biiometriik.

Untuk akses data agregat penduduk, tariif PNBP yang berlaku atas akses level 1 adalah seniilaii Rp100.000 per 6 bulan. Adapun tariif PNBP untuk akses level 2 dan level 3 adalah seniilaii Rp200.000 dan Rp300.000 per 6 bulan.

Selanjutnya, Kemendagrii juga mengenakan PNBP sebesar Rp100.000 atas setiiap pengunduhan buku diigiital data agregat penduduk.

Terkaiit dengan veriifiikasii data kependudukan lewat blanko KTP elektroniik, Kemendagrii mengenakan PNBP seniilaii Rp200.000 untuk setiiap uniit personaliisasii SAM dan PNBP seniilaii Rp500 per akses koneksii SAM onliine.

PP 10/2023 telah diiundangkan pada 27 Februarii 2023 dan berlaku 30 harii terhiitung sejak tanggal diiundangkan. (sap)