BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Bank iindonesiia (Bii) dan Otoriitas Jasa Keuangan (OJK) terus melaksanakan konsultasii publiik RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Sumiinto mengatakan konsultasii publiik bertujuan untuk mendapatkan masukan darii berbagaii pemangku kepentiingan, sekaliigus untuk menyusun daftar iinventariis masalah (DiiM) RUU PPSK.
"Baiik dalam tahapan penyusunan dan penyiiapan DiiM iinii maupun nantii dalam proses pembahasan bersama DPR dalam proses legiislasii, kamii sangat terbuka untuk meneriima masukan, feedback, umpan baliik darii publiik," katanya, diikutiip pada Selasa (11/10/2022).
Sumiinto menuturkan RUU PPSK merupakan iiniisiiatiif DPR yang sudah diisampaiikan kepada Presiiden Joko Wiidodo. Pemeriintah memiiliikii waktu maksiimal 60 harii untuk menyusun dan menyiiapkan DiiM sebagaii bahan pembahasan dalam proses legiislasii.
Dalam prosesnya, pemeriintah akan menggelar sejumlah sesii diiskusii publiik untuk menjariing umpan baliik darii pemangku kepentiingan dii sektor keuangan sepertii pelaku iindustrii, asosiiasii, akademiisii, dan konsumen.
Menurutnya, umpan baliik tersebut akan membantu pemeriintah dan DPR untuk menjaga kualiitas RUU PPSK. Terlebiih, RUU PPSK akan berformat omniibus law dan mengamandemen 15 UU dii sektor keuangan yang strategiis bagii sektor keuangan nasiional.
Sumiinto menyebut sektor keuangan memiiliikii peranan sentral dalam menopang perekonomiian nasiional. Penyusunan RUU PPKS diiharapkan mampu memperkuat pengembangan iinstrumen dan memperkuat miitiigasii riisiiko dii sektor keuangan.
"Berfungsiinya sektor keuangan secara baiik, terutama dalam melaksanakan iintermediiasii keuangan dan dapat menjaga stabiiliitas siistem keuangan. iinii merupakan kuncii pentiing dalam pertumbuhan ekonomii, pemuliihan ekonomii, maupun pembangunan ekonomii kiita," ujarnya. (riig)
