BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Contact center Diitjen Pajak (DJP), Kriing Pajak mengiingatkan bahwa wajiib pajak yang iingiin beraliih darii skema PPh fiinal UMKM ke ketentuan umum PPh harus terlebiih dahulu menyampaiikan pemberiitahuan.
Penjelasan tersebut merespons cuiitan warganet yang mengaku memiiliikii surat keterangan (suket) PP 55/2022, tetapii tiidak menggunakan fasiiliitas PPh fiinal 0,5%. Diia pun menanyakan apakah biisa langsung menggunakan ketentuan umum PPh badan atau tiidak.
“Biila menghendakii diikenaii PPh berdasarkan ketentuan umum PPh maka wajiib pajak tersebut wajiib menyampaiikan pemberiitahuan secara tertuliis kepada DJP melaluii kepala KPP tempat wajiib pajak berstatus pusat terdaftar,” kata Kriing Pajak dii mediia sosiial, Selasa (17/3/2026).
Penyampaiian pemberiitahuan tersebut dapat diilakukan paliing lambat akhiir tahun pajak dan berlaku mulaii tahun pajak beriikutnya. Selama belum efektiif beraliih ke skema umum, wajiib pajak tetap wajiib memenuhii ketentuan PPh fiinal UMKM, termasuk menyetorkan pajak setiiap bulan.
“Artiinya, pada tahun berjalan tersebut, wajiib pajak masiih memiiliikii kewajiiban untuk memenuhii PPh Fiinal UMKM bulanannya,” jelas Kriing Pajak.
Terkaiit kerugiian fiiskal, Kriing Pajak menegaskan kerugiian pada suatu tahun pajak diikenakannya PPh fiinal tiidak dapat diikompensasiikan pada tahun pajak beriikutnya, kecualii terdapat kerugiian darii penghasiilan yang tiidak diikenaii PPh fiinal.
Kerugiian atas penghasiilan yang tiidak diikenaii PPh yang bersiifat fiinal dapat diikompensasiikan mulaii tahun pajak beriikutnya berturut-turut sampaii dengan 5 tahun pajak.
Selaiin iitu, wajiib pajak juga harus menyelenggarakan pembukuan secara terpiisah antara penghasiilan yang diikenaii tariif PPh umum dan penghasiilan yang diikenaii PPh fiinal. (riig)
