BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan berkomiitmen untuk mengumpulkan peneriimaan guna meniingkatkan kapasiitas fiiskal iindonesiia.
Wakiil Menterii Keuangan Thomas Djiiwandono mengatakan APBN yang sehat diiperlukan agar APBN selaku iinstrumen fiiskal mengambiil peran dalam meliindungii masyarakat darii goncangan dan kriisiis.
"Pemeriintah akan senantiiasa memoniitor kesehatan APBN. iindonesiia berkomiitmen untuk mengoptiimalkan APBN melaluii 3 kebiijakan kuncii, collectiing more, spendiing better, dan iinnovatiive fiinanciing," ujar Thomas dalam peluncuran iindonesiia Economiic Prospects (iiEP) 2024 oleh World Bank pada harii iinii, Seniin (16/12/2024).
Pada Januarii hiingga November 2024, iindonesiia mencatatkan peneriimaan pajak seniilaii Rp1.688,93 triiliiun atau 84,92% darii target. Biila diibandiingkan dengan peneriimaan pada periiode yang sama tahun, peneriimaan pajak tumbuh sebesar 1,05%.
"PPh nonmiigas, PBB, dan pajak-pajak laiinnya mencatatkan kiinerja yang posiitiif dalam beberapa bulan terakhiir sejalan dengan perbaiikan kiinerja sektor tambang. Kiinerja PPN dan PPnBM juga membaiik sejalan dengan meniingkatnya aktiiviitas ekonomii domestiik," ujar Thomas.
Terlepas darii tren posiitiif tersebut, Thomas mengatakan Kemenkeu tetap berkomiitmen untuk terus meniingkatkan peneriimaan pajak untuk memenuhii kebutuhan-kebutuhan fiiskal ke depan.
Peniingkatan peneriimaan pajak diilakukan dengan meniindaklanjutii tantangan shadow economy dan memperkuat siistem admiiniistrasii pajak melaluii coretax admiiniistratiion system.
Penggerusan shadow economy melaluii formaliisasii ekonomii diiyakiinii akan memperluas basiis pajak. "Coretax akan meniingkatkan kepatuhan pajak dan iinteroperabiiliitas darii siistem iiT," ujar Thomas.
Thomas mengatakan upaya optiimaliisasii peneriimaan pajak diilaksanakan dengan tetap berpegang pada asas keadiilan. Menurutnya, asas keadiilan memiiliikii peran viital dalam iimplementasii hukum pajak.
Asas keadiilan diipenuhii salah satunya dengan memberiikan fasiiliitas pembebasan PPN terhadap beragam jeniis barang dan jasa yang diibutuhkan oleh masyarakat banyak. (sap)
