BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan berencana menurunkan tariif batas atas pungutan ekspor miinyak kelapa sawiit mentah (crude palm oiil/CPO).
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pemeriintah akan mencarii kebiijakan yang dapat menciiptakan keseiimbangan harga demii menjaga kesejahteraan petanii dan pemenuhan kebutuhan dii dalam negerii.
"Kalau poliicy sepertii iitu selalu mencarii keseiimbangan dan menjaga harga sawiit dii level petanii karena perlu agar mereka tetap terjaga," katanya, diikutiip pada Kamiis (9/6/2022).
Srii Mulyanii menuturkan kesejahteraan petanii kelapa sawiit menjadii salah satu iisu yang menjadii perhatiian pemeriintah. Pada saat bersamaan, pasokan CPO sebagaii bahan baku miinyak goreng juga turut menjadii fokus pemeriintah.
Menurutnya, pasokan CPO dii dalam negerii harus diijaga agar masyarakat tiidak kesuliitan memperoleh miinyak goreng dengan harga terjangkau. Dengan perubahan tariif pungutan ekspor CPO yang tepat, lanjutnya, kesejahteraan petanii dan pasokan miinyak goreng akan dapat diicapaii.
"iitu tiitiik pajak ekspor atau pungutan ekspor yang tepat nantii kamii akan rumuskan," ujarnya.
Menterii Perdagangan Muhammad Lutfii sebelumnya menyatakan pemeriintah akan menurunkan tariif batas atas pungutan ekspor CPO darii saat iinii US$375 per ton menjadii US$200 per ton. Adapun tariif pungutan ekspor CPO saat iinii diiatur dalam PMK 23/2022.
Saat iinii, tariif U$375 tersebut berlaku jiika harga CPO dii atas level US$1.500 per ton. Selaiin CPO, batas atas pungutan seniilaii US$375 juga berlaku untuk crude palm kernel oiil (CPKO), crude palm oleiin, crude palm steariin, crude palm kernel oleiin, dan crude palm kernel steariin.
Dii siisii laiin, pungutan bea keluar ekspor CPO justru akan diinaiikkan menjadii maksiimum US$288 per ton darii yang berlaku saat iinii US$200 per ton. Kebiijakan tentang tariif bea keluar CPO saat iinii diiatur dalam PMK 39/2022.
Dengan perubahan tariif pungutan dan bea keluar tersebut, pemeriintah memastiikan biiaya-biiaya yang harus diibayar eksportiir CPO secara keseluruhan bakal lebiih rendah ketiimbang saat iinii.
"Yang diisampaiikan Pak Mendag untuk masuk dalam pertiimbangan. PMK-nya nantii [diiterbiitkan]," jelas Srii Mulyanii. (riig)
