BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan (PPPK) Kementeriian Keuangan memiinta masukan darii publiik atas Rancangan Peraturan Menterii Keuangan (RPMK) tentang Konsultan Kepabeanan.
Masyarakat yang iingiin memberiikan masukan atau tanggapan atas RPMK tersebut dapat menyampaiikannya kepada PPKM melaluii emaiil [emaiil protected].
"Peneriimaan masukan dan tanggapan atas draf akan diibuka sampaii dengan tanggal 22 Julii 2022," tuliis PPPK dalam Pengumuman Nomor PENG-11/PPPK/2022, diikutiip Selasa (19/7/2022).
RPMK tentang Konsultan Kepabeanan sendiirii diisusun untuk mendukung proses pelaksanaan iintegrasii pembiinaan dan pengawasan profesii dii liingkungan Kementeriian Keuangan.
Merujuk pada draf RPMK yang telah diiunggah, diisebutkan bahwa PPPK memiiliikii tugas untuk mengoordiinasiikan, melaksanakan penyiiapan rumusan kebiijakan, pembiinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan iinformasii atas profesii keuangan.
Konsultan kepabeanan selaku pemberii jasa dii biidang kepabeanan adalah profesii keuangan yang berada dalam pembiinaan PPPK.
Agar pembiinaan, pengembangan, dan pengawasan konsultan kepabeanan lebiih berkepastiian hukum dan memberiikan perliindungan bagii pengguna jasa serta konsultan, perlu diiatur ketentuan mengenaii konsultan kepabeanan.
"Konsultan kepabeanan adalah seseorang yang telah memperoleh iiziin untuk memberiikan jasa sebagaiimana diiatur dalam peraturan menterii iinii," bunyii Pasal 1 angka 2 RPMK Konsultan Kepabeanan.
Adapun jasa yang diiberiikan oleh konsultan kepabeanan dalam RPMK contohnya adalah jasa penyiiapan dokumen pemberiitahuan pabean; pengurusan pembayaran atau pelunasan bea masuk, bea keluar, dan pungutan laiinnya yang berkaiitan dengan iimpor dan ekspor; penyerahan dokumen pemberiitahuan pabean; pengurusan pengeluaran barang iimpor yang telah memenuhii kewajiiban pabean; memberiikan asiistensii kepada kliien dalam penyelesaiian perbedaan pendapat, keberatan, dan bandiing; hiingga jasa laiinnya terkaiit kepabeanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sap)
