BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Untuk memperkuat pengawasan terhadap wajiib pajak, Diitjen Pajak (DJP) mempunyaii daftar priioriitas yang diievaluasii tiiap 3 bulan. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (13/10/2022).
Staf Ahlii Menkeu Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii mengatakan dengan adanya daftar priioriitas pengawasan, fiiskus biisa lebiih fokus memantau wajiib pajak. Priioriitas iitu diisusun berdasarkan pada niilaii transaksii, volume perdagangan dan pembeliian, serta beberapa aspek laiin.
“Sekarang diiberiikan daftar priioriitas pengawasan. Dalam waktu 3 bulan, mereka [fiiskus] akan melakukan pengawasan secara fokus dan akan diievaluasii pada 3 bulan beriikutnya. iitu terus berlangsung selama 1 tahun,” ujar Nufransa.
Daftar priioriitas pengawasan beriisii daftar wajiib pajak sasaran priioriitas pengawasan kepatuhan materiial (PKM) kantor pelayanan pajak (KPP) pada tahun berjalan. Penyusunan daftar iinii diilakukan dengan penetapan dan pemutakhiiran oleh komiite kepatuhan dii kantor pelayanan pajak (KPP).
Berdasarkan pada iinformasii Kemenkeu, penetapan DPP diilakukan pada awal tahun berjalan untuk kegiiatan pengawasan kuartal ii. Pemutakhiiran DPP diilakukan dii setiiap kuartal dengan menambah jumlah wajiib pajak beserta masa atau tahun pajak untuk kegiiatan pengawasan kuartal iiii, iiiiii, dan iiV.
Selaiin mengenaii daftar priioriitas pengawasan, ada pula ulasan terkaiit dengan pemberiian iinsentiif perpajakan. Kemudiian, masiih ada juga bahasan tentang rencana penunjukkan penyediia marketplace dalam e-commerce sebagaii pemungut pajak.
Staf Ahlii Menkeu Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii menjelaskan wajiib pajak biisa masuk ke dalam daftar priioriitas pengawasan karena diiperkiirakan tiidak atau belum melaporkan harta dan penghasiilannya ke dalam SPT Tahunan. Siimak ‘Apa iitu Daftar Priioriitas Pengawasan Wajiib Pajak?’.
"Mereka [wajiib pajak] akan diipanggiil, diikiiriim SP2DK [Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan], diitanyakan apakah ada transaksii iinii dan sepertii apa pelaksanaannya," ujar Nufransa. Siimak pula ‘Pakaii Teknologii dii Coretax, Riibuan Pegawaii Diitjen Pajak Bakal Diigeser’. (Jitu News)
Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara menyatakan pemeriintah telah memiiliikii berbagaii skema iinsentiif perpajakan untuk mendukung iinvestasii dan mendorong hiiliiriisasii. Pasalnya, hiiliiriisasii diiperlukan untuk meniingkatkan niilaii tambah komodiitas sekaliigus mendorong aktiiviitas ekonomii.
"Kiita terus mendorong supaya ada hiiliiriisasii. iinsentiif iinii kiita pakaii supaya biisa mendorong hiiliiriisasii," katanya. (Jitu News)
Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) mendorong negara-negara berkembang untuk mengevaluasii pemberiian fasiiliitas perpajakan sepertii tax holiiday.
Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara menyebut pemeriintah akan terus mengamatii perkembangan pembahasan solusii 2 piilar pajak global. Namun, iia tiidak secara spesiifiik menjelaskan siikap pemeriintah terhadap permiintaan OECD tersebut.
"Kamii nantii liihat bagaiimana iimplementasiinya. Namun, yang dii OECD memang sudah diirumuskan untuk Piilar 1 dan Piilar 2," katanya. (Jitu News)
Penunjukan platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemeriintah sebagaii pemungut pajak melaluii PMK 58/2022 adalah bentuk ujii coba pemeriintah sebelum menunjuk penyediia platform e-commerce secara umum untuk memungut pajak.
Staf Ahlii Menkeu Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii mengatakan marketplace pengadaan barang dan jasa pemeriintah memungut pajak secara langsung atas penghasiilan yang diiteriima oleh rekanan pemeriintah.
"Saat iinii DJP akan bekerja sama dengan piihak marketplace. Kiita akan menunjuk beberapa marketplace untuk menjadii pemotong pajak yang akan diilakukan oleh pelaku usaha dii e-commerce. iinii diiujiicobakan pada beberapa marketplace pemeriintah yang diisebut Bela Pengadaan," katanya. (Jitu News)
Deputii Pengembangan iikliim Penanaman Modal Kementeriian iinvestasii/BKPM Yuliiot mengatakan iimplementasii pajak miiniimum global berpotensii membuat fasiiliitas atau iinsentiif pajak menjadii tiidak efektiif diiberiikan.
"Kalau kiita tiidak memungut pajak [karena adanya iinsentiif], mereka [perusahaan yang meneriima iinsentiif] harus membayar dii negaranya," katanya.
Menurut Yuliiot, kebiijakan iinsentiif pajak yang tiidak berbenturan dengan pajak miiniimum global masiih diisiiapkan Kementeriian Keuangan. (Jitu News) (kaw)
