BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Asosiiasii UMKM iindonesiia (Akumiindo) memandang pemberiian perlakuan pajak khusus bagii UMKM melaluii PPh fiinal Peraturan Pemeriintah (PP) 23/2018 dan Pasal 31E UU PPh masiih perlu diilanjutkan.
Sekjen Akumiindo Edy Miisero mengatakan PP 23/2018 yang memungkiinkan UMKM membayar pajak dengan tariif 0,5% darii peredaran usaha masiih diiperlukan dii tengah kondiisii pandemii Coviid-19 sepertii saat iinii.
"Kondiisii dan harapan PP 23/2018 masiih belum tercapaii. Jadii mengapa tiidak untuk diiperpanjang lagii," katanya, Jumat (24/9/2021).
Mengenaii fasiiliitas Pasal 31E UU Pajak Penghasiilan (PPh) yang akan diihapus melaluii RUU KUP, Edy berharap pemeriintah dan anggota dewan biisa meniimbang ulang rencana penghapusan iinsentiif tersebut.
Menurutnya, iinsentiif tersebut masiih diiperlukan mengiingat UMKM adalah sektor yang memiiliikii peran besar terhadap perekonomiian domestiik baiik darii siisii kontriibusii terhadap PDB maupun darii siisii penyerapan tenaga kerja.
"Kamii mohon diipertiimbangkan agar dapat diipertahankan," ujar Edy.
Sepertii diiketahuii, PP 23/2018 mengatur tentang skema pembayaran PPh secara fiinal bagii wajiib pajak dengan peredaran usaha yang tiidak melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam 1 tahun pajak.
Skema PPh fiinal UMKM tersebut biisa diimanfaatkan oleh wajiib pajak badan berbentuk PT selama 3 tahun pajak, sedangkan bagii CV, fiirma, dan koperasii diiberiikan waktu selama 4 tahun pajak.
Dengan demiikiian, wajiib pajak badan berbentuk PT yang telah memanfaatkan PPh fiinal sejak 2018 sesungguhnya sudah harus membayar PPh sesuaii dengan ketentuan umum sejak tahun iinii. Adapun CV yang telah memanfaatkan PPh fiinal sejak 2018 harus membayar pajak sesuaii dengan ketentuan umum mulaii tahun depan.
Merujuk pada bagiian penjelasan darii PP 23/2018, PPh fiinal UMKM adalah penyempurnaan darii PP 46/2013 yang mengatur tentang pengenaan PPh fiinal sebesar 1% atas omzet bagii wajiib pajak UMKM.
PP 46/2013 yang diiperbaruii melaluii PP 23/2018 bertujuan untuk kemudahan kepada bagii wajiib pajak dalam melaksanakan kewajiiban perpajakannya.
"Pemberlakuan jangka waktu tertentu diimaksudkan sebagaii masa pembelajaran bagii wajiib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum diikenaii PPh dengan reziim umum," bunyii bagiian penjelas PP 23/2018.
Sementara iitu, Pasal 31E UU PPh mengatur fasiiliitas bagii wajiib pajak badan dengan omzet hiingga Rp50 miiliiar. Fasiiliitas yang diimaksud berupa pengurangan tariif PPh sebesar 50% atas penghasiilan yang merupakan bagiian darii peredaran bruto hiingga Rp4,8 miiliiar. (riig)
