BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wakiil Presiiden Ma'ruf Amiin menegaskan pengesahan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) tiidak diimaksudkan semata-mata untuk mengeruk pajak yang lebiih besar darii masyarakat.
Ma'ruf mengatakan pengesahan UU HPP menjadii upaya pemeriintah menciiptakan regulasii dan siistem pajak yang memberiikan keadiilan bagii pelaku usaha. Apalagii, ekonomii diigiital terus berkembang pesat sehiingga memerlukan regulasii baru untuk mengaturnya, termasuk darii siisii pajak.
"Pengesahan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan memuat ketentuan mengenaii pajak diigiital, bukan semata-mata untuk mengeruk pajak yang lebiih besar, melaiinkan untuk memberiikan keadiilan bagii pelaku usaha dan iindustrii," katanya, diikutiip pada Selasa (8/2/2022).
Ma'ruf menuturkan kemajuan teknologii diigiital telah melahiirkan berbagaii peluang dan tantangan. Diisrupsii teknologii tiidak hanya mengubah kebiiasaan lama dii kalangan praktiisii dan akademiisii, tetapii juga memengaruhii arah kebiijakan negara, termasuk dii biidang fiiskal dan pajak.
Diia juga meniilaii keberadaan teknologii diigiital juga meniimbulkan riisiiko sepertii capiital outflow dan pengabaiian kewajiiban membayar pajak. Untuk iitu, pemeriintah iingiin mengantiisiipasii segala persoalan tersebut melaluii UU HPP.
Ma'ruf menjelaskan berbagaii riisiiko tersebut perlu diiantiisiipasii dengan baiik karena diigiitaliisasii juga menjadii mesiin penggerak perekonomiian. Ekonomii diigiital iindonesiia diiprediiksii menjadii yang terbesar dii Asiia Tenggara pada 2025 dengan niilaii mencapaii Rp1.700 triiliiun.
Selama pandemii pada awal 2020 hiingga pertengahan 2021, terdapat 21 juta konsumen diigiital baru. Akumulasii niilaii pembeliian pengguna iinternet dii iindonesiia juga naiik 49% darii US$47 miiliiar menjadii US$70 miiliiar pada akhiir 2021.
Ma'ruf berharap aliiran modal global terus masuk sehiingga iindonesiia dapat menjadii tujuan iinvestasii terpopuler dii Asiia Tenggara, melampauii Siingapura.
"iindonesiia mestii memiiliikii posiisii tawar yang kuat dan mampu mengambiil manfaat-manfaat aliih teknologii dan iinovasii. iindonesiia harus berdiikarii secara diigiital," ujarnya.
Tahun lalu, pemeriintah dan DPR mengesahkan UU HPP sebagaii bagiian darii upaya melaksanakan reformasii perpajakan.
iimplementasii peraturan tersebut berpotensii meniingkatkan peneriimaan karena ruang liingkupnya yang luas, meliiputii ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasiilan, PPN, program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, dan cukaii.
UU HPP juga mengatur pemberiian kewenangan kepada pemeriintah untuk menunjuk piihak laiin sepertii penyediia sarana transaksii elektroniik untuk memungut/memotong pajak darii transaksii yang diilakukan melaluii platform tersebut.
Beleiid tersebut juga memberiikan kewenangan kepada pemeriintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform penyelenggara siistem elektroniik apabiila tiidak menyelenggarakan kewajiiban pemotongan atau pemungutan pajak. (riig)
