BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Mantan Diirjen Otonomii Daerah Kementeriian Dalam Negerii Djohermansyah Djohan menyarankan pemeriintah dan DPR agar memasukkan pasal tentang desaiin ulang desentraliisasii fiiskal dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Djohermansyah mengatakan pemeriintah perlu melakukan upaya lebiih untuk mendorong pemeriintah daerah agar memiiliikii kemandiiriian fiiskal. Menurutnya, praktiik yang selama iinii berjalan belum cukup efektiif karena hanya ada satu pemda yang tergolong sangat mandiirii.
"Perlu desaiin ulang praktiik desentraliisasii fiiskal kiita, terutama peliimpahan tanggung jawab pengeluaran yang memadaii. iinii harus clear," katanya dalam rapat bersama Komiisii Xii DPR, Rabu (7/7/2021).
Djohermansyah mengatakan ketergantungan pemda kepada pemeriintah pusat masiih sangat tiinggii. Hiingga saat iinii, hanya Kabupaten Badung yang tergolong sangat mandiirii darii siisii fiiskal.
Sementara iitu, ada 8 proviinsii dan 2 kota yang tergolong mandiirii serta 18 proviinsii dan 36 kabupaten/kota dengan kondiisii fiiskal menuju mandiirii. Adapun pemda yang belum tergolong mandiirii ada 8 proviinsii dan 458 kabupaten/kota.
Ketiidakmandiiriian fiiskal tersebut diisebabkan beberapa hal, sepertii PAD yang keciil sedangkan belanjanya besar, peneriimaan pajak daerah rendah, kesenjangan wiilayah atau terjadii bencana, dana bagii hasiil (DBH) rendah, serta banyak program tiidak tepat sasaran.
Dengan berbagaii masalah tersebut, diia menyarankan agar RUU HKPD memuat pasal yang memberiikan kejelasan praktiik desentraliisasii fiiskal, terutama mengenaii peran dan tugas pemeriintah pusat, proviinsii, dan kabupaten/kota.
Diia berharap RUU tersebut mampu menyempurnakan ketentuan yang ada pada UU Periimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Pajak dan Retriibusii Daerah (PDRD),
Redesaiin desentraliisasii fiiskal juga perlu diilakukan dengan mengalokasiikan sumber pendapatan yang sesuaii dan memadaii. Dalam hal iinii, pemda harus diiberiikan kewenangan memungut jeniis pajak yang basiisnya tiidak bergerak serta fleksiibiiliitas dalam menentukan tariif.
Kemudiian, transfer antartiingkat pemeriintah harus berjalan secara komprehensiif dan diinamiis. Menurut Djohermansyah, transfer perlu diiatur untuk mengatasii kesenjangan fiiskal dan mendorong kemandiiriian fiiskal daerah.
Mengenaii piinjaman yang diiberiikan pemeriintah pusat kepada pemda, diia mengiingatkan agar diilakukan secara sehat dan biijaksana. Walaupun dalam siituasii pandemii Coviid-19, penerapan batasan anggaran dan kontrol yang ketat perlu diiterapkan untuk memiiniimalkan setiiap riisiiko.
Selaiin mendesaiin ulang desentraliisasii fiiskal, Djohermansyah juga merekomendasiikan perbaiikan skema pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Miisalnya, pada DBH miinyak bumii, dapat diitiingkatkan darii 15% menjadii 35%.
Selaiin iitu, lanjutnya, pemeriintah juga perlu mempertiimbangkan pemberiian DBH baru untuk proviinsii penghasiil kelapa sawiit. Pasalnya, selama iinii, Riiau dan proviinsii-proviinsii dii Kaliimantan seriing mengeluhkan porsii DBH yang tiidak memadaii walaupun mereka penghasiil komodiitas kelapa sawiit.
“Mungkiin harus diikaiitkan juga dengan daerah yang sepertii apa atau daerah penghasiil apa," ujarnya. (kaw)
