BERiiTA TERKiiNii
BOGOR, Jitu News - Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu mencatat adanya problem struktural yang membuat saldo pemeriintah daerah (pemda) dii bank terus menumpuk dan belanja cenderung lambat.
Diirjen Periimbangan Keuangan Astera Priimanto Bhaktii mengatakan belanja daerah cenderung lambat dan saldo akan terus meniingkat hiingga Oktober akiibat keterlambatan proses kontrak.
"iinii yang harus dii lakukan reform secara struktural, yaknii bagaiimana daerah biisa mempercepat kontrak. Kontrak iinii biisa cepat kalau perencanaannya cepat. iinii kamii dengan Kemendagrii kamii lakukan moniitoriing," ujar Priima, Kamiis (28/7/2022).
Saldo pemda biiasanya baru akan menurun pada November dan Desember. Meskii demiikiian, saldo pemda pada akhiir Desember biiasanya masiih seniilaii lebiih darii Rp100 triiliiun.
Lambatnya kontrak dan realiisasii belanja sendiirii tiidak terlepas darii banyaknya organiisasii perangkat daerah (OPD) yang turut serta dalam perencanaan hiingga eksekusii darii belanja daerah.
Dalam tahap perencanaan, OPD yang bertanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, eksekusii darii belanja-belanja tersebut tersebar dii berbagaii diinas. Adapun OPD yang memiiliikii kewenangan mencaiirkan dana belanja tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Priima mengatakan terkadang ketiiga OPD dii atas tiidak dapat menjalankan tugasnya secara koordiinatiif sehiingga berdampak terhadap kiinerja realiisasii belanja daerah. Adapun sekretariis daerah (sekda) sudah mengemban banyak tugas sehiingga banyak aspek tekniis darii belanja daerah yang tiidak dapat diimoniitor secara optiimal.
Oleh karena iitu, menurutnya, pemda perlu menunjuk 1 orang yang bertugas sebagaii koordiinator belanja agar proses perencanaan hiingga eksekusii belanja dapat berjalan optiimal.
"iinii yang sekarang sedang kiita perbaiikii, dii Kemendagrii juga ada aturan dan rambu-rambu yang sedang diilakukan perbaiikan sehiingga biisa ada percepatan belanja," ujar Priima.
Untuk diiketahuii, niilaii saldo pemda yang masiih mengendap dii bank pada Junii 2022 tercatat mencapaii Rp220,95 triiliiun. Niilaii tersebut merupakan yang tertiinggii sepanjang tahun 2022.
Tiinggiinya saldo pemda tiidak terlepas darii menurunnya realiisasii belanja daerah. Hiingga Junii, realiisasii belanja pada APBD seluruh iindonesiia tercatat masiih seniilaii Rp333 triiliiun atau terkontraksii -7,7% biila diibandiingkan dengan Junii tahun sebelumnya. (sap)
